Budaya Korupsi yang Semakin Merajalela di Indonesia
Cari Berita

Advertisement

Budaya Korupsi yang Semakin Merajalela di Indonesia

Rabu, 24 Oktober 2018

Foto: Penulis
Secara umum korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Seperti yang dijelaskan pada UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan Negara atau perekonomian Negara. Serta pada UU No.24 Tahun 1960 adalah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Korupsi di Indonesia dimulai sejak era orde lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksakannya “operasi Budhi “dan pembentukan tim pemberantasan korupsi berdasarkan keputusan presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.

Pada era orde baru, muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan “Operasi Tertib” yang dilakukan komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban (kopkamtib), namun dengan kemaajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya dikelurkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Indeks perilaku antikorupsi (IPAK) masyarakat Indonesia pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Data badan pusat statistic (BPS) menunjukan IPAK tahun ini berada di level 3,66 dari skala 0-5, tahun sebelumnya berada di 3,71 semakin tinggi indeks mengidikasikan semakin tinggi perilaku masyarakat yang anti korupsi. Sebaliknya, semakin rendah indeks maka semakin rendah perilaku anti korupsi.Indeks perilaku korupsi dari dimensi persepsi masyarakat tahun ini naik keposisi 3,86 Persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari dimensi pengalam mengalami penurunan menjadi 3,57dari sebelumnya 3,6 persen.

Menurut kepala BPS Suhariyanto, korupsi merupakan ancaman kriminal yang luar biasa dan diperluakan pembekalan agar masyarakat menjadi sangat antikorupsi.

Berdasarkan data komisi pemberantasan korupsi (KPK) sejak 20-4 hingga akhir Mei 2018 terdapat 856 pejabat Negara dan swasta terjeret kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 205 orang merupakan aggota DPR dan DPRD. Meskipun sudah banyak pejabat yang tetangkap KPK karena melakukan tindak pidana kasus korupsi, tapi belum membuat penyelenggara Negara jera.

Hal ini terbukti masih banyak yang tertangkap tanagan menerima suap maupun kasus korupsi lainnya. Terakhir sebanyak 41 anggota DPRD kota malang, jawa timur rmenjadi tersangka kasus korupsi.
Fenomena korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di pemerintahan, petinggi-petinggi Negara di indoensia sebenarnya bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Korupsi bukan lagi hal yang dilarang di Negara hukum ini, tapi malah hal yang dibenarkan. Sudah banyak contoh “toko-toko” yang sudah ditahan bahkan ada yang masa tahanannya yang relative singkat.

Mulai dari Camat, Walikota, Gubernur, Hakim, Mentri sampai jendralpun ikut melakukan korupsi dan bahkan seperti sudah terbiasa melakukannya.

Bapak Reformasi di awal abad millenium, AmienRais, diduga ikut terlibat kasus korupsi Dana Alat-Alat kesehatan (ALKES) yang lebih dulu menyeret mantan Mentri Kesehatan era SBY, Siti Fadilah Supari masuk penjara. Amien Rais diduga melakukan tindakan pidana korupsi karena menerima aliran dana tersebut yang masuk kerekening pribadinya sebesarRp. 100 juta hingga enam kali, total kucuran mencapai Rp. 600 juta. Periode kucuran sejak Januari 2007 dan ditutup pada bulan November 2007.

Sang pendiri partai politik Amanat Nasional (PAN) ini telah mengklarifikasi lewat keterangan pers di kediamannya, bahwa uang Rp 600 juta itu setahu ingatannya adalah dana bantuan dari temennya, Soetrisno Bachir, yang digunakan untuk kegiatan operasional beliau agar tidak membebani pihak lain saat berpergian. Ia tidak mengetahui kalau dana tersebut berasal dari dana Alkes yang dikorupsi.

Walaupun belum terbukti kebenarannya, namun karena menyangkut seorang Amien Rais, tokoh yang selama ini dianggap paling anti korupsi. Fenomena ini semakin membuka mata kita semua, bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat sulit ditegakkan. Korupsi bukan lagi hal yang di larang melainkan kebutuhan. orang-orang yang terlibat korupsi malah tidak merasa malu dengan perbuatannya.

Dalam mencegah tindak pidana korupsi perlu adanya intropeksi diri masing-masing supaya dalam pencegahan korupsi tersebut dapat diharapkan yang lebih baik, dimana pribadi-pribadi kita sendiri harus menyadari bahwa korupsi ini dapa tmengrusak kepribadian diri sendiri maupun orang banyak. Dalam mencegah tindak pidana korupsi harus bermula dari diri sendiri dan kemudian secara bersama-sama mencegahnya.

Dalam pencegaahan (Preventif) tindak pidana korupsi tentu perlu adanya suatu upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan yang sedang memegang suatu kekuasaan antara lain: Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan Negara melalui pendidikan formal, informal dan agama. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Para pejabaat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.

Sistem keuangan dikelola oleh parapejabat yang memiliki tanggung jawab tinggi dan di barengi dengan oleh sistem control yang efisien melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan 31 tahun 1971, dalam undang-undang ini juga melakukan upaya dalam meberantas korupsi namun gagal disebabkan karena kemajuan iptek yang sangat pesat.

Beberapa macam cara yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah Negara Indonesia diantaranya, Penanaman semangat nasional, penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, Himbauan kepada masyarakat, Penguasaan kesejahteraan masyarakat, dan Pencatatan ulang asset.

Selain itu juga Dalam pelaksanaan upaya penindasan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantas korupsi yaitu KPK(komisi pemberantas korupsi) penindakan yang dilakukan KPK semenjak kpk berdiri tahun 2002 telah mebuahkan hasil yang memaksimalkan.

Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia di lakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi Negara-negara khususnya Negara Indonesia.

Penulis: Rahmatullah (Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang).