Perselisihan Antara Hukum dan Penegak Hukum
Cari Berita

Advertisement

Perselisihan Antara Hukum dan Penegak Hukum

Rabu, 31 Oktober 2018

Ilustrasi (foto: Istimewa
Hukum adalah acuan dasar dalam suatu negara untuk mengatur dan menertibkan keberlangsungan berkehidupan dan berbangsa. Dalam suatu negara pula memiliki nilai-nilai dan norma yang berlaku, baik yang telah diatur secara tekstual maupun yang bergantung pada sifat kesadaran orang-orang dalam negara tersebut.

Indonesia adalah negara hukum, yang menjalankan segala suatu hal berdasarkan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Namun, semua negara di muka bumi ini memiliki hukum untuk menjerat warga negaranya yang melanggar aturan. Akan tetapi kejahatan tetap terus terjadi, bagaikan hukum tercipta justru untuk dilanggar.

Kejahatan yang terjadi di negara ini semakin tumbuh subur, dimana pun, siapa pun yang memiliki peluang besar terjadi dan bertindak jahat. Hal ini terjadi karena sifat manusia mudah berubah akan memiliki peluang besar untuk melakukan pelanggaran meski pun terlihat orang baik. Dengan hadirnya hukum, mencoba untuk mangatur manusia-manusia bernegara agar tidak keluar dari ketentuan dan tidak pula melanggar hak-hak manusia yang lainnya, termasuk tidak melanggar ketentuan negara.

Berbicara hukum, maka kita akan berbicara siapa yang memiliki kewenangan dalam menegakan hukum, dan siapa objek dari hukum tersebut. Namun, kondisi di negara Indonesia berkaitan dengan penegakan hukum bergantung pada penegak hukumnya, walaupun hukum bukan berdasarkan pola pikir penegak hukum.

Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai acuan umum terhadap pelanggar dan yang dilanggar. KUHP menentukan hukum tentang apa dan sebesar apa ketentuan yang telah dilanggar. Ada pula yang namanya Kitab Undang-undang Hukum Acara  Pidana(KUHAP), mengenai tatacara bagi penegak hukum untuk menegakan hukum.

Penulis dengan sederhana mengatakan bahwa hukum di Indonesia sangat baik dan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia yang memiliki karakter beragam atas suku dan daerah yang berbeda-beda. Akan tetapi, penerapan hukum yang masih sangat bersifat ambigu (sulit dimengerti), bisa dianalisa bahwa hukum telah baik namun tetap tidak mampu terealisasi dengan bijak di masyarakat.

Secara otomatis pikiran kita akan menjurus pada pelaku penegak hukum tersebut. Ada banyak pelaku tindak pidana yang telah diloloskan dan mampu dibuktikan tidak bersalah oleh persaudaraan di luar ruangan sidang. Sementara hukum hadir untuk menjerat siapa pun yang telah melanggar, tidak melihat golongan dan strata tertentu untuk dijerat. Akan tetapi, semua yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukum yang ada akan terlihat tegas, apabila penegak hukumnya tegas dan begitu pula sebaliknya. Ada beberapa kendala pada negeri ini sehingga hukum tidak berjalan dengan maksimal, diantaranya.

1. Bentuk hukum yang bersifat umum
Hukum yang bersifat umum akan menyulitkan penegak hukum dalam menginterpretasi makna dari hukum yang tercantum, sehingga bisa menjadi peluang besar bagi penegak hukum untuk mencederai kebenaran terhadap kasus yang dihadapai. Maka, tidak heran ketika terjadi yang namanya beruang akan selalu memenangkan perkara.

2. Penegak hukum pragmatis
Penegak hukum memiliki peran yang sangat signifikan dalam menerapkan hukum setelah hukum itu sendiri. Tetapi, banyak dari kalangan penegak hukum yang salah memanfaatkan jabatannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal ini menjadikan jabatan sebagai ajang meraup keuntungan secara ilegal. Telah banyak aparatur penegak hukum yang terlibat kasus suap-menyuap, itu semua terjadi karena objeknya adalah uang.

3. Kedangkalan analisis kasus penegak hukum
Kedangkalan dalam menganalisis persoalan yang rumit akan menghadirkan keputusan yang disadari oleh sifat dari kasus yang dinilai minim akan data, akhirnya dipersempit ruang pembahasan. Hal tersebut diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan analisis penegak hukum dan tidak heran ketika yang benar diputuskan salah dan yang salah bebas dari cengkraman hukum.

