Webinar PWPM NTB; Daja H. Wibowo: Pemerintah Jangan Ketagihan Utang
Cari Berita

Advertisement

Webinar PWPM NTB; Daja H. Wibowo: Pemerintah Jangan Ketagihan Utang

Sabtu, 13 Juni 2020

Foto :Poster PWPM Gelar Webinar
IndikatorBima.Com- Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamamdiyah NTB Gelar Webinar#2 menggunakan aplikasi online Zoom dengan tema Negara Harus Bagimana Pasca Covid-19: Perspektif Hukum, Ekonomi Dan Pendididikan, 12/06/2020, dengan pembicara utama Dr. Refly Harun, S.H., LL.M, Dr. Drajat Wibowo, dan Dr (C) Syafril, M.Pd.  (Sabtu 13/06/2020).

Muslimin Magenda Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB menyampaikan, dikusi daring ini merupakan bagian dari ihtiar pemuda untuk berkonstribusi untuk negara.

"Kritik konstruktif serta pikiran-pikiran rasional yang mencerahkan adalah bagian dari dialektik intelektual untuk kemajuan negara,". Jelas Muslimin.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Dr. Refly Harun, S.H., LL.M diawal pemaparannya
menyoroti ketidaksiapan pemerintah dalam penanganan Covid 19, seperti lemahnya koordinasi antara pusat dengan daerah. Menteri Kesehatan dan BNPB yang seharusya menjadi Leading sector, malah banyak kementerian lain yang mengambil peran lebih menonjol, dan terkadang memiliki agenda sendiri-sendiri di luar focus utama yang dibutuhkan rakyat.

Refly juga menyoroti DPR dan pemerintah yang mengesahkan Perpu No 1 tahun 2020
yang sesungguhnya memberikan cek kosong pada pemerintah dalam mengelola uang Negara triliyunan rupiah, memberikan imunitas hukum bagi pemerintah yang melanggar hukum dengan dalih menjalankan tugas, menutup ruang untuk digugat ke PTUN terhadap kebijakan pejabat pemerintah, pengesahan UU Minerba, dan rencana pengesahan RUU Haluan Idiologi Pancasila ditengah Covid19.

Khusus Perpu No. 1 tahun 2020 Refly setuju untuk dilakukan Judicial Review. Akan tetapi, ia tidak yakin MK mengabulkannya. Lebih lanjut ia menyampaikan harusnya Pemerintahannya Jokowi tidak memiliki beban. Akan tetapi, tetapi ketika direview kembali berbagai kebijakan pemerintah yang mengesahkan UU Minerba, pengesahan UU KPK, menerbitkan Perpu covid yang meninggalkan banyak masalah, ia pesimistik pemerintah Jokowi mampu
memenuhi ekspektasi public.

Walau pesimistik, ia tetap menyimpan harapan pada pemerintahan Jokowi agar dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, dan memberikan jaminan keselamatan bagi rakyat.Sementara Ekonom Dr. Drajad H. Wibowo menyampaikan, selain sector lain yang
terdampak, masalah pendapatan negara atau fiscal merupakan sector yang paling
terdampak, terutama pajak yang anjlok. Persoalan menyelamatkan fiscal adalah
masalah harus diselamatkan paling penting. Rentetan masalah fiscal ini sangat panjang.

Dalam rangka menangani msalah fiscal tersebut, Pemerintah memang menghadapi
pilihan sulit antara mencetak uang atau utang. Akan tetapi, jangan sampai Negara
kecanduan utang juga. Jelas Drajat Wibowo.

Saat ini Pemerintah memiliki utang Rp.
1440 Triliyun, artinya naik empat kali lipat, itupun belum bisa mengatasi. Sehingga
tabungan tabungan Negara di ambil. Solusi itu juga belum cukup, sehingga pemerintah
mulai memakai lagi utang multilateral sekitar Rp. 6 T sampai Rp. 7 triliyun.

Untuk menutupi fiscal tersebut pendapatan Negara tidak bisa lagi hanyab erharap pada konsumsi, karena konsumsi rumah tangga terpukul oleh sebab kehilangan pekerjaan, apalagi investasi,  epsor dan impor. Implikasi dari anjloknya fiscal tersebut menurut Drajat, terjadi devisit pembiayaan diberbagi sector, termasuk, karena ada kenaikan anggaran di kemeterian Kesehatan, tetapi kenaikan itu bukan untuk penanganan Covid-19, tetapi untuk menutupi devifit BPJS, itupun pemerintah meminta BPJS mencari pada sumber lain sebanyak 3 Triliyun, sisanya mau ditutup dengan menaikkan iuran BPJS. Adapun Progrma Stimulus yang di luncurkan pemerintah sebanyak puluhan triliyunan rupiah selama ini sesungguhnya tidak seperti yang di klaim pemerintah.

Sementara Syafril menyampaikan dari sisi pendidikan pasca pandemi Covid-19, ia
menjelaskan dikementerian Pendidikan saja masih belum jelas kapan belajar mengajar dilaksanakan. Terkait dengan now normal yang direncanakan dalam konteks pendidikan, ia menyororti, tiga hal: Pertama, tidak adanya informasi yang jelas mengenai kapan sesungguhnya sekolah kembali menyelenggarakan  kegiatan belajar mengajar.

"Hendaknya pejabat publik tidak menjauh dari kehidupan public, ia harus hadir untuk menerangi pada saat rakyat keaulitan. Saat ini yang terlihat hanya desas-desus, pejabat pemerintah yang saling melempar wacana," Kritiknya.

Kedua, Ada disparitas antara daerah dari aspek pembiaayaan dan sarpras. Hanya sekolah yang mapan dari sisi pembiayaan yang mampu memenuhi standar, belum lagi ada kejenuhan dalam penggunaan maskes oleh siswa.

"Pengaturan siswa ketika pulang
sekolah. Jangan-jangan siswa pulang sekolah main ke rumah temannya, Kondisi-kondisi yang demikian, harusnya dipikirkan secara matang oleh pemerintah," ungkapnya.

Ketiga Ada pelompatan logika, pemerintah terlalu jauh bicara kurikulum, yang menurutnya potensial menghadrikan liberalisasi dalam pendidikan, yang secara gradual dapat mendegradasi nilai-nilai  dalam pancasila. Ia mekhawat ada korelasi antara upaya pemerintah membahas RUU Haluan Pancasila dengan konsep merdeka belajar yang digaungkan Kemendikbud baru.


Pewarta.  : Taufiqurrahman