Gara-Gara Demo, Ketua BEM STIE Terancam DO
Cari Berita

Advertisement

Gara-Gara Demo, Ketua BEM STIE Terancam DO

Minggu, 18 November 2018


Indikator.com-Buntut dari permasalahan beberapa hari lalu, yaitu aksi mahasiswa STIE Bima yang menggelar aksi memprotes kebijakan-kebijakan kampus yang tidak masuk akal, adalah beberapa mahasiswa terancam DO. Salah satu nama yang masuk dalam daftar adalah Ketua BEM STIE Bima, Minggu (18/11/18).

Kursi yang rusak serta kaca kampus yang pecah menjadi alasan Rektor STIE Bima untuk memberikan sanksi berupa skorsing, bahkan DO kepada para mahasiswa yang menggelar aksi pada Kamis, 15 November 2018 kemarin.

"Mahasiswa yang di-skorsing dan terancam DO itu dikarenakan merusak kursi dan memecahkan kaca kampus. Padahal kami tidak mungkin melakukan hal demikian, kalau tidak ada pemicunya. Kami juga sudah sangat dihinakan, dengan sengaja diadu bersama para preman sewaan kampus," ujar Pion selaku Koorlap Aksi kepada Indikator Bima.

Lebih lanjut, Pion menyatakan, bahwa tidak masuk akal jika mahasiswa-mahasiswa yang menggelar aksi kemarin harus ada yang di-skorsing, bahkan di-DO, karena Kemendikbud memang sudah menginterupsi, bahwa harus ada satu organisasi mahasiswa yang menaungi seluruh mahasiswa, yaitu BEM. Hal itu merupakan bukti administrasi legal mengenai eksistensi BEM dengan peran dan fungsinya.

"Nggak masuk akal sama sekali, kalau kami harus ada yang sampai di-skorsing bahkan di-DO. Kami legal, kok. Kemendikbud sudah menginterupsi, bahwa harus ada satu organisasi mahasiswa yang menaungi semua mahasiswa, yaitu BEM. Kami aksi bukan sembarang aksi juga. Kami bergerak karena sudah terlalu banyak laporan dari mahasiswa terkait kebijakan-kebijakan kampus yang tidak masuk akal sama sekali. Contohnya: dosen yang tidak produktif, fasilitas kampus yang belum memuaskan, pembayaran SPP dan SKS yang terkesan memaksa, dan lain sebagainya," paparnya.

Bukan tidak mungkin, jika Rektor STIE Bima tetap ingin skorsing bahkan men-DO mahasiswa, para mahasiswa akan kembali melakukan aksi lebih besar, bersatu dengan aliansi mahasiswa di Kota maupun Kabupaten Bima dari berbagai kampus. Memboikot dan menyegel kampus. Kampus pun akan dianggap menyimpang terhadap Undang-Undang Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Reporter: Amin
Editor: Nuni