Rokok Pahlawan BPJS
Cari Berita

Advertisement

Rokok Pahlawan BPJS

Sabtu, 22 September 2018

Ilustrasi pembuatan rokok (foto : Kurva)
Kondisi keuangan BPJS akhir-akhir ini yang mengalami defisit triliunan rupiah membuat pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Salah satunya yaitu memanfaatkan cukai rokok untuk menambal defisit itu. Langkah ini diperkuat oleh pernyataan presiden Jokowi melalui penandatanganan perpres beberapa hari lalu di Jakarta. Dari kebijakan ini, sebesar 50 persen cukai rokok akan diarahkan ke BPJS kesehatan. Bukan hanya itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mengalihkan juga dana dari pajak rokok guna membantu dan mendukung kebijakan tersebut.

Menanggapi upaya pemerintah ini, dilihat dari sudut pandang manapun akan dirasakan sangat aneh dan bertolak belakang. Bahkan beberapa netizen di media sosial menyatakan kebijakan pemerintah ini sungguh lucu. Kenapa? Mari kita lihat.

Disatu sisi, BPJS adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang kesehatan, mengelola dana iuran pesertanya untuk menjamin pelayanan kesehatan, berintegrasi dengan Rumah Sakit-Rumah Sakit di seluruh Indonesia untuk mengobati masyarakat yang sakit. Mungkin pemerintah tidak bisa melihat dan menyadari bahwa sebagian besar sebab dari sakitnya masyarakat itu berasal dari perilaku merokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Di bungkus rokok pun kita bisa membaca terang bahwa terdapat peringatan dan pernyataan jelas bahwa "Merokok Dapat Menyebabkan Kanker, Serangan Jantung, Impotensi, dan Gangguan Kehamilan dan Janin" bahkan peringatan terbaru dari yang tertera di bungkus rokok itu lebih ekstrim lagi, Merokok Membubuhmu dan bagi industri rokok yang tidak mencantumkan peringatan ini akan mendapatkan sanksi yang berat, demikian bahayanya merokok bagi kesehatan masyarakat hingga dapat merenggut nyawa. Apakah ini tidak ngeri?

Di sisi yang lain, ditengah-tengah krisis finansial yang terjadi pada BPJS karena buruknya sistem dan pengelolaannya, Justru pemerintah menghadirkan rokok sebagai pahlawan, pemecah masalah, seolah-olah datang sebagai cahaya terang solusi didalam gelapnya masalah defisit keuangan BPJS yang diperkirakan menyentuh angka 16,5 Triliun di tahun 2018 ini. Pemerintah sama saja mendorong industri rokok (penyedia rokok bagi perokok) untuk terus berkembang. Akibatnya, perokok tambah banyak, cukai rokok yang diterima pemerintah semakin besar. Artinya semakin besar cukai rokok maka semakin besar kontribusinya untuk menyelesaikan masalah BPJS. Sedangkan yang menjadi inti masalahnya disini adalah semakin berkembang industri rokok di negeri ini semakin besar pula kontribusinya dalam menyebabkan Masyarakat sakit dan terkena penyakit bahkan kematian. Begitulah logikanya.

Dari sudut pandang kesehatan, bagaimanapun situasinya, prinsip kebijakan yang di ambil pemerintah terkesan sangat bertolak belakang dengan prinsip kementerian kesehatan beserta jajarannya yang selama ini terus melakukan kampanye dan sosialiasi kesehatan anti rokok. Dana yang dikeluarkan untuk program-program kesehatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok juga tidak sedikit. Ini berarti kebijakan pemerintah tidak mendukung dan bahkan menghambat jalannya program kerja dari kementerian kesehatan selama ini dan menyia-nyiakan dana kesehatan yang telah terpakai. Sungguh tidak efektif dan efisien.

Padahal pemerintah bisa menempuh cara-cara lain yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang melimpah. Bukan hanya di sektor tambang tetapi juga di sektor pariwisata bisa menjadi solusi tepat apabila dikelola dengan baik, tanpa korupsi dan pemerintah serius mengelola secara independen sebagai aset negara, murni tanpa campur tangan pihak asing. Bisa di bayangkan betapa besar keuntungan yang negara bisa dapatkan dari dua sektor ini, belum sektor yang lainnya. Maka sangatlah memungkinkan untuk negeri ini menjamin kesehatan masyarakatnya tanpa biaya alias gratis dan persoalan yang dialami BPJS tidak akan pernah terjadi.

Pada akhirnya, jika pemerintah tetap tidak bisa menyelesaikan masalah ini dan tidak mengambil solusi diatas, keberadaan BPJS akan di ragukan untuk tetap exist karena selama 4 tahun umurnya, yang ramai jadi pemberitaan di khalayak hanyalah kinerja pengelolaan dan pelayanan yang buruk, korupsi, penyalahgunaan dana iuran pesertanya. Mungkin kalau dilakukan survey untuk menghapus BPJS, akan banyak masyarakat yang cenderung setuju, mengingat track record nya yang mengecewakan, tidak memuaskan dan lebih merugikan masyarakat.

#Salam Sehat Indonesia
Penulis : Muammar Iksan