Bantuan Sosial Ditengah Covid 19 Antara Harapan Dan Kenyataan
Cari Berita

Advertisement

Bantuan Sosial Ditengah Covid 19 Antara Harapan Dan Kenyataan

Jumat, 22 Mei 2020

FOTO : Penulis
IndikatorBima.com- Di tengah wabah Covid-19 seperti sekarang masyarakat mengalami kesulitan secara ekonomi jutaan orang yang terkena dampak dari wabaah ini. Seperti PHK karyawan dan karyawati yang dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan tersebut sudah tidak memiliki keuangan untuk membayar gaji karyawan. Pemerintah menyiapkan bantuan sossial bagi masyarakat miskin dan mereka yang terimbas Covid-19 sebenarnya cukup memadai. Pemerintah pusat menyediakan empat jenis bantuan sosial reguler, termasuk Program Keluarga Harapan, dengan total bantuan Rp 37,4 triliun untuk 10 juta keluarga, serta pembagian bahan kebutuhan pokok senilai Rp 43,6 triliun untuk 20 juta keluarga.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan berbagai bantuan pada masyarakat. Tujuan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Ditengah covid 19 ini ada banyak bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah maka untuk menghindari penumpukan bansos pada satu keluarga tertentu, Kementerian sosial memilah penerima bantuan sosial  seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sosial sudah terdata baik. Kelompok yang perlu didata lagi adalah masyarakat penerima bantuan paket bahan makanan pokok dan dana tunai.  Oleh karena itu, pemerintah pusat meminta kepada kepada gubernur, bupati/wali kota  terkait untuk mengusulkan data penerima bantuan sesuai dengan pagu masing-masing. Untuk mempermudah pendataan, Kemensos memberika data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kepada daerah untuk memeriksa data masyarakat yang belum menerima bantuan sosial.

Setelah itu, pemerintah kabupaten/kota itu menyerahkan datanya kepada Kemensos. Data disampaikan lengkap dengan nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor telepon. ”Karena ini (dana) adalah APBN, kita tidak boleh salah, kita tidak boleh asal-asalan dalam memberikan bantuan itu. Harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti begitu kita berikan bantuan karena tidak didukung data yang valid.
Namun kondisi dilapangan tidak sesuai harapan karena bantuan sosial ini menimbulkan berbagai macam konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa atau kelurahan dengan alasan bahwa masyarakat merasa yang memiliki hak untuk menerima bantuan sosial tersebut justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali masyarakat merasa bahwa pembagian bantuan sosial ini tidak dilakukan secara adil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan tapi pemerintah desa maupun kelurahan melakukan pembagian bantuan sosial ini bedarkan kepentingan kelompok maupun berdasarkan suka tau tidak suka.

Akhirnya masyarakat yang merasa dirugikanatau tidak memperoleh hak haknya  melakukan aksi protes kepada pemerintah desa maupun kelurahan seperti yang terjadi kasus di kota bima beberapa hari yang lalu masyarakat melakukan penyegelan terhadap kantor kelurahan karena masyarakat merasa tidak adil dalam pembagian bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut.  Semoga dengan kejadian tersebut pemerintah dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa ditengah wabah covid 19 ini pemerintah dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai hak hak meraka tanpa ada unsur kepentingan atau beradasarkan suka atau tidak suka sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan di tenga masyarakat yang mengalami masalah kebutuhan hidup sehari hari.

Penulis : Ardi, M.Pd