Lempar Batu Sembunyi Tangan, Cara Pemerintah Merusak Hutan?
Cari Berita

Advertisement

Lempar Batu Sembunyi Tangan, Cara Pemerintah Merusak Hutan?

Rabu, 07 November 2018

Foto: Kondisi hutan di Kabupaten Dompu
Pemerintah tidak mungkin hadir sebagai monster yang merusak hutan, membakar hutan sehingga hangus, apalagi membabat hutan sampai gundul. Sebaliknya, pemerintah hadir sebagai penguasa hutan (mirip tarzan) yang memiliki seperangkat alat dan fasilitas untuk melindungi hutan.

Jika Tarzan memiliki banyak teman, seperti gorila, singa, harimau, dan teman-temannya yang lain untuk melindungi hutan (tanpa anggaran). Maka, pemerintah memiliki banyak perangkat dan fasilitas seperti, polisi kehutanan, Dinas-dinas terkait, punya alat deteksi, lebih-lebih aturan sebagai landasan dan pegangan dalam memberantas pelaku atau perilaku yang dapat merusak hutan. Tidak hanya itu, pemerintah juga punya masyarakat yang bisa digunakan dan dimintai bantuan untuk ikut serta dalam upaya melindungi hutan (semuanya menggunakan anggaran).

Semua sudah bekerja dan berusaha untuk melindungi hutan, baik pemerintah maupun masyarakat dengan segala program serta visi dan misinya, tetapi masih juga gagal, masih kecolongan, masih juga kebablasan, sehingga hutan menjadi rusak, gundul dan hangus terbakar.

Penulis merasa bahwa, seoalah-olah pemerintah sengaja membiarkan hutan itu hancur, hangus dan gundul, kemudian pemerintah seolah-olah sengaja membiarkan masyarakat melakukan pembabatan/pembalakan. Sehingga masyarakat akan diposisikan sebagai pelaku yang merusak hutan, pada akhirnya selalu masyarakat yang disalahkan, lalu pemerintah hadir sebagai pahlawan yang akan memperbaiki kerusakan hutan itu, tentunya dengan program reboisasi, penyuluhan, rehabilitasi, program tanam seribu pohon dan lain sebagainya, dimana semua program itu membutuhkan anggaran yang tentunya tidak sedikit. Mudah-mudahan perasaan dan pikiran penulis tidaklah benar. Tapi, mari kita analisis bersama tentang kerusakan hutan yang seolah-olah dibiarkan secara sistematis itu.

Pertama, salah satu kasus pembabatan hutan misalnya, terjadi di Kabupaten Bima, tepatnya di Kecamatan Lambitu. Hutan itu benar-benar gundul, benar-benar rusak, benar-benar hangus dibakar, dan menurut informasi yang diterima oleh penulis, masyarakat berani membabat hutan itu atas dasar perintah pemerintah desa setempat.

Kedua, di Kabupaten Dompu Misalnya, hutan dibabat habis, gundul dan rusak. Masyarakat sudah melaporkan peristiwa itu kepada pihak-pihak terkait. Salah satunya, LSM Nggahi Rawi Pahu bersurat, bahkan mendatangi langsung kantor KPH Ampang Riwo Soromandi untuk melaporkan peristiwa tersebut. Namun, dua minggu berlalu tidak ada tindakan apa-apa. Tiba-tiba pemerintah Kabupaten Dompu melakukan rapat dadakan karena baru sadar bahwa, hutan telah rusak. Kemarin-kemarin kemana saja?

Penulis jadi bertanya-tanya, apakah pemerintah benar-benar serius dalam menjaga dan melindungi hutan kita? Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam melindungi dan menjaga hutan kita? Tidak cukupkah anggaran dan fasilitas-fasilitas negara untuk melindungi hutan? selama ini pemerintah kemana, kenapa hutan rusak separah itu? Penulis benar-benar tidak habis pikir.
Anggaran untuk melindungi dan menjaga hutan kita tidaklah sedikit, anehnya anggaran itu habis terpakai, tapi hutan tetap saja rusak, hangus dan gundul. Lalu anggaran itu dipakai untuk apa?

Berdasarkan data laporan keuangan yang tertuang dalam berita acara rekonsiliasi APBD 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Kepala BPKAD Provinsi NTB, jumlah anggaran hasil rekonsiliasi adalah Rp. 14.405.237.400,00, kemudian jumlah realisasi pengeluaran Rp. 12.716.172.893,00. Apakah anggaran sebanyak itu habis untuk melindungi hutan kita?

Menurut data yang di rilis oleh Badan Statistik Provinsi NTB pada tahun 2013 lalu, luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai angka puluhan ribu hektare. Diantaranya, luas lahan kritis dalam kawasan hutan mencapai angka 181.188,66 ha, sementara luas lahan kritis luar kawasan hutan 263.220,53 ha, total luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai angka 444.409,19 ha. Penyumbang luas lahan kritis yang paling banyak adalah Kabupaten Bima dengan total luas lahan kritis baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan mencapai angka 66 343,24 ha. Sementara Kabupaten Dompu mencapai angka 24 949,49 ha.

Istilah lahan kritis dipakai untuk menyebut kondisi suatu lahan yang telah mengalami degradasi sehingga lahan tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya. Suatu lahan dinilai sebagai lahan kritis bila usaha untuk mengambil manfaat dari produktivitasnya tidak sebanding dengan hasil produksinya. Oleh karena itu perlu upaya untuk merehabilitasi lahan tersebut agar produktivitasnya bisa pulih.

Suatu lahan bisa menjadi lahan kritis karena aktivitas manusia atau terjadi secara alami. Namun bila dilihat dari kecenderungannya lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Kerusakan lahan akibat aktivitas manusia terjadi karena tidak sesuainya penggunaan lahan dengan kemampuan lahan, sehingga menyebabkan kerusakan fisik, kimia maupun biologis.

Hutan dalam pengertian hukum diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan statusnya, hutan di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu, hutan negara, hutan hak, hutan adat. Sementara berdasarkan fungsinya, hutan dibagi menjadi enam bagian yaitu, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan hutan produksi.

Penulis: Furkan As
Editor  : Fuad De Fu