PJ Kades Minta Inspektorat Gunakan Analisa Hukum, Kasus Pembukaan Jalan Desa Rupe
Cari Berita

Advertisement

PJ Kades Minta Inspektorat Gunakan Analisa Hukum, Kasus Pembukaan Jalan Desa Rupe

Rabu, 10 Juli 2019

Pejabat Kepala Desa Rupe, Marwin, S.Pd saat diwawancarai media indikatorbima.com di kantor Desa Rupe, Rabu, (10/07/19).
Indikatorbima.com - Pejabat Kepala Desa Rupe, Marwin, S.Pd meminta kepada pihak inspektorat Kabupaten Bima untuk melihat secara jernih dan menggunakan analisa hukum untuk menyelesaikan kasus pembukaan dan pembangunan infrastruktur jalan So Kasarokai Desa Rupe.

"Jangan menggunakan analisa kepentingan masyarakat karena itu akan bertentangan dengan hukum. Ini permintaan saya kepada inspektorat, " ucap Pejabat Kepala Desa Rupe, Marwin, S.Pd saat diwawancarai media indikatorbima.com di kantor Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Rabu, (10/07/19).

Sehingga, kata Marwin, S.Pd, ia sebagai Pejabat Kepala Desa ketika bermasalah dengan hukum, bahwa dirinya tidak mungkin melakukan pembayaran terhadap pembukaan jalan yang dilaksanakan di tahun 2018 itu.

"tetapi pastikan bahwa saya selaku PJ aman dari sisi hukumnya dan mohon kepada inspektorat untuk tidak merekomendasikan jalan itu untuk dibayar," tuturnya usai pelaksanaan audiensi bersama puluhan pemuda Karang Taruna Desa Rupe di Paruga Desa.

Untuk diketahui, pembukaan dan pembangunan jalan di So Kasarokai Desa Rupe ini sudah dilakukan pada tahun 2018 lalu oleh pemerintah Desa Rupe masa kepemimpinan Kepala Desa Drs. Mukhtar, namun perencanaannya tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan pengelolaan keuangan Desa, karena pembukaan jalan tahun 2018 ini akan dilakukan pembayaran pada tahun 2019, yaitu dibebankan pada APBDes 2019, hal ini sesuai peraturan hukum pengelolaan keuangan Desa tidak diperbolehkan alias melanggar hukum.

Subhan/indikatorbima.com