Dinilai Diskriminatif, Ketua Bawaslu Kab. Bima Diminta Mundur
Cari Berita

Advertisement

Dinilai Diskriminatif, Ketua Bawaslu Kab. Bima Diminta Mundur

Selasa, 12 Februari 2019

Foto: Sekertaris Pemuda Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Supriyadin, SH., MH. 
Indikatorbima.com - Proses hukum dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Misfalah salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi NTB dari Partai Demokrat sampai sekarang belum ada kejalasan. Padahal kasus tersebut, sudah lama ditangani Bawaslu Kabupaten Bima, Selasa (12/02/19).

Menanggapi hal itu, Sekertaris Pemuda Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Supriyadin, SH., MH. Mengatakan bahwa, BAWASLU memiliki waktu 14 hari untuk menindaklanjuti temuan maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran kampanye serta dugaan tindak pidana pemilu lainnya.

"Dalam tenggang waktu tersebut, harus sudah ada kepastian apakah temuan dan pengaduan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan dapat di proses lebih lanjut atau tidak, harus ada kepastiannya," Ungkapnya ketika di konfirmasi oleh Wartawan Indikator Bima melalui Via Whatsapp.

Lebih lanjut Supriyadin mengatakan bahwa, BAWASLU Kabupaten Bima terkesan sengaja membiarkan kasus tersebut berlarut dalam ketidakjelasan.


"Bawaslu Kabupaten Bima terkesan sengaja membiarkan kasus tersebut diam begitu saja dan berbeda pengananannya dengan Kasus Rajiman Caleg DPRD Kabupaten Bima dari Partai PPP yang prosesnya begitu cepat sampai telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima," terangnya.

Menurutnya, harus ada perlakuan yang sama terhadap semua calon dan partai politik peserta pemilu sebagai bukti bahwa Bawaslu profesionalis dalam bekerja dan adil pada semua calon dan peserta pemilu.

"Jangan sebagian diproses sementara sebagian lainnya di diamkan atau dilindungi," tegasnya.

Supriyadin pun meminta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bima untuk bertanggung jawab atas lambat dan ketidakjelasannya penanganan kasus tersebut, bahkan bila perlu mundur dari jabatanya sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Bima.

"Jika tidak mampu menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka sebaiknya Ketua Bawaslu Kabupaten Bima mundur dari jabatannya," tegasnya.

"Sebagai top leader tidak main-main dalam penanganan setiap dugaan tindak pidana pemilu, sebab kalau tidak profesional bisa berujung pada pelanggaran etika yang berdampak pada sidang DKPP," Tutupnya.

Pewarta : Taufiqurrahman