Kasus Pembukaan Jalan di Desa Rupe Disoroti Pemuda Karang Taruna
Cari Berita

Advertisement

Kasus Pembukaan Jalan di Desa Rupe Disoroti Pemuda Karang Taruna

Rabu, 10 Juli 2019

Suasana forum audiensi pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna SAHABAT Desa Rupe dengan pemerintah Desa Rupe dan pemerintah Kecamatan Langgudu, Rabu, (10/07/19).
Indikatorbima.com - Melalui forum audiensi yang difasilitasi pemerintah Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima di Paruga Desa, puluhan pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna "SAHABAT" Desa Rupe pertanyakan kejelasan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa dimasa kepemimpinan Drs. Mukhtar H. Idris, yang kini sudah non aktif menjadi Kepala Desa.

Tiga hal mendasar yang dipertanyakan ini yaitu terkait pembangunan dan pembukaan infrastruktur jalan So Kasorokai Karombo Nipo, dan meminta kejelasan kepengurusan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kejelasan mengenai sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Rupe.

Dikabarkan, pembangunan infrastruktur jalan So Kasarokai ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melanggar hukum, sebab pembangunan jalan tersebut dilakukan terlebih dahulu tanpa perencanaan yang jelas yaitu dibangun dan dibuka pada tahun 2018, untuk dianggarkan dan dibebankan pada tahun 2019. Kasus ini pun dikabarkan, sudah ditangani oleh inspektorat Kabupaten Bima.

Sementara, kasus BUMDes, pemuda Karang Taruna mempertanyakan soal legalitas pengurus BUMDes yang dibentuk Kepala Desa, Drs. Mukhtar pada masa jabatannya. Sedangkan persoalan PRONA pemuda meminta kejelasan, karena dikabarkan masyarakat ada yang masih belum menerima sertifikat tanah, namun sudah melakukan pembayaran administrasi persertifikatan tanah tersebut.

Dalam forum audiensi yang dihadiri Camat Langgudu, Abubakar, SH dan jajarannya, PJ Kepala Desa Rupe, Marwin, S.Pd dan jajarannya, beserta mantan Kepala Desa Rupe, Drs. Mukhtar dan puluhan pemuda Rupe ini Ketua Karang Taruna "SAHABAT" Jirman, S.Pd, mengatakan bahwa tiga persoalan yang dianggap belum tuntas di Desa Rupe ini harus diketahui secara jelas oleh masyarakat Desa Rupe bagaimana kejelasan kasusnya.

Jirman, S.Pd juga menyampaikan bahwa dirinya bersama pengurus Karang Taruna, untuk mendapatkan jawaban soal jalan So Kasarokai ini juga sudah mencoba bangun komunikasi hingga ke pihak inspektorat maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Kabupaten Bima, namun katanya, pihak inspektorat menjawab tidak bisa dilakukan pembayaran.

"Memang dalam aturannya kaitan dengan aturan pengelolaan keuangan Desa itu digunakan dalam masa satu tahun yang dimana 1 Januari sampai 31 Desember. Maka sesuatu yang direncanakan pada tahun yang berkenaan itu harus dibayarkan pada tahun yang berjalan itu juga, dengan hal itu pembayaran pembangunan jalan ini tidak bisa dilakukan pembayaran," jelas Jirman, S.Pd, Senin, (10/07/19).

Sementara soal BUMDes, Jirman, S.Pd menyampaikan, berdasarkan informasi yang beredar kepengurusan BUMDes ini belum jelas kapasitasnya, dalam arti tidak memiliki Surat Keputusan (SK), "sehingga keberadaan kepengurusan BUMDes belum jelas. Lalu apa mungkin pengelolaan modal bisa dilaksanakan," tuturnya.

Soal sertifikasi tanah, yang diketahui program ini, sudah masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sebelumnya dikenal dengan program PRONA, Jirman pertanyakan kuota yang diberikan pemerintah untuk Desa Rupe, serta yang mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran tanah.

Subhan/indikatorbima.com