Menyoal Kemandirian Politik Muhammadiyah
Cari Berita

Advertisement

Menyoal Kemandirian Politik Muhammadiyah

Senin, 30 Juli 2018

Din Syamsudin (foto : Merdeka)
Indikatorbima.com - Meski tegas menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis juga bukan bagian dari partai politik tertentu tapi realitas politik di MUHAMADIYAH tidak bisa berlepas begitu saja dari dinamika partai amanat nasional. Pandangan dan sikap politik PAN berpengaruh siginifikan terhadap ke-politikan Persyarikatan, karena faktor Amien Rais.

Meminjam pendekatan fenomenologis dan instruksional simbolik dapat dicandra bagaimana prilaku politik elite para penggiat Persyarikatan. Khususnya sejak pasca kekalahan Prabowo Subiyanto dalam Pilpres 2014 silam.

Sepanjang yang saya tahu belum pernah ada kajian tentang manfaat dan mudharat rezim Jokowi terhadap Persyarikatan. Yang kemudian dijadikan acuan semacam blueprint bagi penggiat Persyarikatan dalam menyikapi pemerintahan yang sedang berkuasa.

Apakah kehadiran rezim Jokowi secara faktual bisa di indikasi merugikan Persyarikatan sehingga diperlukan sikap tegas: Ganti Presiden. Atau apakah calon pengganti yang disiapkan juga secara verbal sudah dikaji bakal menguntungkan Persyarikatan. Kajian ini penting meski bukan kewajiban. Agar MUHAMMADIYAH tidak taqlid pada sikap politik PAN. Syukur dapat mengurai sikap ambigu para penggiat Persyarikatan, terhadap situasi politik muta'akhir. Tidak adanya kajian ini juga bukan menjadi kewajiban sebab sejak awal berdiri, MUHAMMADIYAH memang tidak pernah menyoal siapa rezim berkuasa.

Muhammadiyah tidak pernah menyatakan tegas bagaimana bersikap terhadap rezim Soekarno atau rezim Soeharto adalah indikasi bahwa MUHAMMADIYAH bukan simpatisan partai politik, apalagi bertindak politis terhadap kekuasaan. Konsep tentang amar ma'ruf nahy munkar yang diusung pun juga tetap dalam konteks religiusitas bukan bernuansa politik kekuasaan.

Berbagai statement politik yang mengemuka semisal: jihad pilitik, karena tidak hirau dengan politik kita sering dikerjai, kriminalisasi ulama, hingga hastag ganti Presiden, sebenarnya hanyalah statement politik personal bukan institusional yang merepresentasi suasana kebatinan jamaah Muhammadiyah, tapi Ironisnya pendapat-pendapat personal macam begitu justru dibuat seolah-olah menjadi kebijakan organisasi. Dengan maksud untuk mendapat pembenaran dan legitimasi ke-ummatan.

Faktor eksternal juga tak kalah kuat. Sikap politik PAN sebagai partai oposisi nampaknya juga langsung di adopsi oleh sebagian penggiat Persyarikatan dan juru khutbah secara hitam putih. Bahkan terkesan lebih vulgar dibanding para politisi beneran. Tak dipungkiri sebagian lainnya malah aktif dalam gerakan ulama 212 bahkan ikut bergiat mendirikan amal usaha: koperasi 212 atau mart 212 lainnya yang digawangi aktifis Persyarikatan. Termasuk pembelaan terhadap HTI yang mengusung khilafah juga menjadi bagian dari dinamika Persyarikatan yang perlu segera dirampungkan agar tidak menjadi banyak pertanyaan dan persoalan pilihan ideologis di tubuh Persyarikatan.

Saya termasuk bagian dari kader yang gelisah. Pandangan politik sebagian penggiat Muhammadiyah terkesan dipengaruhi oleh para aktifis di partai politik yang di-impor ke rumah Persyarikatan tanpa filter. Selisih kecil-kecil yang tumbuh di Persyarikatan kita justru bermula dari pilihan politik yang berbeda dan itu adalah awal yang kurang baik .. apalagi jika dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan ... Wallahu a'lam ..

Penulis : @nurbaniyusuf
Komunitas Padhang Makhsyar