Kiat Membangun Desa
Cari Berita

Advertisement

Kiat Membangun Desa

Jumat, 14 Juni 2019

Foto: Penulis
Tulisan ini sebagai respon partisipatif atas refleksi dari acara dialogis progresif yang diadakan oleh kawan-kawan Komunitas Indikator Bima yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu, hal itu secara pribadi mengunggah spirit saya untuk sedikit menyuarakan pendapat dalam bentuk tulisan singkat ini, barangkali dapat dijadikan dokumentasi komitmen untuk bersama-sama mendorong peran aktif pemuda dalam mengawal pembangunan desa.

Apresiasi yang sebesar-besarnya patut untuk disematkan kepada inisator dialog dan seluruh para narasumber yang telah menyampaikan gagasan yang sangat kritis dan konstruktif. Tanpa mengurangi hormat saya kepada kawan-kawan penyelenggara yang revolusioner dan para narasumber, saya sedikit merekomendasikan perlunya evaluasi secara komprehensif dengan harapan kegiatan ilmiah ini dapat diadakan secara konsisten dan kontinyu.

Seperti tema dialog, yang saya rasa perlu ditarik secara general dalam konteks desa yang lebih kompleks, relevansi pendapat dan gagasan yang disampaikan harus mampu untuk menarasikan dinamika sosial yang terjadi sehingga kompatibel dengan keadaan serta kebutuhan dalam konteks relasi masyarakat desa.

Melihat desa tidak bisa dilihat secara parsial melalui kacamata keilmuan semata, namun jauh dari itu, menelisik dinamika di Desa adalah melihat wahana sosiologis atas realita kondisi ideal masyarakat desa.

Semula, Desa tidak mendapatkan tempat yang signifikan dalam struktur tata kelola pemerintahan. Pembangunan desa masih berada di bawah obyek lingkungan kekuasaan pemerintah kabupaten. Namun, pasca bergulirnya undang-undang No 6 Tahun 2014, Desa menjadi satu struktur pemerintahan otonom yang dijamin secara legalitas formal keberadaannya dalam struktur tata Negara.

Kendati telah mendapat legitimasi secara struktural, Urusan tata kelola pemerintahan Desa tidak dapat disamakan dengan tata kelola pemerintahan kabupaten. Sebab, semangat keberadaan pemerintahan Desa adalah dalam rangka pelembagaan nilai dan interaksi sosial masyarakat desa yang masih kental akan kebiasaan tradisional.

Pasca pengesahan UU No 6 Tahun 2014 ( Tentang Desa) tagline pembangunan Nasional tidak lagi dari pusat ke bawah, melainkan dari desa ke pusat. Semangat ini adalah manifestasi dari upaya untuk melakukan pembangunan yang berkesinambungan dan berkesesuaian dengan kondisi sosial masyarakat. Karena karakteristik budaya orisinil orang Indonesia adalah terdapat di Desa.

Membangun Desa adalah membangun kembali nilai nilai lokal (lokal wisdom) yang telah lama bersemayam dalam jati diri bangsa. Dengan demikian, kiat utama yang harus dimiliki untuk membangun Desa adalah komitmen untuk menjaga nilai dan keberpihakan mutlak pada prinsip kearifan dan kebijaksanaan dalam bingkai semangat gotong royong. Tanpa itu, membangun Desa hanya bergulat pada pembangunan prosedural belaka.

Urgensi struktur dalam membangun Desa?

Secara struktural, penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, baik Undang undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) atau pun Peraturan Daerah kabupaten (secara legalitas formal), dan yang tidak kalah penting adalah sumber tata nilai yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk aturan formal.

