Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Cina
Cari Berita

Advertisement

Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Cina

Jumat, 26 Oktober 2018

Foto: Penulis
Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan,memutar balik, menyogok.

Korupsi kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum tindakan pidana. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi (corrupt, corruptie, corruption) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan.

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, Ketidakjujuran dan melukai rasa keadilan masyarakat. Diantara dampak yang paling nyata yaitu, runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa, adanya efek buruk bagi perekonomian negara, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat, terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang dan memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital, serta korupsi selalu membawa konsekuensi negatif.

Upaya pemerintah dalam memberantas kasus korupsi masih kurang dalam menegakan kesetaraan proses hukum.

Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain.

Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam pemberantasan korupsi selama ini terdiri dari, upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), dan upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, serta Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga pernah membentuk beberapa lembaga pemberantasan korupsi. Diantaranya sebagai berikut:

1. Berbagai komisi atau badan baru yang dibentuk pada era pemerintahan Habibie seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga Ombudsman.

2. Berbagai komisi yang dibentuk pada era pemerintahan Megawati Soekarno Putri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara, dan pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim Tastipikor di lingkungan Kejaksaan.

3. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.


KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martil” bagi para pelaku tindak KKN.

Saya akan paparkan beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK baru-baru ini. Dimana kasus korupsi ini terjadi ditempat saya menuntut ilmu, yaitu di Kota Malang.

Pertama, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka.

Kedua, KPK menyematkan status tersangka pada 19 orang. Mereka adalah Wali Kota Malang Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. KPK menganggap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Malang merupakan korupsi yang dilakukan secara Massal.

Menurut KPK, 18 orang anggota DPRD tersebut, diduga menerima fee berkisar antara Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang mereka sebagai anggota DPRD.

Perbandingan pemberantasan korupsi Indonesia dengan Cina

Melihat jumlah korupsi terus meningkat kita menilai jika penganan korupsi di Indonesia belum maksimal. Secara umum penanganan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia masih jauh dengan apa yang diharapkan. Banyak pihak menilai hukuman untuk tidak pidana korupsi di Indonesia masih terbilang lemah jika dibandingkan dengan negara lain.

Masyarakat bertanya-tanya mengapa seorang koruptor tidak di hukum mati, padahal mereka sudah melakukan korupsi yang merugikan negara. Sebenarnya ada Undang-Undang yang mengatur seorang koruptor harus dihukum mati.

Hukuman mati untuk koruptor tercantum dalam Pasal 3 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah ketika negara dalam keadaan berbahaya, pada waktu bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam krisis ekonomi.

Hukuman untuk Koruptor di Negara Cina

Hukuman mati untuk Koruptor di Cina membuktikan bahwa penegakan hukuman ini dapat menimbulkan efek jera sehingga koruptor berkurang drastis.

Di Cina semua koruptor yang melakukan korupsi sebelum tahun 1998 dilakukan pemutihan jadi semua pejabar diagap bersih. Tetapi jika Ada yang korupsi sesudah pemutihan pejabar tersebut akan langsung dijatuhi hukuman mati. Hingga Oktober 2007, sebanyak 4.800 pejabat di Cina dijatuhi hukuman mati.

Penulis : Muhammad Imaduddin (Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang).