Pemilihan Bupati Bima 2020, Antara Kontestasi Pembangunan dan Disparitas Kekuasaan
Cari Berita

Advertisement

Pemilihan Bupati Bima 2020, Antara Kontestasi Pembangunan dan Disparitas Kekuasaan

Rabu, 12 Desember 2018

Foto: Penulis
Pemilihan umum sebagai suatu kehidupan politik pada prinsipnya mencoba mendesentralisasi kontrol publik, berusaha berafiliasi untuk menjamin stabilitas politik demokrasi di dalam memobilisasi kehendak sosial, untuk mengatur pemindahan kekuasaan tertentu. Gejala ini pada dasarnya sering kali menemukan formatnya ketika terjadi praktek perebutan kekuasaan di kancah politik lokal maupun nasional.

Bima dalam dua tahun ke depan akan menghadapi momentum politik lokal, yakni Pilbup Bima 2020. Jika kita melihat dalam pandangan masyarakat terhadap agenda-agenda lokal politik di Bima, akan terjadi proses transformasi dan mobilitas kehendak masyarakat Bima.

Dalam pandangan sadar konteks politik, jika kita menelusuri ruas-ruas jalan di Bima secara keseluruhan, ada semacam kekuatan mobilisasi massa yang coba dibangun, sehingga melipatgandakan persepsi dan kehendak masyarakat Bima di dalam mendesain kekuatan dan basis politik di setiap putaran baru kontestasi elektoral politik di Bima.

Ada peran sentral yang mulai terbangun secara matang melalui upaya dan langkah politik oleh beberapa bakal kandidat yang muncul, yang sedang muncul, bahkan yang belum muncul. Namun, dalam perspektif publik berpotensi akan muncul dan berambisi, dengan jalur memperoleh posisi tertentu di dalam membeli partai-partai politik atau pun mendongkrak elektabilitas di dalam politik kepartaian. Menjadi tidak kalah penting adalah dengan mencoba menarik perhatian dan simpatik dari akar rumput masyarakat Bima.

Secara faktual menyoroti kontestasi politik di Bima, ada semacam polarisasi politik yang ekstrim, yang terkadang menimbulkan situasi konflik moderat. Di dalam tatanan lingkungan politik baru yang agak sarat dengan segmentasi, transidentitas, dan transkultural, sering kali menegasikan ruang-ruang konflik yang terbangun. Oleh karena itu, berpengaruh terhadap pembentukan koalisi dan pengaruh relatif mayoritas dan minoritas terhadap jalannya pemerintahan di Bima.

Mengenai skema kekuatan politik dalam mementum Pilbup Bima 2020, diperkirakan akan berlangsung konvergensi kepentingan, sehingga dorongan untuk mempertimbangkan dan mengupayakan kontestasi pembangunan di Bima akan bersinggungan dengan persoalan disparitas kekuasaan terhadap sumber-sumber politik itu sendiri.

Meskipun ruang-ruang demokrasi memperlihatkan bagaimana Pemilihan Bupati di Bima amat sensitif terhadap ruang hegemoni yang mencoba mengakomodasi unsur-unsur kepercayaan, agama, suku, dan ras yang masih mengakar di Bima.

Terlepas dari fakta sosial Pilbup di Bima, berdasarkan jajak pendapat sembari mengiyakan, bahwa adanya proses pengabaian kecenderungan radikal dan sektarian pada perhelatan Pilbup Bima 2020 nantinya, prinsip yang sudah terbangun tersebut akan memberikan efek dominasi politik di dalam merancang arah wajah baru Bima ke depan.

Harus disadari secara kritis, bahwa Pilbup Bima 2020 nantinya tidak harus dipandang hanya merupakan seremonial demokrasi untuk memenuhi normatif konstitusional, akan tetapi Pilbup Bima 2020 merupakan langkah politik yang coba digaungkan untuk memecahkan persoalan sosial dan memenuhi kebutuhan pembangunan di Bima terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keseluruhan masyarakat Bima.

Pada wilayah birokrasi di Bima, misalnya mengindikasikan adanya disparitas kekuasaan terhadap sumber-sumber politik. Keadaan ini tentunya akan menghambat pembangunan, baik hambatan pada wilayah kultural maupun hambatan secara struktur politik masyarakat Bima. Kompleksitas persoalan yang terjadi pun merupakan akumulasi dari kekecewaan yang timbul dari hasrat politik yang mulai menjamur ketika memasuki pesta demokrasi.

Berbeda dengan asumsi publik umumnya. Pada prinsipnya, Pilbup Bima 2020 merupakan persoalan tradisional politik, yang sejatinya harus mengapitalisasi semua aspirasi, keluhan, dan kecemasan seluruh masyarakat Bima yang tidak hadir di dalam ruang publik sebagai kepentingan politik dramatik semata. Namun jauh dari itu, ada langkah strategis yang diambil oleh siapa pun yang dipercayakan ma

Penulis: Imam Wahyudi, SH