Pembahruan Pendidikan KH Ahmad Dahlan
Cari Berita

Advertisement

Pembahruan Pendidikan KH Ahmad Dahlan

Minggu, 03 Mei 2020

Foto : Penulis

Muhammadiyah adalah garda depan (mainstream) gerakan  civil society Indonesia. Satu abad usianya menandakan bahwa organisasi ini telah lulus melewati ujian zaman yang sekaligus menggambarkan eksistensi kekuatan gerakan yang didirikan  oleh K.H. Ahmad Dahlan ini. Di antara sekian banyak kontibusi  Muhammadiyah terhadap bangsa ini, pendidikan adalah yang paling menonjol. Sejak awal didirikannya, Muhammadiyah  telah menggariskan perjuangannya sebagai gerakan Islam yang menempuh medan perjuangan terutama melalui jalur pendidikan.  Hal ini tertuang misalnya dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah yang menjadikan pendirian lembaga pendidikan sebagai syarat pendirian Cabang/Wilayah/ Daerah.
Muhammadiyah juga membentuk 2 (dua) majelis khusus untuk menangani bidang pendidikan yaitu Majelis Pendididikan Dasar dan Menengah (Majelis Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi (Majelis Dikti). 

KH. Ahmad Dahlan (Kiai Dahlan), pendiri organisasi ini, sangat memahami bahwa dengan pendidikanlah masyarakat Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan. Merealisasikan ide progresif ini,  Kiai Dahlan kemudian merombak ruang tamu rumahnya menjadi sebuah ruang
kelas. Dari ruang kecil inilah awal mula lahirnya Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang di kemdian hari berkembang beratus bahkan beribu Amal Usaha di seluruh penjuru tanah air. Rintisan Kiai Dahlan ini di kemudian hari terus berkembang seiring dengan berkembangnya cabangcabang  Muhammadiyah di seantero Indonesia.
Hingga saat ini, di usianya yang telah mencapai satu abad, Muhammadiyah telah memiliki lebih dari 15.000 lembaga pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh tanah air, Hal ini menjadi salah satu bukti nyata kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia pada khususnya dan untuk kemanusiaan secara luas yang sekaligus menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakat dan basis organisasi masyarakat sipil (civil society) terbesar dan terkuat di dunia dengan dukungan sumberdaya daya struktur organisasi  yang mapan. Saat itu, di Indonesia berkembang 2 (dua) sistem pendidikan; pendidikan  Barat dengan sekolah-sekolah formalnya yang didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda dan pendidikan non formal berupa pesantren yang diasuh oleh para ahli agama (baca: kiai). Kedua sistem pendidikan ini tidak hanya berbeda dari secara formalitas dan legalitasnya. Akan tetapi keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda dari segi kurikulum, proses, maupun tujuannya. 

Pendidikan Barat adalah sistem pendidikan sekular yang tidak memasukkan agama di dalamnya. Sebaliknya, pendidikan pesantren tidak memasukkan “materi-materi umum” di dalamnya. Perbedaan mendasar ini membawa implikasi yang serus tidak hanya pada hasil lulusannya (outcame), tapi juga berpengaruh pada ranah sosial yang lebih luas. Di tengah situasi semacam inilah pendidikan Muhammadiyah lahir. KH. Ahmad Dahlan merintis jalan baru sistem pendidikan Indonesia dengan mamadukan antara sistem pendidikan Barat dan pesantren. Terobosan baru pendidikan Muhammadiyah ini berhasil mengakhiri dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama di Indonesia. KH. Ahmad Dahlan telah menorehkan karya nyata untuk bangsa dengan melakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Selanjutnya, tulisan ini bermaksud menjelaskan pembaharuan pendidikan KH.Ahmad Dahlan ini.

