BEM STIH Bima menilai Kepolisian Bima Kota Diskriminatif
Cari Berita

Advertisement

BEM STIH Bima menilai Kepolisian Bima Kota Diskriminatif

Selasa, 16 Juni 2020

Audiensi Bersama Kapolres Bima Kota

IndikatorBima.Com - BEM STIH Muhammadiyah   Bima menilai kepolisian resort Bima Kota telah mengambil langkah yang diskriminatif terhadap ade sofian. Langkah diskriminatif yang dimaksud ialah tidak diberikan penangguhan penahan.
Sementara itu Linnas Selaku Ketua Bem STIH Muhammadiyah Bima menyatakan
Tindakan Kapolres Bima Kota sebagai pucuk pimpinan melalui kasat Bareskrim ini kami nilai diskriminatif. Karena sudah jelas-jelas  pihak keluarga dan kami (pengurus BEM) siap menjamin semua syarat penangguhan sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang berlakun dan  sikap tersebut terlalu berlebihan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak diberikanya penangguhan penahanan terhadap ade sofian  menunjukkan sikap yang berlebihan dan melenceng dari pasal 31 KUHAP. Terlebih kami mengatakan sikap siap menjamin segala konsekuensi jika tersangka nantinya dianggap dapat menghalangi proses hukum sesuai pasal 36 PP no.27 tahun 1983 mengenai jaminan orang dan segala konsekuensi hukumnya" ujarnya

Walaupun demikian,ia mengaku bahwa pihak kepolisian tetap tidak memberikan penangguhan penahanan tersebut dengan alasan menghawatirkan tersangka tetap tidak kooperatif.

" walaupun kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang penangguhan penahanan dan segala regulasi yang mengaturnya bahkan sampai memohon-mohon kebijakanya namun kasat Bareskrim tetap tidak memberikan penangguhan penahanan alasanya karena khawatir tersangka tidak kooperatif dan mempersulit proses hukum" . Lanjutnya.

Dengan tidak mengindahkan beberapa rujukan dan permohonan tersebut apalagi kasus yg disangkakan kepada anggotanya tersebut terjadi hanya karena membela harkat dan martabat orang tuanya dengan kata-kata BEM STIH MUH.BIMA menilai tindakan tersebut merupakan diskriminatif dan telah merampas hak tersangka untuk mendapatkan penangguhan penahanan.

" tindakan semacam ini dalam hukum administrasi disebut Detournement de pouvoir yakni Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan kepolisian tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan hukum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain". Tutup Linas.