Bawa Kabur Palu Sidang, Legislator Ini Minta KPK Telusuri Kebobrokan di Kabupaten Bima
Cari Berita

Advertisement

Bawa Kabur Palu Sidang, Legislator Ini Minta KPK Telusuri Kebobrokan di Kabupaten Bima

Selasa, 08 September 2020

ISTIMEWA/IB - Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bima, Mustakim saat membawa pulang palu sidang.
BIMA - Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mustakim kesal hingga bawa kabur palu sidang saat pimpinan rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) tentang APBD perubahan tahun 2020, M Aminullah baru saja ingin membuka skors rapat, Selasa 8 September 2020.

Rapat Banggar yang tersisa besok, Rabu 9 September 2020 yang bersifat tertutup tersebut berakhir gaduh dan tak berujung. Mustakim yang kesal tiba-tiba keluar dari pintu samping utara ruang rapat utama DPRD Kabupaten Bima dengan membawa serta palu sidang.

Mustakim yang begitu kesal menyebutkan, bahwa dinamika dan kebiasaan pembahasan APBD dan APBD-P, sarat rekayasa dan selalu didesain untuk kepentingan beberapa orang saja. Ibarat dagelan politik yang telah menghianati rakyat.

Menurutnya, hal tersebut sama saja menghianati suara rakyat yang membutuhkan keberpihakan dan perhatian pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif dalam rangka menerjemahkan program pembangunan di Kabupaten Bima.

"Ada sandiwara apa kok tiba-tiba palu sidang mau diketok pertanda pembahasan sudah final. Loh kapan pembahasannya?. Ini kan aneh, ada permainan apa ini?," katanya.

Mustakim mempersilakan anggota dan pihak yang tidak setuju dengan sikapnya melaporkan ke Polisi. Malahan menurutnya, hal ini bagus agar menjadi momentum untuk buka-bukaan atas berbagai rahasia dan cara-cara jahat yang terjadi di lembaga Dewan.

"Ternyata begini praktek lembaga dewan ini. Semuanya muslihat bersama antara Eksekutif dan Legislatif memuluskan niat jahat yang menghina rakyat," ungkapnya.

Mustakim yang baru 9 bulan duduk menjadi wakil rakyat ini mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dan menelusuri dugaan praktek kejahatan terorganisir dan masif tersebut.

"Saya dorong APH bila perlu KPK datang menelusuri kebobrokan yang terjadi di Kabupaten Bima," pungkasnya yang dikutip di peloporntb.com.