Mantan Kades Akui Langgar Aturan Soal Kasus Pembukaan Jalan di Desa Rupe
Cari Berita

Advertisement

Mantan Kades Akui Langgar Aturan Soal Kasus Pembukaan Jalan di Desa Rupe

Kamis, 11 Juli 2019

Mantan Kepala Desa Rupe, Drs Mukhtar saat menjawab pertanyaan pemuda Karang Taruna Desa Rupe yang melakukan audiensi di Paruga Desa, Rabu, (10/07/19).
Indikatorbima.com - Kasus pembukaan jalan di So Kasarokai Karombo Nipo kini sudah diperbincangkan dan dibicarakan publik, terutama masyarakat Desa Rupe Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Pembukaan jalan ini dilaksanakan pada tahun 2018 lalu pada masa kepemimpinan Kepala Desa Drs. Mukhtar yang direncanakan untuk dibebankan dan dibayar pada anggaran 2019 yaitu APBDes 2019, namun rencana itu tidak sesuai peraturan pengelolaan keuangan Desa dan melanggar.

Pelanggaran aturan administratif tentang pengelolaan keuangan Desa untuk pembangunan jalan ini diakui mantan Kepala Desa Rupe, Drs. Mukhtar saat audiensi bersama pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna SAHABAT Desa Rupe di Paruga Desa, Rabu, (10/07/19).

"Saya akui melanggar aturan, tapikah apakah melanggar aturan saya ini merugikan negara, kalaupun merugikan negara pembukaan jalan itu ada inspektorat yang melakukan pemeriksaan, dan yang menyimpulkan kalau ternyata ada pelanggaran misalnya, ya nanti kami dihukum sesuai dengan aturan," tutur Drs. Mukhtar.

Menurut Drs. Mukhtar dalam persoalan ini tidak boleh mengambil kesimpulan yang bisa merugikan, baik merugikan masyarakat maupun merugikan pemerintah yang sedang menjalankan tugas karena persoalan yang menurutnya bisa saja ditolerir, "kalau bagi saya pak, kalau kesalahan itu tidak bisa ditolerir dan merugikan masyarakat banyak saya kira tidak perlu dipersoalkan lebih jauh seperti ini, lapor saja ke polisi, lapor saja ke inspektorat biar diproses secara hukum," tegasnya.

Drs. Mukhtar menjelaskan pembanguan jalan So Kasorokai itu tidak ada niat jahat, kalaupun ada niat jahat katanya, kasus ini bakal diperiksa oleh inspektorat dan pasti ditemukan kalau ada kekurangan.

Sementara itu Drs. Mukhtar mengungkap, bahwa pembicaraan awal, walau tidak resmi, untuk pembukaan jalan dilakukan lebih awal di tahun 2018 itu, sudah dibicarakan dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rupe, katanya, BPD menyetujui pembukaan jalan dengan pembicaraan yang tidak resmi (tidak sesuai prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan Desa) itu.

"Kenapa dilaksanakan lebih awal?, karena kami melihat kebutuhan masyarakat yang sangat urgen, yang sangat prioritas" ujarnya.

Mantan Kades ini pun membeberkan, bahwa ia belum lama ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat dan melakukan komunikasi dengan inspektorat Kabupaten Bima, serta menyampaikan kepada inspektorat keberaniannya untuk melakukan pembukaan jalan ini lantaran ada tuntutan dari masyarakat atas dasar pertimbangan kebutuhan mendesak.

"Apa yang dikatakan (inspektorat), meskipun betul ada pelanggaran tapi bisa dibicarakan secara musyawarah, bisa dipertimbangkan. Inspektorat saja yang ngomong demikian pak lalu dimana hati kita ini," tegasnya lagi.

Lebih lanjut Drs. Mukhtar katakan, "inspektorat saja bisa dikomunikasikan ditingkat pimpinan, lalu kenapa kita masyarakat Rupe ini terlalu membesar-besarkan persoalan ini, apakah ada kerugian negara. Apakah ada uang yang dimakan oleh saya?".

Oleh sebab itu, Drs. Mukhtar meminta agar masyarakat Desa Rupe menunggu kesimpulan dan keputusan inspektorat. Walau keputusan inspektorat pembayaran anggaran pembukaan jalan ini tidak bisa dilakukan (dengan APBDes 2019), ia justru mempertanyakan siapa yang akan membayarnya, sementara jalan ini menelan anggaran yang cukup banyak.

"Tolong bantu saya, saya mohon semuanya yang hadir, tolong bantu saya walaupun saya akui mungkin dari sisi adminitrasi saya salah, tapi dari aspek bagaimana membantu kebutuhan masyarakat kita penuhi," tutup mantan Kepala Desa Rupe, Drs. Mukhtar.

Subhan/indikatorbima.com