Pelaksanaan PKH di Desa Lambu Bermasalah, Kok Bisa?
Cari Berita

Advertisement

Pelaksanaan PKH di Desa Lambu Bermasalah, Kok Bisa?

Senin, 18 Juni 2018

Foto : PKH
Indikatorbima.com - Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Kementerian Sosial (Kemensos) RI luncurkan Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin sesuai peraturan (Kemensos) RI Nomor 1 tahun 2018.

Program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lain.

Pelaksanaan program tersebut di desa Lambu kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB, rakyat miskin menganggap untuk mendapatkan bantuan program ini dihalangi dan dipersulit oleh pemerintah desa Lambu sendiri.

Sementara, Pemerintah daerah melalui pemerintah desa dalam program ini yang seharusnya menjadi pihak yang paling besar andilnya dalam pelaksanaan dan menciptakan kemakmuran untuk masyarakat desa sesuai peraturan yang berlaku.

Hal tersebut diungkap Sandra salah satu pemuda desa Lambu. Ia mengatakan bahwa program keluarga harapan di desa Lambu mengalami masalah, Senin (18/06/2018).

Pasalnya pemerintah desa dengan sengaja melakukan pemotongan nominal penerimaan bantuan secara sepihak tanpa alasan, bahkan ada beberapa rakyat miskin yang sama sekali tidak menerima bantuan tersebut.

“Program keluarga harapan di desa Lambu mengalami beberapa masalah, mulai dari pemotongan nominal secara sepihak terhadap masyarakat lewat rekening penerima manfaat," ungkap Sandra.

Lebih lanjut ia mengugkap, bahwa masyarakat juga sampai ada yang tidak pernah menerima bantuan sama sekali, walau masyarakat sudah memiliki buku rekeningnya masing-masing.

Dia juga menganggap, bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar peraturan, karena menyelewengkan tugas dan tanggung jawab oleh oknum pemerintah desa.

“Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang PKH sebagai landasan hukum, nyata dan jelas bahwa pelaksaan PKH di desa Lambu adalah bentuk pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh oknum," Tegasnya.

Reposter : Fahrurozy
Editor       : Subhan Al-Karim