MPR Usulkan Evaluasi Sistem Ketatanegaraan
Cari Berita

Advertisement

MPR Usulkan Evaluasi Sistem Ketatanegaraan

Minggu, 07 Juli 2019

Abdul Kadir Karding (tengah) dan Saleh Partaonan Daulay dalam diskusi 'Peran MPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial' di Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, (5/7/2019).
Indikatorbima.com - Anggota MPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi salah satu bahan persoalan penguatan sistem presidensial pada periode 2014-2019.

Begitu kata Saleh dalam diskusi empat pilar ‘Peran MPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial’ di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan Jakarta Selatan, Jumat, (5/7/2019).

Menurut Saleh, ada beberapa hal problematis dalam sistem tata negara terkait kebijakan kepala negara saat ini dimana kekuasaan Presiden sangat besar.

“Presiden kalau dari sisi legislasi memiliki kewenangan 50 persen dalam pembuatan Undang-undang,” tandasnya.

Belum lagi, lanjut Saleh, kekuasaan presiden yang luar biasa itu jika ada kegentingan memaksa diluar UUD, maka Presiden pun berhak mengeluarkan PERPPU pengganti UU.

“Jadi dalam konteks ini saya mau katakan harus ada evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan. Hubungan antar lembaga yang berkenaan dengan sistem presidensial saat ini,” pungkas Saleh Partaonan Daulay.

Mesti demikian, Saleh berujar jika untuk memperkuat peran MPR dalam sistem presidensial yakni harus melakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Tapi sebelum lakukan Amandemen, ya tentu kita juga memperbaiki dari sisi aspek ketetapan MPR guna untuk membuat hubungan antar lembaga yang ada di Indonesia,” bebernya.

Sementara itu, Anggota MPR RI dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menuturkan hasil Amandemen Undang-undang banyak terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan.

Karding bilang pengubahan sistem presidensial tersebut yakni Presiden memiiki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan politik.

Namun, Mantan Sekjen PKB ini menyampaikan bahwa masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden, jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, penghianatan terhadap negara dan terlibat kriminal.

“Jadi, saya kira UU sekarang ini lebih berimbang, tidak seperti dulu. Dari sisi kekuatan dalam pembagian kewenangan antara legislatif dan eksekutif pun jauh lebih baik,” imbuh Abdul Kadir Karding. (DIS).

Subhan/indikatorbima.com