Pemdes Kalodu Bermasalah, Pemerintah Kecamatan Dianggap Tak Paham Soal ADD
Cari Berita

Advertisement

Pemdes Kalodu Bermasalah, Pemerintah Kecamatan Dianggap Tak Paham Soal ADD

Kamis, 20 Juni 2019

Aliansi masyarakat peduli kampung saat mulai melakukan aksi di depan kantor Camat Langgudu (Foto : Sirsulk-IB)
Indikatorbima.com - Masyarakat Desa Kalodu yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kampung tuntut pemerintah Kecamatan Langgudu dan pemerintah Desa Kalodu, Kabupaten Bima soal pengelolaan pemerintahan di Desa Kalodu, Kamis, (20/06/19) sore.

Tuntutan yang dilakukan dengan aksi demonstrasi di kantor pemerintahan Desa Kalodu yang berlanjut di depan kantor Camat Langgudu ini, masyarakat Desa Kalodu menuntut adanya kejelasan SK BPD Desa Kalodu yang hingga kini masih dipimpin oleh Kepala Desa, Samiun, SH. Aliansi Masyarakat ini berharap Suamiun, SH mengudurkan diri dari ketua BPD.

"Biar anggota BPD bersama PAW itu rapat mengusulkan ketua yang baru atau pemilihan ketua yang baru berdasarkan hasil musyawarah," tegas Erik salah satu masa aksi kepada indikatorbima.com.

Tak hanya itu, tuntutan aksi yang juga direncanakan, akan dilakukan di kantor Bupati Bima ini, masyarakat Kalodu meminta transparansi pengelolaan anggaran yang dianggap masa aksi ada penyalahgunaan anggaran dana desa di tahun 2017-2018, bahkan puluhan masyarakat ini dalam aksi demostrasi nya, menolak dengan tegas surat pertanggungjawaban (SPJ) Desa Kalodu.

Masa aksi yang menunggu respon baik pemerintah Kecamatan Langgudu, gagal mendapatkan jawaban, diketahui Camat Langgudu, Abubakar, SH tidak berada di Kantor Camat. "Makanya anggota Camat tadi kurang paham aturan penggunaan anggaran (ADD) kita rasa," ujar Erik saat dihubungi wartawan indikatirbima.com.

Muslimin, Kordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi aliansi masyarakat Desa Kalodu ini, menyampaikan dengan tegas dalam orasinya didepan kantor Camat Langgudu, jika tuntutan ini tidak direspon baik, aliansi masyarakat Desa Kalodu ini mengancam akan segel kantor Camat dan kantor pemerintah Desa Kalodu.

"Ketika tidak ada respon baik dari pemerintah Desa Kalodu dan Pemerintah Kecamatan Langgudu, kedua kantor ini akan kami segel," tegas Muslimin Korlap aksi.

Sementara itu, soal pembinaan terhadap pemerintah Desa Kalodu oleh Camat, masa aksi mengakui, ada pembinaan dalam hal memfasilitasi pembuatan kebijakan dan memfasilitasi anggaran.

Diketahui dalam pasal 126 ayat (3) huruf a undang-undang nomor 32 tahun 2004, Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemeritahan yang baik.

Reporter : Nasrullah
Editor.     : Sirsulk