Melihat Pendidikan di Dompu, Masih Banyak yang Buta Huruf
Cari Berita

Advertisement

Melihat Pendidikan di Dompu, Masih Banyak yang Buta Huruf

Senin, 22 Oktober 2018

Bupati Dompu (foto: Intirakyat)
Pendidikan merupakan pilar utama dalam pengembangan ataupun peningkatan sumber daya manusia dalam suatu bangsa maupun Negara.

Salah satu hal yang diharapkan dalam pendidikan adalah mampu membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga dapat memberikan perubahan dalam pengembangan ke arah yang lebih baik. Dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional poin 1.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pendidikan menjadi wadah bagi umat manusia untuk belajar dan meningkatkan potensi yang ada. Berkaca dari undang-undang diatas, sudah seharusnya poin-poin tersebut terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan tentu halnya sudah diatur dalam undang-undang sebagaimana mestinya. Mulai dari bentuk pendidikan, prores pelaksanaan, kepada siapa dan sebagainya. Namun terkadang seiiring berjalannya waktu pelaksananan pendidikan terkadang mengalami sebuah hambatan karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gejala-gejala social selalu tumbuh seiring berjalannya waktu. Maka dari itu penerapan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada sehingga apa yang ingin disampaikan mampu diserap oleh peserta didik.

Berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan pendidikan, seperti perubahan kurikulum, peningkatan fasilitas, pengelolaan pendidikan dan lain-lain.

Pendidikan sebagaimana di atur dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sisten pendidikan nasional “Pasal 14,15, dan 16. Dari ke tiga pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam pendidikan formal sudah tersusun rapi dari yang paling dasar hingga ke pendidikan yang lebih tinggi serta didalamnya mencakup berbagai macam pendidikan yang akan diterapkan dan penyelenggara pendidikan tersebut adalah pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini menjelaskan bahwa semua komponen bangsa memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupa bangsa Indonesia artinya bukan hanya orang tertentu saja yang harus berperan akan tetapi setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Artinya tidak ada pembeda antara kaum A, B, C ataupun D dan lain sebagaunya akan tetapi semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah di atur dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sisten pendidikan nasional Pasal 10, dan 11 Dalam hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki hak mempermudah pelaksanaan pendidikan seperti membimbing, mengarahkan dan mengawasi yang sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Serta melayani dan menjamin terlaksananya pendidikan untuk anak-anak yang berusia lima hingga lima belas tahun.

Dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 10, dan 11 menjelaskan secara garis besar bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Belum dijelskan secara tepat apa yang menjadi landasan untuk memberikn pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi pada pasal tersebut sudah mencakup semua hal-hal yang akan diselenggarakan dalam dunia pendidikan.

Peraturan daerah Kabupaten Dompu no.5 tahun 2012 tentang pendidikan pasal 21 kewajiban pemerintah. Dari pasal ini suduh cukup jelas apa yang menjadi tolak ukur pelaksanaan pendidikan yang harus dilakukan oleh pemerintah mulai dari mengarahkan, memfasilitasi, mendukung hingga mengawasi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan.

Perda Kabupaten Dompu di atas sudah cukup jelas apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikann akan tetapi maksud dan tujuan dari pasal ini tidak terlepas dari undang-undang no.20 tahun 2003 pasal 10 dan 11.

Hal-hal yang dijelaskan dalam perda Kabupaten Dompu diatas merupakan penjabarannya dan bagaimana pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan. Artinya dalam hal ini pemerintah pusat memberikan hak kepada daerah untuk mendesain pelaksanaan pendidikan yang barang tentu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Dompu pada proses pelaksanaan pendidikan dapat dikategorikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hanya saja terdapat kendala-kendala tertentu yang sedikit menghambatnya.

Namun, Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Dompu belum memenuhi hasil yang diinginkan hal tersebut dibuktikan dengan adanyanya jumlah buta huruf, anak-anak yang tidak tamat SD, bahkan tidak pernah sekolah sama sekali. Problem tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, lingkungan, rendahnya pendapatan perkapita dan lain-lain.

Perkembangan serta kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Dompu sudah cukup memadai akan tetapi dibalik semua itu ada saja oknum-okum tertentu yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satunya adalah dilakukannya pungutan liar (pungli). Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dan bukan hanya dalam penyelenggaraan pendidikan saja.

Gejala diatas menunjukan bahwa pelaksanaan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Dompu masih harus melakukan inovasi terbaru untuk menetralisir terjadinya hal serupa dimasa yang akan datang.

Penulis: Firman Ardiansyah (mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang).