BLT Dana Desa Karampi Terindikasi Ada Penggelapan, Pemuda Akan Tempuh Jalur Hukum
Cari Berita

Advertisement

BLT Dana Desa Karampi Terindikasi Ada Penggelapan, Pemuda Akan Tempuh Jalur Hukum

Senin, 11 Mei 2020

Muaidin, Tokoh Pemuda Desa Karampi
BIMA - Pemerintah Pusat telah instruksikan kepada pemerintah desa untuk pemotongan dana desa maksmisal 30 persen atau lebih untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, yang diterima masyarakat tidak mampu selain dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Menindak lanjuti hal ini Pemerintah Desa Karampi, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan stake holder Desa Karampi, Jumat 8 Mei 2020 melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) di kantor Desa Karampi dengan agenda validasi dan finalisasi data keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta persentase pemotongan dana desa.

Hasil Musdes itu, melalui laman resminya, Pemerintah desa Karampi bersama BPD telah menetapkan anggaran untuk BLT Desa Rp. 317.000.000 dari Rp 1,2 miliar.

Hal ini menuai kritik pemuda Desa Karampi. Muaidin mengungkap, bahwa persentase pemotongan dana desa untuk BLT Desa Karampi tidak mencapai 30%. Katanya, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah anggaran Rp 317.000.000, yang seharusnya dari Dana Desa Rp 1,2 miliar yang digunakan untuk BLT adalah sebesar Rp. 360.000.000.

Menurutnya, keputusan itu terindikasi adanya penggelapan dana desa ketika harus ditentukan lebih dulu jumlah keluarga penerima bantuan dengan jumlah 176 KK dengan persentase pemotongan dana desa untuk BLT hanya sekitar 26,5 persen.

Muaidin menjelaskan, dalam surat edaran Kemendes PDTT ditambah dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 sudah menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa dana desa harus dialihkan sebesar 30 persen (Rp.36.000.000) bukan 26,5 persen.

"Pemerintah Desa harus bertanggung jawab dihadapan inspektorat dan DPMDes atas adanya indikasi penggelapan ini, kami akan mengajukan masalah proses hukum bersama pemuda untuk segera dilakukan audit," tegas Muaidin, Minggu 10 Mei 2020.

Perlu diketahui, bahwa pendataan calon penerima BLT Desa nempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

Besaran BLT adalah Rp600.000/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020.

Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat.

Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.

BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.

Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. (FIN/IN).

Editor      : Subhan