Desa Adalah Masa Depan Pembangunan Pasca Corona
Cari Berita

Advertisement

Desa Adalah Masa Depan Pembangunan Pasca Corona

Jumat, 08 Mei 2020

Ilustrasi pembangunan desa
Oleh : Subhan, S.Hut

CORONA Virus Disease 2019 (Covid-19) yang awal munculnya dari Kota Wuhan China begitu cepat menyebar luas, sehingga menjadi pandemi Global. Pandemi ini tengah membuat Pemerintah melakukan berbagai upaya antisipasi dan langkah pencegahan.

Berbagai instruksi antar organisasi pemerintahan dan imbauan kepada masyarakat terus dilakukan dalam penanganan virus yang kini berdampak besar kepada seluruh elemen masyarakat dunia saat ini.

Tak hanya dampak kesehatan yang kini dirasakan. Dampak sosial dan ekonomi pun menjadikan negara-negara terdampak melemah, termasuk Indonesia. Aktivitas masyarakat terhambat karena satu virus ini.

Pemerintah telah tegas, bahwa masyarakat harus mengikuti protokol Covid-19 yang ditetapkan WHO yaitu keharusan memakai masker jika keluar rumah, rajin cuci tangan, menjaga jarak (physical distancing), dan tidak berkumpul atau tidak melakukan kerumunan yang menyebabkan terjadinya kontak fisik.

Sementara itu, secara ekonomi pemerintah tentunya kini tengah memikirkan bagaimana ekonomi agar tidak macet sehingga tetap harus bergerak dengan tetap didalam kerangka protokol kesehatan tersebut.

Menanggapi dampak ekonomi dan sosial yang kini dirasakan masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu pemerintah telah mengucurkan bantuan sosial yang diharapkan harus cepat dan tepat terutama untuk kaum miskin di perkotaan, melalui Jaring Pengaman Sosial kementerian, JPS disetiap daerah provinsi maupun kabupaten hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Presiden Joko Widodo mengelontorkan anggaran mencapai Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBN. Dialokasikan untuk bidang kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 110 triliun, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Belum lagi anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah masing-masing. Di Provinsi NTB misalnya, melalui JPS Gemilang telah alokasikan anggaran dengan total mencapai Rp 300 miliar. Ditingkat kabupaten seperti Kabupaten Bima, telah menggelontorkan anggaran bantuan untuk 100 KK per desa dari 191 desa, per KK akan menerima sembako senilai Rp 200 ribu, artinya jika ditotalkan JPS Bima Ramah sebesar Rp 3.820.000.000.

Situasi perekonomian di tengah wabah virus Corona ini tampak tidak pasti, pendapatan pemerintah tentunya terbatas untuk pembangunan bidang lainnya, maka masyarakat harus siap dengan ekonomi yang memburuk.

Lalu solusi dengan ekonomi Indonesia yang memburuk ini, apa alternatif pembangunan kedepan pasca corona?

Jika negara akan kembali menguat, tentunya bukan pilihan yang tepat kekuatan negara itu dipakai untuk menopang modal-modal dan perusahaan-perusahaan besar untuk kembali menggerakkan roda perekonomian.

Pasca Corona jika negara akan menguat, mengumpulkan dan mengkonsentrasikan banyak sumber daya ekonomi pilihannya tentu bukan juga digunakan untuk subsidi perusahaan besar tetapi haruslah dipakai untuk jaminan sosial, membantu rakyat dalam perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pangan dan lain sebagainya.

Alternatif ini, jika negara kuat yang diharapkan tentunya bukan kecenderungan munculnya pemerintahan yang otoriter untuk membela pembisnis dalam menggerakkan ekonomi, atau kemudian negara kuat dan cenderung otoriter untuk menjaga ketahanan ekonomi, menjaga ketahanan sosial, ketahanan pangan, kesehatan publik. Hal ini tentunya bukalah suatu harapan pembangunan kedepan.

Sebenarnya yang dianggap paling tepat adalah bukan bisnis yang dikuatkan, tetapi Desa yang dikuatkan. Desa yang tentu saja memang ada keterlibatan negara tetapi inisiatif dan sumber-sumber pembangunan aktivitas dan cita-cita pembangunan lahir dari kacamata bawah.

Jika subjek pembangunan adalah desa, pemanfaatan sumberdaya alam Indonesia yang dinilai masih kaya berlimpah yang berada di desa tentunya akan menjadi hal yang tepat.

Alam yang sudah turun temurun dijaga oleh masyarakat desa ratusan tahun bahkan ribuan tahun tentu akan berbeda, bukan berarti kembali ke primitif tetap ada teknologi yang berkemajuan, tetapi pelakunya adalah desa.

Dengan alternatif ini, desa kuat dan negara demokratis dimana inisiatif diberikan kepada desa atau komunitas-komunitas dibawah, dan ini boleh saja dikatakan pilihan yang baik.