Agenda Pilkada 2020 Ditunda, Ini Penjelasan Komisioner Bawaslu Bima
Cari Berita

Advertisement

Agenda Pilkada 2020 Ditunda, Ini Penjelasan Komisioner Bawaslu Bima

Kamis, 02 April 2020

IST/IN - Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Damrah
Penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia internasional, termasuk di negara kepulauan Indonesia tak hanya berdampak sosial ekonomi. Sejumlah agenda besar pemerintah dibatalkan. Kini agenda lima tahunan yaitu Pemelihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

Penundaan ini, disampaikan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Damrah merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, "Dengan melihat perkembangan pandemi Covid-19 dan demi keselamatan manusia, DPR RI menyetujui pelaksanaan Pilkada ditunda," katanya, Kamis 2 April 2020.

Selain itu, empat tahapan Pilkada di Kabupaten Bima yang sebelumnya sudah menjadi agenda Bawaslu, yaitu pelantikan PPS, verifikasi administrasi syarat dukungan calon perseorangan, verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, dan pemutakhiran data pemilih juga ditunda sementara waktu.

Sementara itu, bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Bima tampak sudah mulai sosialisasi dan kampanye politik, baik pemasangan baliho dan lainnya. Hal ini menurut Damrah, tidak ada kewenangan Bawaslu untuk melarang.

"Yang kita awasi sekarang adalah ASN, TNI, Polri, Kades dan perangkat Desa yang terlibat dalam politik praktis, ikut terlibat mensosialisasikan, perbuatan lain yang mengarah pada keberpihakan padan Bapaslon tertentu," tegas Mantan Pengurus Besar (PB) HMI ini saat dihubungi.

Diketahui, KPU RI mengusulkan tiga opsi penundaan Pilkada serentak 2020 yang sedianya diselenggarakan pada September 2020 mendatang.

Tiga opsi tersebut yakni pertama, Pilkada serentak ditunda tiga bulan, (Pemungutan suara 9 Desember). Kedua Pilkada ditunda enam bulan (Pemungutan suara 12 Maret 2021). Dan ketiga, Pilkada serentak ditunda 12 bulan, (Pemungutan suara 29 September 2021). 

Usulan tersebut disampaikan KPU kepada Komisi II DPR RI dalam rapat kerja secara virtual dalam menyikapi penyebaran virus corona (Covid-19) yang mewabah di tengah masyarakat saat ini.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan kalau misalnya, diasumsikan masa tanggap darurat selesai atau pandemi corona dianggap tidak mewabah hingga bulan Mei atau Juni 2020, “Maka masih bisa kemungkinan Pilkada serentak dilaksanakan tahun 2020,” ujar Doli, Senin 30 Maret 2020.

Namun, Doli bilang kalau diasumsikan keadaan darurat lewat dari bulan itu, maka kemungkinan Pilkada dilaksanakan pada Maret atau Juni 2021.

“Jadi, kami dari Komisi II dan KPU belum memutuskan salah satu dari tiga opsi tersebut,” kata politikus Golkar itu.

Karena menurut Doli, kesepakatan terkait penundaan waktu pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak akan diputuskan secara resmi oleh DPR, KPU, dan pemerintah. (HAN/BS/indikatorbima.com).