Struktur pemerintahan Desa adalah pembagian hubungan dalam struktur keluarga, yang dapat dilihat perannya secara parsial namun masih dalam satu lingkaran kekeluargaan. Menjaga harmonisasi dalam keluarga adalah tanggung jawab bersama, tidak bisa hanya dilimpahkan kepada kepala keluarga. Pun demikian, seorang kepala keluarga harus dapat memastikan bahwa keluarganya hidup sejahtera.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa tidak bisa sekedar dilaksanakan dengan pedoman yang formalistis, namun harus mampu mengelaborasi dan mengejawantahkan nilai nilai yang tidak terlembaga dalam bentuknya yang formal, akan tetapi hidup dalam kebiasaan masyarakat. Itulah pentingnya kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh penyelenggara urusan pemerintahan Desa agar dapat memastikan kehendak masyarakat terealisasi dengan baik.

Rekomendasi Kebijakan

Sekali lagi yang terpenting dalam membangun Desa adalah pembangunan yang sifatnya substansial, pembangunan substansial yang penulis maksud ialah semangat untuk membangun Desa yang berpijak pada asas asas pokok yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Karena Desa memiliki karakteristiknya tersendiri, yang dimana proses pengambilan keputusan adalah melalui musyawarah untuk mufakat, maka aktivitas politik praktis yang bertujuan untuk melancarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu adalah tidak dibenarkan dan itu jelas ancaman terhadap spirit luhur untuk membangunan Desa.

Pembangunan infrastruktur (fisik) ataupun suprastruktur haruslah mampu memberi rasa nyaman dan kebahagiaan bagi segenap elemen masyarakat desa.
Dengan anggaran yang fantastis yang telah digelontorkan oleh Negara, pelbagai problem di Desa seharusnya mampu dikelola dengan bijak. Entah itu pembangunan infrastruktur untuk menopang pengembangan kreatifitas, inovasi, serta minat dan bakat para pemuda/remaja, dari pada mereka menghabiskan waktu dalam pergaulan yang berpotensi menggiring pada tindakan amoral dan vandalis.

Pengembangan UKM bagi warga desa guna menekan laju urbanisasi, pengembangan pariwisata yang dapat mendongkrak pendapatan asli Desa malalui retribusi, pengadaan pasar tradisional (mengfungsikan pasar bahari sebagai pasar sentral ikan se kecamatan Wera) dengan demikian pendapatan nelayan akan stabil, melakukan redesain terhadap aktivitas atau struktur BUMDes guna menuntut peran ideal dalam mengeksplorasi Sumber Daya Alam yang ada di Desa. Pola berpikir dan tata kelola yang keliru selama ini adalah alokasi ADD justru menempatkan desa menjadi sangat ketergantungan terhadap pusat, padahal alokasi ADD adalah modal untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Untuk mewujudkan desa harapan, peran aktif seluruh elemen masyarakat adalah keharusan.

Terkhusus kepala desa yang diberikan mandat dalam konsentrasi itu, sensitivitas dan responsivitas untuk melihat potensi yang dimiliki desa adalah wajib untuk dimiliki agar bisa dikomparasikan dengan cara berpikir kreatif dan inovatif. Tanpa itu, mandat yang telah diberikan menjadi agregat kutukan yang berkompilasi.

Banyak pekerjaan rumah yang sifatnya urgent dan substansial untuk diperbincangkan, dari pada harus mengarahkan pandangan hanya pada wilayah prosedural, banyak yang bisa dilakukan secara bersama sama, dari pada sekedar menguras banyak pikiran untuk menuntut peran ideal BPD. Membangun Desa adalah tanggung jawab semua, karena itu adalah prinsip pokok yang harus dipegang untuk membangun. Kendati, ada struktur yang dibiayai, bukan serta merta tanggung jawab kita (gotongroyong) lantas kemudian terbebaskan.

Sebagai penutup, membangun desa adalah membangun kembali harapan para orang tua, yang terlanjur menaruh khawatir akan hilangnya nilai nilai tata kerama yang telah lama diwariskan dan menjadi tidak lagi relevan dengan kondisi peradaban kekinian (modern) apalagi sampai nasehat mereka dianulir dari peradaban yang dangkal akan etika dan moralitas.
Yogyakarta, 13 Juni 2019

Penulis: Rizal