Pemilu 2019, Skor IKP Kota Bima dan Kab. Bima Masuk Kategori Sedang
Cari Berita

Advertisement

Pemilu 2019, Skor IKP Kota Bima dan Kab. Bima Masuk Kategori Sedang

Jumat, 28 September 2018

Foto: Instagram @bawasluri
Indikatorbima.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia berhasil merilis Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) tahun 2019. Sebanyak 514 Kabupaten/Kota yang tersebar di 34 provinsi menjadi obyek riset Bawaslu RI.

Menurut data IKP 2019 yang dirilis oleh Bawaslu RI, Kota Bima dan Kabupaten Bima pada dimensi konteks sosial politik dari empat subdembsi, yaitu keamanan, otoritas Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Negara dan
Relasi kuasa di tingkat lokal, memiliki kategori sedang dengan skor yang cukup tinggi dbanding Kabupaten dan Kota yang lain. Berikut data IKP 2019 dimensi Konteks Sosial Politik yang dikutip oleh Indikator Bima pada Web resmi PPID Bawaslu RI:

1. Pada Subdimensi "Keamanan", di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima dan Kabupaten Bima masing-masing menempati kategori sedang dengan skor 44.05 dan skor 39.29, berikut kami sampaikan data lengkapnya berdasarkan urutan skor tertinggi ;

Kabupaten Lombok Timur dengan skor 72.62 kategori Kerawanan Tinggi

Kabupaten Lombok dengan skor Tengah 45.24 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Bima dengan Skor 44.05 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Sumbawa 44.05 Kerawanan
Sedang

Kabupaten Dompu dengan Skor 39.29 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Utara dengan skor 39.29 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Sumbawa Barat dengan skor 39.29 Kategori Kerawanan Sedang

Kota Bima dengan skor 39.29 Kategori Kerawanan Sedang

Kota Mataram dengan skor 39.29 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Barat dengan skor 39.29 Kategori Kerawanan Sedang

2. Pada Subdimensi "Otoritas Penyelenggara Pemilu", di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima dan Kabupaten Bima masing-masing menempati kategori sedang dengan skor 46.99 dan skor 40.96, berikut kami sampaikan data lengkapnya berdasarkan urutan skor tertinggi ;

Kabupaten Lombok Timur dengan skor 74.70 kategori Kerawanan Tinggi

Kabupaten Dompu dengan Skor 50.00 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Bima dengan Skor 46.99 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Barat dengan skor 46.39 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Sumbawa dengan skor 44.05 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Utara dengan skor 43.98 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Tengah dengan skor 43.37 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Sumbawa Barat dengan skor 43.37 Kategori Kerawanan Sedang

Kota Bima dengan skor 40.96 Kategori Kerawanan Sedang

Kota Mataram dengan skor 40.96 Kategori Kerawanan Sedang

3. Pada Subdimensi "Penyelenggara Negara", di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima dan Kabupaten Bima masing-masing menempati kategori sedang dengan skor 48.23 dan skor 48.23, berikut kami sampaikan data lengkapnya berdasarkan urutan skor tertinggi ;

Kabupaten Lombok Timur dengan skor 59.57 kategori Kerawanan Sedang

Kota Mataram dengan skor 51.06 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Bima dengan Skor 48.23 Kategori Kerawanan Sedang

Kota Bima dengan skor 48.23 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Dompu dengan Skor 48.23 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Utara dengan skor 48.23 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Barat dengan skor 46.39 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Tengah dengan skor 44.68 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Sumbawa dengan skor 44.05 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Sumbawa Barat dengan skor 41.84 Kategori Kerawanan Sedang

4. Pada Subdimensi "Relasi Kuasa di Tingkat Lokal", di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima dan Kabupaten Bima masing-masing menempati kategori sedang dengan skor 30.00 dan skor 30.00, berikut kami sampaikan data lengkapnya berdasarkan urutan skor tertinggi ;

Kabupaten Lombok Timur dengan skor 86.00 kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Barat dengan skor 50.00 Kategori Kerawanan Sedang

Kota Mataram dengan skor 42.00 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Utara dengan skor 42.00 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Lombok Tengah dengan skor 42.00 Kategori KerSedang

Kabupaten Bima dengan Skor 30.00 Kategori Kerawanan Sedang

Kota Bima dengan skor 30.00 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Dompu dengan Skor 30.00 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Sumbawa dengan skor 30.00 Kategori Kerawanan Sedang

Kabupaten Sumbawa Barat dengan skor 30.00 Kategori Kerawanan Sedang

Dalam menerjemahkan konsep kerawanan Pemilu, IKP dibagi ke dalam 4 dimensi, 16 subdimensi, 40 subsubdimensi, dan 100 indikator. Dalam melakukan kategorisasi kerawanan dilakukan dengan mendasarkan pada aspek pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

Seperti penyusunan IKP-IKP tahun sebelumnya, IKP 2019 memiliki empat dimensi sebagai tolak ukur, Keempat dimensi tersebut, adalah: (i) Konteks Sosial Politik, (ii) Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. Walau begitu, sama seperti IKP sebelumnya, IKP 2019 tetap menggunakan 3 (tiga) kategori kerawanan, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Kategori-kategori tersebut mencakup indikator-indikator di setiap titik tahapan dalam Pemilu, baik sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara

Secara umum, IKP 2019 bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut: (1) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan; (2) Dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan Pemilu; dan (3) Instrumen deteksi dini (early warning instrument) dan (4) pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu.

Sasaran informasi IKP 2019 adalah Penyelenggara Pemilu; Pemerintah Pusat maupun Daerah; Lembaga Negara Non-Struktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk memengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); dan masyarakat sipil.

Secara khusus bagi pengawasan Pemilu, hasil IKP 2019 bermanfaat untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pemilu 2019. Indeks ini akan memudahkan Bawaslu menyusun strategi pengawasan tahapan Pemilu.

Sumber data diambil dari web resmi PPID Bawaslu RI.

Reporter : Furkan As