Indonesia di Tangan Jokowi
Cari Berita

Advertisement

Indonesia di Tangan Jokowi

Kamis, 06 September 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Indonesia merupakan negara demokrasi, selain itu indonesia juga adalah negara hukum, yang dimana struktur kepemerintahan nya diatur dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, segala bentuk kebijakan serta tindakan harus sesuai dengan aturan, baik itu dalam sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan politik.
Kata kuncinya adalah pendidikan dan ekonomi.

Sebagai bangsa yang besar, indonesia tidak lepas dari berbagai kebutuhan yang akan menunjang kemajuan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, peningkatan dalam sektor pendidikan dan ekonomi merupakan salah satu penunjang kemajuan suatu bangsa yang merdeka. Oleh karena itu rakyat indonesia harus mampu memahami dan menganalisis apa yang menjadi kebutuhan hidup dalam berbangsa dan bernegara, lebih-lebih pemerintah tertinggi atau dalam hal ini presiden indonesia.

Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan peran aktif seorang pemimpin dalam memperhatikan peningkatan pendidikan dan ekonomi yang ada di bangsa ini. Baik itu dalam mengeluarkan kebijakan, keputusan serta menegakkan aturan.

Tidak bisa dinafikan kebutuhan rakyat indonesia setiap tahun semakin meningkat, baik itu dalam hal pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Oleh karena meningkatnya kebutuhan itu, pemerintah sebagai fasilitator dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara harus jeli dan teliti dalam menyesuaikan keadaan dan kebutuhan. Antara lain kebutuhan dalam sektor;

a. Pendidikan
Pendidikan yang merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sudah menjadi kebutuhan utama dalam mencapai kemajuan yang pesat, untuk itu dalam menunjang kemajuan lewat pendidikan, pemerintah sudah sewajarnya memperhatikan tingkat kemajuan pendidikan disetiap tahunnya. Selain itu juga pemerintah wajib memudahkan anak bangsa untuk memenuhi kebutuhannya dalam berpendidikan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di bulan mei 2018 lalu di universitas islam negeri alauddin makassar (UINAM), dimana seorang calon mahasiswa baru yang sudah lulus ujian masuk perguruan tinggi, tidak melanjutkan cita-citanya sebagai seorang mahasiswa, dikarenakan pembayaran uang kuliahnya mahal, atau tidak sesuai dengan finansial keluarganya.

Hal semacam inilah yang menjadi problem terjadinya degradasi nilai dari kepemimpinan, kebijakan serta aturan yang ada di bangsa ini. Oleh sebab itu pemimpin diharapkan memiliki kepekaan sosial dan mampu melihat situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa ini.
Sebab pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana cita-cita UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "setiap anak bangsa berhak mendapatan pengajaran."

b. Ekonomi
Dari data yang diperoleh dari seorang mahasiswa ekonomi uin alauddin makassar terkait kasus calon mahasiswa baru yang gagal melanjutkan pendidikan nya, yang dimana keluarga yang bersangkutan merupakan keluarga yang tergolong ekonomi nya menengah kebawah. Sehingga kebutuhan nya dalam berpendidikan dibatasi oleh perekonomian keluarganya. Kenapa demikian, indikatornya adalah penentuan kebijakan tidak sesuai realitas yang ada.

Oleh sebab itu, peran aktif pemimpin bangsa ini sebagai pemegang lembaga kepemerintahan tertinggi di indonesia sangat kurang dalam memperhatikan keadaan masyarakat menengah kebawah. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah, nilai tukar rupiah yang semakin rendah, sehingga ini menjadi salah satu ancaman tersendiri bagi bangsa indonesia.

Dari mahalnya biaya pendidikan yang tidak di dukung oleh ekonomi nya, banyak sekali mahasiswa yang mengeluh akan persoalan pendidikan di bangsa ini, salah satu buktinya datang dari beberapa pernyataan mahasiswa uin alauddin makassar yang sempat dimintai tanggapan nya terkait kebijakan presiden indonesia dalam hal pendidikan, dan pernyataan itu dirangkum dalam satu kesimpulan bahwa;
"Biaya pendidikan di bangsa ini semakin mahal, sehingga akses pendidikan bagi rakyat yang ekonomi nya menengah kebawah itu sangat sulit. Apalagi dari APBN hanya 20% yang dialokasikan kependidikan, sedang ini tidak sesuai dengan kebutuhan dalam berpendidikan yang setiap tahun nya meningkat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini presiden indonesia, diharapkan mampu membaca situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa ini, karna kami menilai, kebijakan, ketegasan serta perhatian presiden sangat kurang terhadap rakyat kecil yang ekonomi nya menengah kebawah."

Dari sedikit uraian di atas, bisa kita lihat bahwa kebutuhan tidak sesuai dengan keadaan, baik itu dari sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Dari sini kita bisa menilai bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia belum tercapai, sebagaimana yang termaktub dalam sila kelima pancasila. Oleh sebab itu pemimpin sangat dibutuhkan dalam menjawab realitas yang ada.

Penulis : Indra Ismail