IDP-DAHLAN Kembali Ajak Masyarakat Bersama Bangun Daerah Bima yang Maju
Cari Berita

Advertisement

IDP-DAHLAN Kembali Ajak Masyarakat Bersama Bangun Daerah Bima yang Maju

Rabu, 17 Februari 2021

Foto : Bupati Bima terpilih, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Bima terpilih, Drs. H. Dahlan H. M. Noer - (IST/IB)

Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi mengeluarkan putusan penolakan terhadap gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Syafru-Adi yaitu putusan nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021, Selasa 16 Februari 2021.


Dengan demikian, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan H. Noer adalah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih berdasarkan hasil Pilkada serentak pada Desember 2020 lalu.


Usai putusan MK, Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP) yang akrab disapa Umi Dinda ini kembali mengajak masyarakat Kabupaten Bima bersama-sama membangun daerah tanpa ada pemetaan antar kubu lawan ataupun pemenang.


"Mari bersama-sama saling berpegangan tangan, mari merajut kembali kebersamaan yang mungkin selama ini sedikit retak dengan adanya Pilkada untuk sama-sama membangun Kabupaten Bima secara utuh," tuturnya.


Hal senada disampaikan Wakil Bupati Bima, H. Dahlan. Ia menginginkan masyarakat Kabupaten Bima saling merangkul untuk membawa daerah menjadi lebih maju ke depannya.


"Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bima mari kita bersama-sama bahu-membahu bagaimana bima yang kita cintai ini bisa maju seperti daerah yang lebih dulu maju," ucapnya.


Sebelumnya, Umi Dinda menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, Tim Kampanye dan pihak penyelenggara baik KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Dia berharap proses dan tahapan selanjutnya bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku.


"Sehingga sesegera mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan pelantikan agar kami bisa segera bekerja melayani masyarakat Kabupaten Bima," katanya.


Sementara itu, Umi Dinda mengimbau agar masyarakat tidak menunjukan euforia yang berlebihan, namun menurutnya, harus disyukuri dengan memperbanyak rasa syukur terhadap Allah SWT. Apa lagi sampai saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.


Diketahui, bahwa dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga peraturan  KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan,  program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota  Tahun 2020, penetapan kepala daerah terpilih paling lama lima hari setelah putusan MK diterima KPU. (Han/indikatorbima.com).