Tidak Menetapkan Gempa Lombok Sebagai Bencana Nasional, Bukti Rezim Kapitalis
Cari Berita

Advertisement

Tidak Menetapkan Gempa Lombok Sebagai Bencana Nasional, Bukti Rezim Kapitalis

Minggu, 26 Agustus 2018

Foto : Istimewa
Indikatorbima.com - Lombok yang terkenal sebagai pulau seribu masjid pada hari ahad lalu tanggal 29 juli 2018 diguncang gempa berkekuatan 6,4 SR, dan gempa susulan yang berkekuatan 7,0 SR di Lombok Timur, NTB. Gempa susulan di Lombok sudah terjadi sekitar 1.005 kali, akibat yang ditimbulkan oleh gempa, banyak bangunan yang runtuh, dan menyebabkan korban jiwa.

Sebagaimana yang dilansir dari Kompas.com (21/08/18) kemarin, Kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana (BPNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan data terbaru korban meninggal hingga kerusakan akibat gempa dalam konfrensi pers di Jakarta pada Selasa, (21/8/2018), Jumlah korban meninggal sampai hari ini tercatat 515 orang.

Sedangkan korban luka luka berjumlah 7.145 orang. Rumah rusak mencapai 73.843 unit dan 798 fasilitas umum dan sosial mengalami kerusakan akibat gempa. Sayangnya sampai detik ini,pemerintah tidak menetapkan gempa di Lombok Nusa tenggara barat (NTB) sebagai status bencana nasional.

Sekertaris kabinet Pramono Anung mengatakan indonesia akan mengalami kerugian sangat besar apabila bencana alam di Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional. Menurutnya, penetapan status bencana nasional benar-benar bisa menutup pintu wisatawan dalam bahkan luar negeri ke seluruh pulau Lombok hingga Bali.

Semestinya pemerintah menyadari bahwa, saat Lombok dijadikan satu dari empat destinasi wisata internasional yang tergabung dalam UGG (UNESCO Global Geopark) dan menjadi satu dari sepuluh destinasi prioritas, serta apa yang menjadi konsekunsi atas pilihan ini, yaitu terjadinya liberalisasi budaya dan ekonomi, dampak amoral yang ditimbulkannya adalah kelalaian manusia.

Kemudian Allah SWT memberi peringatan agar kita mengoreksi diri. Namun rupanya sistem kapitalis sekuler liberal yang bercokol di negeri ini membuat rezim saat ini tidak ada kesadaran, alih alih mengoreksi kebijakan pariwisata yang didominasi faktor ekonomi, malah justru mengambil kebijakan lebih mendahulukan pemulihan pariwisata agar turis segera datang kembali ke Lombok.

Sungguh amat disayangkan pemimpin yang seharusnya meriayah umat tidak ditemukan dalam sistem kapitalis liberal,kini saatnya umat sadar dan berjuang untuk kembali pada sistem yang berasal dari sang pencipta yaitu islam.

Penulis : Baiq Famila Hendrawati
(Mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Mataram).