Solusi Terbaik Hutang Luar Negeri Ialah Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam
Cari Berita

Advertisement

Solusi Terbaik Hutang Luar Negeri Ialah Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam

Minggu, 09 September 2018

Foto : Penulis
“Dengarkanlah aku, cerita hatiku dan cerita tentangku ”

Indikatorbima.com - Bank indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) indonesia pada akhir januari 2018 tercatat 375,5 Miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tahun depan pemerintah menghadapi tantangan cukup berat khususnya dalam mengelolah anggaran karena utang jatuh tempo yang besar. Sedikitnya besar utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah di tahun 2019 mencampai Rp. 409 triliun (Tempo.co,Jakata).

Pemerintah menjamin akan terus berusaha menjaga rasio utang berada pada level di bawah 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), Sri Mulyani menyebutkan defisi anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan efesiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability.

Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp 297,2 triliun. Nilai itu setara dengan 1,84 persen terhadap PDB. Adapun keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp 21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar Rp 64,8 Triliun.

Mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli kembali berkomentar soal menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ketua MPR Zulkifli Hasan yang saling melontarkan pernyataan tajam tentang utang pemerintah.

Sebelumnya Zukifli hasan menyebutkan bahwa utang pemerintah besar itu harus dikelolah dengan baik. Ia juga mempertanyakan kemampuan mencicil utang pemerintah karena angkanya sudah diluar kewajaran.
Persoalan utang pemerintah menjadi perbincangan hangat di masyarakat lantaran zulkifli hasan dan Sri Mulyani terus berbalas tudingan.

Berawal dari pidatonya pada kamis, 16 agustus 2018 ketua MPR Zukiflin hasan utang pemerintah Rp 409 triliun yang jatuh tempo tahun depan, dan tak wajar angka itu disebut tuju kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggran dana kesehatan.

Sungguh inilah kesalahan sudut pandang yang di ambil pemerintah sebagai akibat penerapan sistem kapitalisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan dalam mengatur keuangan negara. Yaitu hutang di anggap sebagai solusi padahal hutang bagi negara barat pengusung sistem kapitalisme adalah sebuah alat untuk menjajah dan menghilangkan kemandirian negara dan membuka pintu masuk bagi para penjajah.

Nampak jelas bahwa hutang bukanlah solusi untuk sebuah negara yang berkeinginan keras menjadi pemimpin dunia. Hutang justru membuat negara hilang kewibawaannya karena mudah didikte oleh orang-orang kapitalis atau pemilik modal yang dalam hatinya hanya ingin semakin menancapkan hegemoninya.

Islam sebagai idiologi telah memiliki aturan-aturan secara sempurna tentang segala aspek kehidupan, salah satunya itu aspek ekonomi plus solusi pemecahan problem ekonomi skala negara. Sekalipun penerapan hukum-hukum islam dalam bidang ekonomi akan menjadikan kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan islam secara keseluruhan.

Jika pengelolaan negara berdasarkan aturan yang hakiki atau yang benar, maka kemandirian sebuah negara akan terwujud dengan sempurna.

Karena sesungguhnya islam telah memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok, setiap warga masyarakat ketika aturan-aturan yang Allah SWT turunkan, Rasulullah contohkan dan di terapkan secara sempurna, oleh seluruh kaum muslimin di bawah naungan panji Islam.

Oleh karenanya, kesejahteraan sesungguhnya akan diperoleh ketika negara menerapkan sistem ekonomi islam secara kaffah(sempurna).

Harapan agar mendapatkan kesejahteraan hakikibdan terbebas dari hutang itu masih ada dan terbuka lebar yaitu dengan mengubah sistim yang berasal dari Allah Swt, dibawah naungan institusi negara islam yang menerapkan hukum-hukum Allah dalam bingkai Syariat islam secara sempurna dan menyeluruh.

Penulis : Ninda Mulqi