APK Paslon Kepala Daerah Akan Ditertibkan Secara Paksa?
Cari Berita

Advertisement

APK Paslon Kepala Daerah Akan Ditertibkan Secara Paksa?

Selasa, 13 Oktober 2020

Foto: Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Damrah - IST/IB.

BIMA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Bima telah memasuki tahapan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah terpasang di sejumlah titik. Terkait ini Bawaslu Kabupaten Bima sudah melakukan Rapat Koordinasi bersama para stakeholder, sehingga APK penting ditertibkan.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Damrah mengatakan, bahwa sebelumnya pun melalui Rapat Koordinasi dengan Tim Penghubung Pasangan Calon, Bawaslu, KPU, Kepolisian, TNI dan Kesbangpol sudah disepakati, Tim Paslon tertibkan sendiri APK yang diluar ketentuan KPU dengan jangka waktu tertentu.

"Namun sesuai jangka waktu yang ditentukan, mereka tidak menertibkan APKnya. Bahkan dua kali kita Rapat Koordinasi dan menyepakati agar APK yang tidak sesuai standar dan yang berada di tempat-tenpat yang dilarang untuk ditertibkan," tutur Damrah, saat dihubungi via WhatsApp, Selasa 13 Oktober 2020.

Sebab itu, hari ini APK para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima akan ditertibkan oleh Pengawas Pemilihan dan Satpol PP. "Sudah dua kali diberikan kesempatan dan disepakati bersama untuk tertibkan sendiri tapi tidak diindahkan," tegasnya.

APK ini berupa baliho, spanduk, umbul-umbul billboard. Bahan kampanye seperti selebaran, brosur, pamplet dan poster. Sedangkan desain APK dan bahan kampanye, menurut Damrah, harus sesuai dengan ukuran yang ditentukan KPU.

"Dan mendapat persetujuan KPU dan tanda tangan KPU, baru bisa paslon cetak," jelas mantan Aktivis Nasional Himpunan Mahasiswa Islam ini. 

Sementara itu, Pengawas Kelurahan/Desa Rupe, Kasman, S.Pd dalam hal ini menyampaikan, bahwa menindaklanjuti hasil rapat Bawaslu, bersama stakeholder terkait, ia telah melakukan koordinasi dengan tiga koordinator Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bima di Desa Rupe.
Foto : Pengawas Kelurahan/Desa Rupe, Kasman, S.Pd - IST/IB.

"Keberadaan alat sosialisasi baliho dan spanduk pasangan calon yang terpasang diberbagai titik, dipandang perlu untuk ditertibkan," ujarnya. 

Selain itu, Kasman juga menemukan satu baliho Bupati dan Wakil Bupati Bima yang telah menjadi Paslon di sekitar lingkungan sekolah di Desa Rupe.

Hingga ia telah melakukan upaya koordinasi dan sosoliasasi dengan pihak sekolah tersebut, karena area sekolah merupakan titik terlarang untuk dipasangan baliho atau spanduk Paslon, sehingga akan ditertibkan. (Red/indikatorbima.com).