Politik dan Janji
Cari Berita

Advertisement

Politik dan Janji

Ginanjar Gie
Rabu, 27 Maret 2019

Foto : penulis
Jika kita melihat kenyataan yang terjadi sekarang, sungguh membuat kita semua acuh tak acuh untuk melibatkan diri pada persoalan politik. Kenapa demikian? Karena politik kita tidak lagi memberikan rasa aman dan nyaman kepada sesama, tidak lagi memberikan jaminan budi kepada tetangga dan orang-orang terdekat kita. Banyak yang memberikan janji politik, tapi pada kenyataannya semua janji itu tidak pernah ditepati, dan pada posisi inilah janji itu bermasalah. Sebenarnya visi-misi atau pun janji politik itu sudah diatur semua oleh Undang-Undang. Jadi, apapun yang dilakukan oleh para politisi harus berdasarkan Undang-Undang, bukan berdasarkan janji politik semata.

Kadang kala, janji politik itu kebanyakan bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar kita. Jika kebanyakan janji, sangat berdampak pada cara berpolitik yang tidak sehat. Cara seperti Itu tidak dibenarkan.

Mengenai visi dan misi, sebenarnya sudah diatur semua oleh Undang-Undang. Pemerintah pada dasarnya hanya bekerja berdasarkan Undang-Undang, bukan berdasarkan kepentingan. Jika pemerintah bekerja berdasarkan kepentingan, maka kekacauan akan melanda dan tidak berkesudahan.

Visi dan misi diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, di balik suatu visi dan misi tidak hidup transaksi gelap yang menyertainya. Sebab, jika transaksi gelap itu terjadi, maka kursi parlemen dan eksekutif hanyalah sebuah kursi dari kelompok tertentu yang dibalut dengan kepentingan indvidu dan kelompok.

Janji dengan visi dan misi sebenarnya berbeda. Jika visi dan misi itu dilakukan kepada banyak orang, sedangkan janji politik dilakukan kepada seseorang. Janji politik sebenarnya tidak boleh terjadi, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu, janji politik juga akan membuat mereka yang terpilih terfokus pada janjinya, bukan pada pengabdiannya terhadap masyarakat.

Politik merupakan transaksi jasa dan budi, bukan semata-mata transaksi materi. Jika politik dimaknai sebagai traksaksi jasa dan budi, maka setiap orang merasa perlu terlibat untuk membenahi bersama suatu keadaan yang merugikan banyak pihak. Kenapa politik dimaknai sebagai transaksi jasa? Sebab politik sebagai alat yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang yang memberikan tenaga dan pikirannya ketika memajukan satu orang. Setelah seseorang itu maju, maka jasa yang diberikan oleh sekelompok orang itu akan dijalankan berdasarkan jasa juga. Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kemundian politik yang dimaknai sebagai transaksi budi, politik di sini dimaknai sebagai transaksi kebaikan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada seseorang. Ketika seseorang itu dilantik, maka kebaikan yang dilakukan oleh sekelompok orang tadi akan dibalas dengan kebaikan yang serupa.

Selain itu, politik harus diarahkan kepada kesetaraan hidup semua orang, bahwa semua orang sama di mata hukum dan akan mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Tanpa memandang jabatan, agama, suku, mau pun ras.

Cara berpolitik seperti ini sangat dibenarkan, daripada berpolitik yang menyimpang dari nilai hidup bersama. Sebagai kesimpulan, mari kita utamakan hukum di atas segalanya, bahwa hukum telah menentukan aturan main bagi siapa pun yang melibatkan diri dalam politik. Tugas setiap mereka yang berpolitik hanya mengikuti aturan main tersebut, demi menjaga keyamanan dan keamanan hidup kita di Kabupateman Bima umumnya dan Kecamatan Belo, khusunya.

Penulis Arifin orang Ncera, alumni SDN Ncera lulus tahun 1988, SMP 2 Belo Ngali lulus tahun 1991,  dan SMA Ampera Makassar Lulus tahun 1994.

Penulis : Arifin