Ijtima Ulama : Demokrasi Menuju Pintu Mati
Cari Berita

Advertisement

Ijtima Ulama : Demokrasi Menuju Pintu Mati

Sabtu, 04 Agustus 2018

Foto : Ketua MUI saat berpidato pada acara Ijtima ulama ke-6 Se Indonesia di Kalimantan Selatan
Indikatorbima.com - Ulama politik berkumpul menggagas koalisi menggulingkan rezim agar tak berkuasa di tahun 2019. Ikhtiar politik atas nama Tuhan berebut kekuasaan dan ghanimah politik. Entah kemana ulama-ulama dari NU, MUHAMMADIYAH, PERSIS, Al Irsyad dan Nahdhatul Wathan saat para ulama ber-ijtima.

Realitas politik menyebut bahwa ulama terbelah menjadi tiga bagian. Sementara Ulama Politik terbelah menjadi dua bagian.

Pertama, para ulama yang tergabung dalam koalisi ke-umatan. Representasi dari ulama PKS, FPI, HTI dan kelompok Habib yang mulai ingin eksis di panggung politik. Kelompok ini mengusung Prabowo sebagai capres bahkan tidak tanggung-tanggung, langsung sebut dua paket nama: Prabowo-UAS atau Prabowo-Habib Al Jufri. Sesuatu di luar kebiasaan ijtima ulama, karena lazimnya ijtima' hanya memberi syarat normatif yang dicalonkan, tapi kali ini langsung sebut nama, layaknya rekomendasi sebuah partai politik.

Kedua, para ulama yang tergabung dalam koalisi merah putih. Tepatnya adalah para pendukung, karena peran ulama pada koalisi merah putih ini tidak sekuat pada kelompok pertama. Para ulama yang tergabung dalam koalisi merah putih tidak se-riuh ulama yang tergabung dalam koalisi keumatan yang terlihat ghirah dan penuh pekik takbir. Dukungannya terhadap Jokowi hanya semacam penyeimbang agar haluan tetap di tengah.

Ketiga. Para ulama yang tetap menjaga jarak dengan semua partai politik. Gagasan besarnya adalah tidak menjadikan agama sebagai alat politik sebab politisasi agama akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam. Politisasi agama akan melahirkan konflik, perselisihan bahkan perpecahan. Muhammadiyah dan NU berikhitiar memerankan sebagai kelompok ulama tengahan, meski tak dipungkiri ada sebagian ulama MUHAMMADIYAH dan NU yang secara personal bergabung dalam dua kelompok diatas.

Namun tidak serta merta membawa gerbong institusi kepada salah satu kelompok sebagai mana FPI, PKS HTI dan HABAIB yang langsung terjun dalam ranah politik praktis membawa bendera. Sampai disini, Moderasi Islam yang digagas Muhammadiyah sangat menarik sebagai alternatif agar agama tidak terseret masuk pada wilayah konflik politik yang amat beresiko.

Ke empat. Para Habaib, hadir sebagai kelompok baru di panggung politik juga menarik di bincang. Belum ada kajian komprehensif kenapa kelompok keturunan Arab ini tiba-tiba sangat aktif menjadi pemain politik yang gigih padahal sebelumnya sangat pasif dan cenderung anti pati. Keberpihakan nya terhadap Prabowo juga sesuatu di luar dugaan. Mungkin faktor Ahok barangkali bisa dijadikan rujukan, munculnya kasus penistaan agama, menjadi isu paling menarik dan sensitif pada pilgub DKI, telah melahirkan aktor politik baru : Habib Rizieq Syihab.

Para habaib mencoba pertaruhan nasib di bidang politik setelah berhasil memenangi pilgub DKI, karena kompetisi ekonomi kalah bersaing dengan warga keturunan mata sipit. Sentimen ras perantauan antara Arab dan Tionghwa juga menjadi variabel yang tidak bisa di abaikan. Sebab kemenangan Prabowo pada Pilpres 2019 hakikatnya adalah kemenangan para Habaib secara moral-politik.

Ijtima ulama telah memampatkan Prabowo secara moral harus patuh pada putusan ijtima ulama. Dengan demikian ruang Prabowo sebagai Presiden akan semakin menyempit karena ia harus bertangngungjawab tidak saja kepada rakyat, tetapi sekaligus kepada para ulama yang tergabung dalam kelompok ulama peserta ijtima, meski secara formal belum dilembagakan. Demokrasi terancam mati karena kehadiran lembaga baru yang bisa menekan kekuasaan Presiden. Delegitimasi struktural, kekuasaan Presiden sesungguhnya sedang dipreteli oleh putusan ijtima ulama.

Kedua, Prabowo dan partai yang tergabung dalam koalisi keumatan tidak seratus persen homogen mengusung kepentingan umat Islam. Gerindra dan Demokrat sejatinya adalah partai nasionalis-sekuler. Dan ini rawan perpecahan ditengah. Apapun pilihan adalah sah secara politik karena sejatinya semua kelompok ulama sedang berijtihad untuk kehidupan lebih baik ... semoga tetap dalam ukhuwah .. semoga tetap dalam dien Islam ... semoga apapun yang dipilih tetap berpihak kepada kebaikan rakyat banyak ... aamiin
Wallahu a'lam

Penulis : @nurbaniyusuf
Komunitas Padhang Makhsyar