Indeks Kerawanan Pemilihan Umum 2019, Lotim Kategori Tinggi di Seluruh Indonesia
Cari Berita

Advertisement

Indeks Kerawanan Pemilihan Umum 2019, Lotim Kategori Tinggi di Seluruh Indonesia

Jumat, 28 September 2018

BAWASLU RI saat peluncuran IPK 2019 di di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018). Foto: Media Indonesia.
Indikatorbima.com - Dalam rangka mengidentifikasi dan memetakan berbagai potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia berhasil menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) tahun 2019. Sebanyak 514 Kabupaten/Kota yang tersebar di 34 provinsi menjadi obyek riset Bawaslu RI.

Temuan lapangan IKP 2019 seluruh kabupaten/kota skor IKP untuk semua dimensi berada dikategori Sedang (Konteks Sosial Politik 44,89; Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil 53,80; Kontestasi 50,65; dan Partisipasi 46,18).

Sementara itu, terdapat 2 (dua) kabupaten berkategori kerawanan Tinggi yaitu Kabupaten Lombok Timur (skor 70,02) dan Kabupaten Teluk Bintuni (66,47); 512 Kabupaten/Kota berkategori Sedang; dan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang berkategori Rendah.

Seperti penyusunan IKP-IKP tahun sebelumnya, IKP 2019 memiliki empat dimensi sebagai tolak ukur, Keempat dimensi tersebut, adalah: (i) Konteks Sosial Politik, (ii) Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. Walau begitu, sama seperti IKP sebelumnya, IKP 2019 tetap menggunakan 3 (tiga) kategori kerawanan, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Kategori-kategori tersebut mencakup indikator-indikator di setiap titik tahapan dalam Pemilu, baik sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara

Dalam menerjemahkan konsep kerawanan Pemilu, IKP dibagi ke dalam 4 dimensi, 16 subdimensi, 40 subsubdimensi, dan 100 indikator. Dalam melakukan kategorisasi kerawanan dilakukan dengan mendasarkan pada aspek pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

Secara umum, IKP 2019 bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut: (1) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan; (2) Dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan Pemilu; dan (3) Instrumen deteksi dini (early warning instrument) dan (4) pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu.

Sasaran informasi IKP 2019 adalah Penyelenggara Pemilu; Pemerintah Pusat maupun Daerah; Lembaga Negara Non-Struktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk memengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); dan masyarakat sipil.

Secara khusus bagi pengawasan Pemilu, hasil IKP 2019 bermanfaat untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pemilu 2019. Indeks ini akan memudahkan Bawaslu menyusun strategi pengawasan tahapan Pemilu.

Sumber data diambil dari web resmi PPID Bawaslu RI.

Reporter : Furkan As