Darurat BPJS, Mulai Dari Kasus Korupsi Hingga Pelayanan yang Buruk
Cari Berita

Advertisement

Darurat BPJS, Mulai Dari Kasus Korupsi Hingga Pelayanan yang Buruk

Senin, 17 September 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Sejak awal kemunculannya dan beroperasi 1 Januari 2014 lalu hingga hari ini, perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah banyak diwarnai dengan persoalan-persoalan negatif dikalangan masyarakat mulai dari keluarnya fatwa MUI yang menyatakan BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah islam karena mengandung ketidakjelasan, pertaruhan dan riba. Hal ini sudah cukup membuat peserta BPJS yang sebagian besarnya muslim resah dipertengahan tahun 2015 lalu.

Disusul dengan kasus korupsi BPJS yang melibatkan bupati Subang dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di tahun 2016 dengan kerugian negara hingga mencapai Rp. 4.7 Milyar (BBC Indonesia). Bukanlah tidak mungkin kasus korupsi terjadi juga di berbagai daerah lainnya dan merugikan negara lebih besar lagi.

Kemudian sepanjang tahun 2017 hingga awal 2018 ini peserta BPJS kesehatan banyak mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang buruk bahkan pasien sering ditolak meskipun mereka memegang kartu BPJS dengan dalih sudah tidak ada kamar yang tersedia alias penuh. Padahal ketika pakai jalur pembayaran mandiri ada kamar.

Disisi lain, munculnya 3 peraturan baru yang meliputi penjaminan pelayanan katarak, pelayanan persalinan dengan bayi lahir sehat, dan pelayanan rehabilitasi medis yang di keluarkan oleh pihak BPJS tertanggal 25 Juli 2018 kemarin sangat mengejutkan masyarakat. Dengan hadirnya aturan tersebut otomatis pelayanan yang disediakan oleh BPJS akan di batasi.

Hal ini sangatlah berkaitan erat dengan perkiraan terjadinya defisit sekitar Rp.16,5 Triliun dalam lembaga ini. Oleh karenanya opsi yang di pilih oleh pengelola untuk mengurangi angka tersebut adalah ditetapkan nya 3 aturan diatas yang mampu memotong sebesar Rp.364 Miliar dan jika dana APBN tidak di kucurkan ke rekening BPJS untuk menambal defisit itu maka iuran premi perbulan akan dinaikkan.

Melihat angka defisit BPJS yang fantastis ini saja membuat kita berpikir bahwa penyelenggaraan BPJS selama ini sangatlah mengkhawatirkan lebih-lebih imbasnya kepada tingkat kepuasan pelayanan yang semakin rendah.

Bahkan baru-baru ini tepatnya tanggal 15 September 2018 terdapat sebuah Rumah Sakit Umum Daerah di Medan yang memasang spanduk yang berisi kekecewaan atas belum dibayar nya jasa medis Rumah Sakit tersebut oleh pihak BPJS sejak bulan Februari sampai September ini sebesar Rp.15,4 Miliar. Sebuah angka yang tidak sedikit.

Kemungkinan besar masih banyak Rumah Sakit-Rumah Sakit lain yang mengalami hal serupa tetapi masih belum bersuara lantang seperti di Medan.

Sebuah tamparan keras bagi kita untuk sadar bahwa pengelolaan BPJS saat ini berada di ambang kebobrokan, peserta diwajibkan membayarkan iuran perbulan tetapi pelayanan yang didapatkan sangat jauh dari kata baik, beda kelas beda pelayanan yang diberi, apabila terlambat bayar kena denda lagi, uang yang telah dikeluarkan tidak akan bisa di klaim dan kembali kalau kita sehat-sehat saja, penggunaan dananya pun kadang lari jauh dari prinsip gotongroyong subsidi silang, malah justru lebih cenderung dijadikan ladang korupsi daripada untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.

Solusi penerapan pengelolaan jaminan kesehatan berbasis Islam dengan hak-hak dasar kesehatan masyarakat di tanggung penuh oleh pemerintah, tanpa membebankan biaya sepeserpun kepada masyarakat sudah sering digalakkan. Konsep ini pun senada dengan yang dilakukan oleh Kuba, Kita semua berharap Pemerintah seharusnya sudah bisa berkaca pada negara ini yang telah berhasil menjamin kesehatan warga negaranya yang sesama negara berkembang tapi bisa menyediakan pelayanan kesehatan gratis dengan sistem kesehatan yang jauh lebih baik.

#Salam Indonesia Sehat
Penulis : Muammar Iksan