Mantum DPD IMM NTB; Gubernur NTB Harus Lebih Tegas Menerapkan Aturan Protokol Covid 19
Cari Berita

Advertisement

Mantum DPD IMM NTB; Gubernur NTB Harus Lebih Tegas Menerapkan Aturan Protokol Covid 19

Rabu, 27 Mei 2020

Foto : Supratman,'M.Pd (Ketua Umum DPD IMM NTB periode 2016-2018).

IndikatorBima.com- Nusa Tengara Barat harus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh warganya. Jangan sampai masyarakat merasa tidak aman dan terus dihantui oleh keberadaan Covid 19 yang belum tau kapan berkahir. Pemerintah, khususnya Gubernur harus tegas menegur kepala daerah di bawahnya  untuk menjalankan protokol kesehatan Covid 19 dengan ketat dan konsisten. Bukan hanya terkesan formalitas dan sesaat. (27/05/2020).

Supratman menyatakan, jika memantau perkembangan penanganan Covid 19 di NTB belum konsisten menjalankan protokol Covid 19. Misalnya kita lihat di Kota Mataram dengan perkembangan kasus terbanyak di NTB sudah mencapai 174 kasus per Selasa 26 Mei 2020.  masih belum kelihatan maksimal menerapkan protokol Covid 19. Penutupan akses keluar masuk kota kelihatan belum optimal dan terkesan formalitas. Banyak wilayah zona merah, tapi aktivitas masyarakat seperti tidak ada tanda-tanda Corona.

"Saya bayangkan dulu waktu awal-awal Covid 19 di NTB ada tempat isolasi yang sediakan pemerintah khusus untuk ODP yang datang dari luar daerah zona merah. Sampai saat ini sepengetahuan saya belum ada tempat itu kecuali rumah sakit darurat di Asrma Haji untuk pasien. Padahal pemerintah punya banyak vasilitas yang bisa digunakan untuk itu"Ujarnya

Masyarakat NTB yang balik dari luar daerah dibiarkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing yang justru menimbulkan konflik baru di masyarakat. Seharusnya pemerintah tegas. Semua yang datang dari luar NTB dijemput paksa langsung diisolasi di tempat yang disediakan bukan malah suruh pulang di rumah masing-masing. Langkah seperti itu bukan bertarti kasar dan tidak elok, tapi dengan ketegasan seperti itu warga segan terhadap pemerintah.

Supratman mencontohkan penanganan kasus di tempat lain. Bayangakan Gubernur Jawa Tengah saja menyediakan rumah hantu untuk tempat isolasi warganya dan dijemput paksa. Di Aceh diberlakukan hukum lokal dengan mengucilkan warganya jika tidak patuh terhadap protokol Covid 19. Maaf saya harus katakan, NTB pada umumnya seolah ada pembiaraan dan tidak ada ketegasan seperti itu.

“Kerumunan masa masih menjadi pemadangan biasa di NTB. Saat salat Idulfitri saja kemarin rata-rata masjid di Kota Mataram dan NTB pada umunya membuka untuk salat. Padahal Gubernur sendiri sudah mencabut SKB tentang salat Id dan mengeluarkan edaran untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di Masjid dan temapat ibadah lain. Tapi nyatanya di lapangan ramai masjid membuka. Itukan kontras dengan aturannya.” Tutur akademisi UMMAT tersebut.

Supratman menambahkan saat ini butuh ketegasan dari pemerintah, tidak hanya imbauan lewat surat dan media masa. Kerahkan pasukan dilapangan untuk tindak tegas. Pemerintah punya perangkat untuk itu semua. Kita pahamlah masyakat kita masih banyak yang belum taat. Oleh karena sikap tegas pemerintah untuk menindak itu yang penting. Padahal di beberapa media pemerintah tegas menyampai sebelum Idul fitri tidak ada zona hijau bagi NTB, seluruhnya zona merah. Takutnya nanti setelah fase klaster Goa dan Klaster Magetan, akan muncul klaster baru bernama klaster lebaran (idulfitri). Bayangkan sehari setelah lebaran 49 kasus baru positif. Ya kita bedoa dan ikhtiar semoga tidak ada penambahan.

“Bayangkan grafik psitif di NTB semakin meningkat. Data masuk 26 Mei 2020 ada 49 kasus positif baru, sehingga totalnya 537 kasus positif di NTB. Belum lagi kalau ada pasien  siluman yang tidak terdata mungkin bisa lebih banyak lagi.”  Imbuhnya.

Supratman menegaskan, Pemerintah harus menerapkan protokol Covid 19 dengan ketat dan konsiten. Bila perlu dearah zona merah di lock down saja jika pemerintah berani. Jangan biarkan masyarakat bertaruh nyawa sendiri tanpa diatur dengah ketat. Komando ada di tangan Gubernur sebagai panglima tertinggi di NTB.

Libatkan semua unsur pemerintah mulai dari RT, RW, Kadus/Kaling, Kades/Lurah, Camat sampai Buapati Walikota harus kompak dan siirama untuk kepentingan bersama. Jangan karena dendam politik Pemda di NTB tidak seirama untuk penangannan Covid 19 ini. Hilangkan ego sektoral masing-masing Pemda untuk kemaslahatan bersama.

Saran kami sebagai warga, gubernur harus lebih masif lagi gerakkan timnya untuk lebih giat. Jika ada prestasi pertahankan, yang masih kurang diperbaiki. Sering turun memantau lapangan seperti gubernur-gubernur lain Jabar, DKI, Jateng, Jatim. Upaya mereka perlu dititu dalam penanganan Covid 19. NTB masuk nominasi 10 besar kasus Covid 19 sejak awal dan belum ada tanda untuk keluar bahkan meningkat. Bali saja sebagai daerah pusat wisata lebih rendah kasusnya dari NTB.

“Intinya bagi saya, Gubernur harus lebih tegas lagi. Kepala daerah yang tidak ketat menerapkan protokol Covid 19 ditegur saja bila perlu diberi sanksi. Gubernur punya kewenangan untuk itu sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jangan sampai hanya buat aturan dan himbauan di atas kertas saja dan terkesan formalitas, namun langkah konkrit di lapangan tidak jalan. Sehingga membuat masyakat bingung. Tutup semua fasilitas umum dan tempat belanja secara konsisten agar tidak menimbul reaksi protes dari masyarakat. Kecuali mungkin tempat belanja kebutuhan pokok warga perlu dipertimbangkan”. Tutup sekretaris Lazismu NTB tersebut.



Pewarta : Taufiqurrahman