Informasi Pemerintah Daerah Se-Indonesia Akan Terintegrasi Dalam Satu Sistem
Cari Berita

Advertisement

Informasi Pemerintah Daerah Se-Indonesia Akan Terintegrasi Dalam Satu Sistem

Senin, 28 Desember 2020

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Mochamad Ardian Noervianto memimpin acara Launching Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan se-Indonesia, Senin 28 Desember 2020. Acara ini diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual melalui konferensi video.


Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, bahwa SIPD ini dirancang untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan, hingga pelaporan seluruh Pemerintah Daerah. Sistem ini sangat diperlukan agar semua informasi Pemerintahan Daerah dapat terintegrasi atau terhubung dalam satu sistem, sehingga akan memudahkan pengawasan dan pembinaan.


Selain itu, SIPD suatu mandat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 391, kemudian dilahirkan dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang pada prinsipnya berfungsi untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan, laporan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, atau informasi Pemerintahan Daerah lainnya.


Ardian memahami betul selama ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Namun, sulit sekali bagi Pemerintah Pusat untuk bisa merekam menyangkut data yang dibutuhkan, tentunya oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan APBD.


Dia mengatakan bahwa SIPD yang dikembangkan ini butuh penyempurnaan diberbagai aspek, sehingga perlu mendapatkan masukan-masukan dari daerah. "Tolong masukan kepada kami, berikan masukan, kalau bisa kita jadikan preferensi nasional dalam rangka meningkatkan transparansi dalam ber-APBD, tentunya kenapa tidak," tegas Ardian. 


Menurutnya, keberhasilan SIPD ini memerlukan dukungan dari seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesia. Sebab SIPD ini sebagai instrumen untuk menjadikan pola kebiasaan baru, agar APBD bisa lebih transparan, akuntabel, dan dipertanggungjawabkan. "Sehingga bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, kami memohon dukungan Bapak Ibu (Pemerintah Daerah), untuk bisa berproses dalam pelaksanaan laporan keuangan daerah melalui SIPD," pungkasnya. 


Sebelumnya, acara ini diawali dengan pemaparan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengenai pengalaman daerahnya dalam mengimplementasikan SIPD tersebut.


Ridwan Kamil mengungkapkan berbagai manfaat penggunaan SIPD, di antaranya efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM), efisiensi waktu penyelesaian, efisien biaya operasional, hingga fitur pengecekan digital yang menghindarkan duplikasi anggaran. 


"Dulu dengan kondisi manual, Pemerintah Provinsi Jawa Barat butuh hampir 1.000 orang untuk melakukan penatausahaan laporan keuangan dan pelaporan, sekarang dengan sistem ini (SIPD), cukup sekitar 390an orang. Dulu rata-rata 229 jam per bulan untuk melakukan penatausahaan, sekarang tinggal kurang lebih 80an jam dalam sebulan," ungkap Ridwan Kamil. (Han/indikatorbima.com).