4. Penegakan hukum berdasar strata sosial
Penegakan hukum berdasarkan strata sosial ini tidak legal di mata hukum. Akan tetapi, realisasi dari hukum atas keputusan penegak hukum menciptakan hukum berdasarkan strata sosail. Secara yuridis memang tidak ada, namun secara defaktor sangatlah lumrah terjadi. Berbagai perkara yang dihadapi oleh golongan miskin, begitu terdengar sadis dari keladziman penegakan hukum atas kasus serupa yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi ada perbedaan, yaitu dari strata sosialnya.

Sementara keberadaan hakim secara definisi dan fungsi ialah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili serangkaian tindakan yang melangar dengan menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Indonesia adalah Negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pada pandangan hukum yang progresif hakim sebagai penegak hukum yang independen tidak hanya bertugas semata-mata sebagai corong undang-undang. Akan tetapi, hakim punya kebebasan untuk mencari, menggali dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Demikian juga halnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tersebut menyatakan: Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”, begitu juga dalam Pasal 4 (1) menyatakan, bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa hakim mempunyai peranan untuk dapat menemukan keadilan berdasarkan hati nurani atau keyakinannya. Jadi hakim tidak sekedar berfungsi sebagai mulut/corong undang-undang yang selama ini dijadikan suatu paradigma pandangan hukum yang positivistis.

Tugas pokok penegak hukum sudah sangat jelas dan terang tanpa harus kita mencari solusi untuk merealisasikan penegak hukum pada negeri ini. Tinggal bagaimana penegak hukum bersikap bijak akan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ironisnya penerapan hukum negeri ini bagai pohon ubi kayu “diatasnya tak dihiraukan walau berpenyakit, akan tetapi bijinya di bawah diporoti hingga tidak berakar” yang sebenarnya bijinya akan baik jika daun dan tangkainya sehat.

Sangat lazim sekali bila penyebutan penegakan hukum di Indonesia berbentuk piramida terbalik “tumpul di atas, runcing ke bawah”. Kasus-kasus kecil yang diperbuat oleh rakyat kecil dikupas dan hukum seberat-beratnya, namun bila kasus-kasus besar yang dilakukan oleh orang ternama di negeri ini seakan bukan kasus lagi dan banyak yang telah tenggelam tidak berkabar.

Berbgai kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotismel tidak berarti di negeri ini. Pelakunya yang terlanjur dijerat, rumah kediamannya mewah dan serba ada, hanya ditandai oleh pagar hitam mirip jeruji besi. Nenek yang termakan usia dihukum seberat mungkin dan ditempatkan pada tempat pembuangan sambah, hanya saja berbentuk gedung. Sungguh ironisnya negeri ini, hukum pun bertanya akan penegak hukumnya.

Pada kalangan berduit, penegakan hukum dan dijerat sebatas simbolisasi agar tidak dipertanyakan oleh publik akan penerapan hukum. Pada dasarnya adalah sahabat dan kerabat satu perperjuangan untuk melucuti kekayaan alam ini dwmi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Kita sangat mengharapkan penegak hukum yang benar-benar cinta terhadap hukum dan memahami hukum sebagai jeratan bagi pelaku kejahatan.

Memang di indonesia tidak semua penegak hukum itu tidak adil, akan tetapi banyak lagi yang belum terbukti dedikasi dan integritasnya pada bidang tersebut. Masyarakat indonesia secara keseluruhan mendukung dan mencintai penegak hukum yang adil serta bersikap terbuka akan penerapan hukum yang progresif, demi berlangsunya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mari kita sama-sama membangun hukum yang berasaskan Equality Before The Law, karena negara kita adalah negara hukum bukan negara hukum sebelah mata. Indonesia akan maju apabila penegak hukumnya bisa dipercaya dan kemajuan negeri ini tidak lagi menjauh.

Tulisan ini hanyalah sebagai langkah awal untuk membuka mata kita akan realitas yang terjadi pada negeri ini. Jangan biarkan hukum mengkritik penegak hukum, tapi jadikanlah hukum yang berlaku berjalan sesuai dengan relnya. Maka kita akan melihat kemampuan bangsa ini dalam mengatasi tindakan-tindakan penyelewengan hukum.

Penulis: Defisofian Arwon A.Majid
Editor  : Jaitun