ASN Marak Berkampanye, Bawaslu Kab. Bima Dinilai Diskriminatif
Cari Berita

Advertisement

ASN Marak Berkampanye, Bawaslu Kab. Bima Dinilai Diskriminatif

Minggu, 10 Februari 2019

Foto: Supriadin, SH.,MH
Indikatorbima.com - Beberapa bulan terakhir keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa maupun perangkatnya dalam kampanye pemilu kian marak dan masif terjadi di Kabupaten Bima, sebagian ada yang ditangani hingga dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, namun ada juga yang luput dan terkesan diabaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bima, Minggu (10/01/19).

Menanggapi persoalan ini, Dosen Esa Unggul Jakarta Supriadin, SH.,MH. Menyatakan bahwa, maraknya keterlibatan ASN dan perangkat Desa dalam kampanye pemilu, boleh jadi disebabkan karena para ASN atau perangkat Desa tersebut ada jaminan tidak diproses atau tidak ditindak oleh Bawaslu maupun oleh KASN atau pejabat atasannya.

"Dugaan ini diperkuat misalnya dengan Kasus Oknum ASN yang secara nyata mengkampanyekan anak dan Iparnya Bupati Bima kemudian dihentikan proses hukum, dengan alasan tidak memenuhi unsur padahal tindakannya nyata melanggar UU Pemilu," Ungkap Alumi STIH Muhammadyah Bima ini kepada Indikator Bima.

Menurut Pria kelahiran Donggo ini, ada kesan bahwa Bawaslu cepat menangani tindak pidana pemilu yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, dia mencontohkan Kasus Caleg Dapil 1 Rajiman dari PPP sudah diproses dan sudah mendapatkan putusan pengadilan hingga terancam dicoret Dalam DCT. Namun, berbeda dengan penanganan terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan salah satu caleg DPRD Provinsi ibu Misfalah dari partai demokrat padahal sama kasusnya yakni sama-sama melibatkan perangkat Desa dan ASN tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan.

"Jadi kesannya Bawaslu kabupaten Bima bersikap diskriminatif dan terlihat diam pada ASN tertentu terutama yang mendukung Caleg incumben atau keluarga kekuasaan, tapi cepat menindak ASN yang mendukung calon bukan incumben dan bukan keluarga kekuasaan, tentu inilah yang membuat publik ragu terhadap penanganan kasus di bawaslu Kabupaten Bima," jelasnya.

Supriadin meminta kepada Bawaslu Kabupaten Bima untuk bersikap profesional dan tidak main-main dengan integritas sebagai penyelenggara pemilu, sebab menurutnya publik juga ikut mengawasi aktifitas dan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima.

Pewarta : Taufiqurrahman