PAN dan Politik Loncat-Loncat
Cari Berita

Advertisement

PAN dan Politik Loncat-Loncat

Senin, 30 Juli 2018

Amien Rais dan Zulkifli Hasan (foto : Politiktoday)
Indikatorbima.com - Dalam kurun kurang satu periode PAN telah meloncat tiga kali. Pertama memilih membentuk Koalisi Merah-Putih. Kedua meloncat berkoalisi dengan Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah kemudian. Ketiga balik kucing ke Koalisi Merah Putih dalam Pilpres tahun 2019 menyatakan tak lagi bersama Jokowi padahal jatah satu menteri masih di dapat di kabinet Jokowi. Dan kita juga tak perlu tahu bagaimana 'perasaan' atau suasana kebatinan sesama partai koalisi dengan keputusan partai amanat nasional yang gemar meloncat-loncat.

Tradisi loncat-loncat bukan hanya para caleg dengan isu transfer miliaran layaknya sepak bola Eropa. Partai Politik khususnya Partai Amanat Nasional lebih dulu melakukan bahkan dalam kurun yang sangat pendek.

Mungkin sebagian orang menganggap tradisi loncat-loncat itu prilaku buruk. Politik ner-etika, jauh dari keadaban tapi barangkali PAN punya pertimbangan sendiri yang kita tidak tahu atau sengaja tidak diberitahukan. Meminjam teori 'drama-turgy' tentang politik panggung depan dan panggung belakang barangkali bisa dapat mengurai bagaimana sesunguhnya kepolitikan yang dibangun oleh partai amanat nasional.

Koalisi Merah Putih (sering disingkat KMP) adalah koalisi partai politik pendukung Prabowo Subiyanto dan Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden tahun 2014. Koalisi Merah Putih pada awal dibentuknya terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PKS.

Seiring berjalannya waktu menyatakan keluar dari keanggotaan koalisi, PAN yang diwakili Amien Rais menyatakan keluar dan pamitan kepada pimpinan koalisi Prabowo Subiyanto pada September 2015 dan menyatakan mendukung pemerintah dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat yang kini menjadi Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3).

Saya tak berkewenangan menilai atau menjustifikasi apakah prilaku elite PAN itu sebagai pilihan strategis, pragmatis, realistis, uportunis atau transaksional atau banci. Kita tak tahu deal-deal yang dibangun dan bargaining position yang hendak di dapat. Kita hanya melihat panggung depannya dan tidak pernah tahu politik panggung belakang yang sedang mereka mainkan. Termasuk peran ketua umum yang kerap Overlapp dengan MPP. Tapi apa urusan kita.

Diskursus yang ingin kita bangun sebagai warga masyarakat biasa adalah kehendak atau goodwil para elite politik untuk membangun peradaban politik yang santun, jujur, sportif dan religius. Bukan politik transaksional apalagi uportunis yang me-nuhan-kan kekuasaan. Syukur tidak menghalalkan semua cara untuk mendapat kekuasaan dengan mengabaikan kaidah dan tatakrama berdemokrasi.
Selamat menilai dan menentukan pilihan ... ".
Wallahu a'lam

Penulis : @nurbaniyusuf
Komunitas Padhang Makhsyar