B. Pendidikan Indonesia Pada Masa Kolonial.
Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan terbagi ke dalam 2 (dua) 
jenis: pendidikan umum dan pendidikan Islam. Penting untuk penulis garis bawahi bahwa istilah pendidikan umum ini sebenarnya secara eksplisit tidak terdapat dalam literatur resmi, terlebih juga bisa saja diperdebatkan. Kalau mau disebut lebih tegas sebenarnya sistem pendidikan sekular. Namun umumnya masyarakat lebih paham dengan istilah pendidikan umum, sekolah umum. Agaknya untuk kepentingan pembahasan ini istilah tersebut relevan.  Kemudian pembagian atas pendidikan umum dan pendidikan Islam juga merujuk pada arus besar dan arus perbedaan yang muncul belakangan. Sebab pada masa awal penjajahan, ketika VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) yang berkuasa, sebenarnya corak pendidikan Kristen juga sudah ada. Namun pada akhirnya yang menguat dari pemerintah adalah pendidikan yang tidak memasukkan agama di dalamnya. Sementara itu di sisi lain  pendidikan Islam juga menguat dengan pesantren sebagai basis institusinya. Maka pada gilirannya, dua pola sistem pendidikan inilah yang menjadi arus  utama sistem pendidikan kala itu.

C.  Pendidikan Umum
Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada 1619 M, yaitu ketika Jan Pieter Zoon Coen menduduki Jakarta. Secara umum, penjajahan Belanda ini dapat dibagi ke dalam 2 (dua) periode: masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintah  Hindia Belanda (Nederlands Indie). Awalnya, kedatangan Belanda ke Indonesia adalah murni untuk kepentingan ekonomi. Kekayaan  sumber daya alam Indonesia terutama rempah-rempahnya sangat  menarik perhatian Belanda. Untuk kepentingan inilah kemudian mereka  mendirikan semacam badan/organisasi dagang yang dikenal dengan VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie/Perkumpulan Dagang India
Timur).). Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, atas prakarsa Pangeran Maurits dan Olden Barneveld. Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Pada tahun 1602 VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang di kepalai oleh Francois Wittert. Seiring dengan berjalannya waktu, Belanda kian menyadari akan kekayaan sumber daya alam negeri seribu pulau ini. Indonesia ternyata tidak hanya kaya rempah-rempah. Secara keseluruhan Indonesia adalah percikan surga. Negeri kaya raya dengan berbagai macam potensi dan kekayaan alam di dalamnya. Hal inilah yang membuat Belanda betah berlama-lama di Indonesa dan bermaksud mengekalkan penjajahannya.  Motif awal yang hanya sekedar ingin mengeruk keuntungan ekonomi kemudian berkembang ke sektor politik. Belanda ingin menduduki Indonesia di bawah pemerintahannya. Motif inilah kemudian yang membawa konsekuensi pada banyak hal, termasuk sektor pendidikan.

Secara umum sistem pendidikan yang ada pada masa VOC adalah:
1. Pendidikan Dasar, 2) Sekolah Latin, 3) Seminarium Theologicum
(Sekolah Seminari), 4) Academie der Marine (Akademi Pelayanan), 5)Sekolah Cina, 6) Pendidikan Islam. VOC sendiri sebenarnya lebih  cenderung pada kepentingan ekonominya. Namun tak dapat dipungkiri di lain pihak dia juga mendukung sekolah Kristen. Hal ini dibuktikan dengan adanya satu pasal dalam hak actroi VOC yang berbunyi: ”Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan
sekolah”. Ketika Van den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Batavia pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu dan di tiap daerah Kepresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Setelah VOC dibubarkan, pemerintahan baru mempunyai faham
yang relatif berbeda. Pemerintahan baru ini banyak yang beraliran sekular-liberal. Karena itulah mereka memandang bahwa orientasi  pendidikan harus diarahkan pada sektor politik dan ekonomi. Terlebih setalah muncul banyak protes dari fihak Islam berkenaan dengan adanya
pengajaran agama Kristen di sekolah pemerintah. Padahal sebagian panyak muridnya beragama Islam. Akhrinya pemerintah bersikap tidak memihak kepada salah satu agama sehingga sekolah pemerintah tidak mengajarkan agama. dan pemerintah melindungi tempat peribadatan agama (Indiches Staat Regeling, pasal 173-174).  Peraturan tahun 1863 mewajibkan Gubernur Jendral untuk  mengusahakan terciptanya situasi yang memungkinkan penduduk bumi putera pada umumnya menikmati pendidikan. Pada tahun ini muncullah masa baru dengan adanya undang-undang Agraria.

Penulis :Immawan Andika (Kader IMM Cabang Bima)