Atas Dasar Instruksi DPP, DPD II KNPI Kota Bima Menggelar MUSDA
Cari Berita

Advertisement

Atas Dasar Instruksi DPP, DPD II KNPI Kota Bima Menggelar MUSDA

Ginanjar Gie
Rabu, 12 Desember 2018

Foto: DPD II KNPI Kota Bima Bersama OKP
Indikatorbima.com - Dewan Perwakilan Daerah II Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD II KNPI) Kota Bima atas kepengurusan Muksin Yusuf (versi Kongres Jakarta) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) berdasarkan rekomendasi DPD I Provinsi NTB di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima, Rabu (12/12/18).

Musda tersebut diadakan atas instruksi Ketua Umum DPP KNPI Abdul Azis, karena dinilai bahwa, SK versi kongres Papua sudah ingklut dan sudah dibatalkan dan diatur dalam peraturan ke bawahnya.
Dengan dibatalkannya SK Papua, maka DPP KNPI mengintruksikan langsung kepada DPD I KNPI Provinsi NTB untuk mengintruksikan kepada DPD KNPI II Kota Bima agar melakukan Musda.

"Sudah diintruksikan langsung terhadap DPD oleh DPP untuk melakukan musda DPD II Kota Bima," ucap Muhsin saat diwawancarai oleh Indikator Bima.

Muhsin juga menambahkan, bahwa dualisme memang sudah diakui oleh Negara, namun pada hakekatnya, yang diakui legalitasnya ialah yang mempunyai SK Kemenkumham dan SKT dari Menteri Dalam Negeri.

"Negara mengakui KNPI dualisme dari pusat tapi baru bisa Musda mana kala sudah keluar keputusannya secara resmi di provinsi dan ditambah dengan surat keputusan Kemenkumham dan SKT dari Menteri Dalam Negeri," paparnya.

Ketua Persenolia Caretaker Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD II KNPI) Kota Bima, Muhsin mengatakan, bahwa KNPI yang memiliki legalitas yang jelas adalah KNPI versi Kongres Jakarta yang dibuktikan dengan SK dari Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham RI).

Menurut pemuda yang akrab dipanggil Rigen, bahwa KNPI versi Kongres Jakarta telah mengantongi SK dari Kemenkum dan HAM serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementrian Dalam Negeri.

Dikeluarkannya SK itu, dipandang adanya dasar hukum yang jelas dari hasil Kongres Luar Biasa Jakarta yang dihadiri oleh Presiden RI dan 111 OKP dan 19 DPD I Provinsi KNPI dan dinyatakan korum.

“Dengan demikian, KNPI versi Kongres Jakarta adalah KNPI yang sah dan legal. Punya legal standing yang diakui oleh negara melalui SK Kemenkum dan HAM serta SKT dari Kementrian Dalam Negeri," lanjut pemuda yang merupakan mantan Ketua BEM STIH saat ditemui awak media.

Dia juga menjelaskan, SK lama yang dijadikan dasar oleh DPD II KNPI versi Papua sesungguhnya telah ingklut, meski di dalamnya telah dikatakan secara langsung dalam SK yang baru dan mengatur objek dan subjek hukum yang sama.

KNPI yang sah dan yang legal sesuai dengan presedur hukum adalah KNPI Jakarta, karena KNPI versi Kongres Jakarta mempunyai bukti legal standing dan sudah diakui dengan diterbitkannya SK Kemenkum dan HAM serta SKT dari Kementrian Dalam Negeri.

"Sekali lagi saya sampaikan KNPI, yang sah sesuai dengan prosedur hukum adalah KNPI versi Kongres Jakarta dan di Kota Bima hari ini kami telah melakukan Musyawarah Daerah (Musda)," tegasnya.

“In syaa Allah dalam waktu dekat, KNPI Kota Bima versi Kongres Jakarta akan segera melaksanakan pelantikan terhadap kepengurusan KNPI Kota Bima yang diakui sah dan legal oleh negara maupun hukum," tutupnya.

Reporter : Gie
Editor : Nuni