Ini Hal-Hal Yang Dilarang Ketika Menagih Hutang dan Menyita Barang Milik Nasabah
Cari Berita

Advertisement

Ini Hal-Hal Yang Dilarang Ketika Menagih Hutang dan Menyita Barang Milik Nasabah

Rabu, 28 April 2021

 

Foto: Penulis

Dalam perkembangan pembangunan ekonomi pada saat ini banyak kita temui kreditur yang meminjamkan uangnya atau hartanya pada nasabah, dalam hal ini debitur meminjam uang kepada kreditur yang mana debitur harus membayar kreditnya.


Tetapi debitur tidak sanggup untuk melunasi utangnya, apabila debitur wanprestasi atau cidera janji sedangkan transaksi kredit tidak diikat secara asesor dengan perjanjian jaminan barang tertentu yang telah diketahui dengan pasti barang tersebut milik debitur, maka disarankan akan kreditur di dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri langsung meminta sita jaminan atas harta kekayaan debitur yang tidak diperjanjinakan tersebut. 



Apabila debitur wanprestasi sedangkan transaksi kredit tidak diikat secara asesor dengan jaminan barang tertentu, sehingga jaminan pemulihannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUHPer. Yang berbunyi: “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”


Dalam hal ini jika memang upaya kompromi atau damai maupun strukturasi debitur tetap tidak mau memperbaiki kelalaiannya, jalan satu-satunya yang dapat di tempuh ialah “proses litigasi” menggugat debitur untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya melalui pengadilan, atau melalui arbitrase apabila dalam perjanjian kredit disepakati sengket yang timbul dari perjanjian diselesaikan oleh badan arbitrase. 


Meskipun demikian kreditur  dalam melakukan eksekusi haruslah melalui Gugatan Ke Pengadilan. Tidak boleh bertindak semena-mena dalam melakukan penyitaan barang. 


Merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdata menetapkan bahwa seorang berhutang dinyatakan telah lalai memenuhi prestasinya bila berdasarkan suatu surat perintah atau akta sejenisnya dinyatakan demikian, kecuali jika perikatannya sendiri telah menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 


Surat perintah adalah pernyataan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan akta sejenis adalah peringatan tertulis. Debitor yang sudah diperingkan dan secara tegas ditagih janjinya tetapi tidak melaksanakan prestasinya maka salah satu upaya hukum dapat di tempuh oleh kreditor untuk mendapatkan pembayaran adalah mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan. 


Namun dalam kasus ini kreditor melalui debt collector (penagih utang) yang mengancam akan melakukan penyitaan, pada  prinsipnya, penyitaan barang-barang milik debitor yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Jika debt collector tersebut tetap menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitor secara melawan hukum, maka debitor dapat melaporkan debt collector tersebut ke polisi. 


Perbuatan debt collector tersebut dapat dijerat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP. 


Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh debt collector (penagih utang) yang melakukan penagihan: 


1. Penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan nasabah atau debitor.

2. Pengihan tidak dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal 

3. Penagiha dilarang dilakukan kepada pihak selain nasabah atau debitor.

4. Penagihan menggunakan saranan komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat menggangu 

5. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili nasabah atau debitor.

6. Penagihan hanya dapat dilakukan pukul 08.00 samapi dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat nasabah atau debitor.  


Selain itu juga Otoritas Jasa Keungan (OJK) sudah menghimbau kepada lembaga pembiyaan untuk tidak menagih utang nasabah menggunakan debt collector (penagih utang) terutama saat masa pandemi virus corona atau Covid-19. Hal ini sejalan dengan pemberian kelonggaran kepada perusahaan pembiyaan (multifinance) ini atas utang-utang nasabah yang terdampak Covid-19. 


Penulis: Rahmatullah (Mahasiswa jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang).