Cengkeraman Negara Kapitalis Lewat Hutang Luar Negeri
Cari Berita

Advertisement

Cengkeraman Negara Kapitalis Lewat Hutang Luar Negeri

Senin, 27 Agustus 2018

Ilustrasi
Indikatorbima.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tahun depan pemerintah menghadapi tantangan cukup berat khususnya dalam mengelola anggaran karena utang jatuh tempo yang besar. Sedikitnya hutang yang harus dibayar pemerintah di tahun 2019 mencapai Rp. 409 triliun. 

"Tahun depan yang agak berat karena banyak utang masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi pada 2019. Jatuh tempo tahun depan Rp. 409 triliun," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN 2019, di Media Center Asian Games 2018 Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 16 Agustus 2018 yang lalu.

Meski begitu, kata Sri Mulyani, pemerintah menjamin akan terus berusaha menjaga rasio utang berada pada level di bawah 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp 297,2 triliun. Nilai itu setara dengan 1,84 persen terhadap PDB atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB.

Adapun keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp 21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp 64,8 triliun. 

Sri Mulyani menyatakan penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab serta sustainable.

Bahwa kondisi hutang negara saat ini dengan outstanding Rp 4.253,02 triliun masih pada level aman, yakni 29,74 persen terhadap PDB.

Pemerintah selalu berdalih, mengeluarkan pembelaan-pembelaan akan kebijakan yang mereka lakukan agar tak tersudutkan. Walau faktanya kebijakan yang mereka lakukan hampir membawa negara ke dalam lubang kehancuran. Dan hutang sesungguhnya adalah pintu awal kehancuran sebuah negara, terlebih lagi hutang dengan sistem ribawi yang penuh bunga.

Berbicara tentang hutang luar negeri indonesia memang tak akan pernah habisnya, sebab Negara di era sistem kapitalisme senantiasa menggantungkan hidup dan keberlangsungan negaranya kepada Negara Imperialis penjajah.

Ketika ingin membangun infrastruktur, maka indonesia tidak segan utk meminta hutang luar negeri bahkan Sumber daya alam serta pajak yang pemerintah pungut dari rakyatpun, tak juga cukup untuk menyokong keuangan negara, dan mewujudkan kemandirian perekonomian indonesia sendiri.

Hutang sesungguhnya adalah jeratan yang akan menghancurkan negara secara perlahan tanpa penguasa negara ini sadari. Hutang luar negeri menjadi salah satu cara barat menjerat para negara jajahannya untuk tetap ada di bawah kekuasaan mereka tanpa bisa lepas.

Hutang luar negeri ini juga salah satu alat kafir penjajah untuk menanamkan Mabda kufur mereka lewat tangan-tangan agennya di negeri-negeri jajahannya terutama negeri kaum muslimin.

Hal ini memang wajar terjadi karena
Sistem ekonomi kapitalis tak akan pernah mau rugi, sebab asas berjalannya sistem inipun adalah materi dan keuntungan semata. No free luch, tak ada makan siang gratis dalam sistem kapitalisme ini. Uang yang dipinjamkan kelak haruslah dikembalikan dengan jumlah yang berlipat-lipat nominalnya.

Hal ini berbeda dengan pengaturan sistem ekonomi dalam islam. Berbagai kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan menyeluruh bagi setiap individu rakyat baik muslim maupun non muslim yang hidup dalam naungan Institusi Negara Islam yakni terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, maka Negara tak akan di bebani dengan meminjam uang kepada luar negeri dengan dalih peningkatan kesejahteraan rakyat.

Islam juga telah mengatur terkait bagaimana cara pemasukan harta untuk pendanaan pengelolaan Negara tanpa riba sekecil apapun, karena islam sendiri telah mengharamkan riba.

Adapun pemasukan harta negara diperoleh dari berbagai sumber, seperti pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Negara bukan swasta, harta ghanimmah (rampasan perang), Zakat, Jizyah (pajak dari kafir dzimmy) dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu kesejahteraan yang sesungguhnya akan diperoleh ketika Negara menerapkan sistem ekonomi Islam secara kaffah (sempurna) di bawah naungan Institusi Negara Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah dalam bingkai syariat Islam secara sempurna dan menyeluruh dalam kehidupan.

Penulis : Fadilah Kurniati (Jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram).