Rakyat Tanyakan Keberadaan BPK Soal LHP WTP yang Diterima DPRD dan Pemkot Bima
Cari Berita

Advertisement

Rakyat Tanyakan Keberadaan BPK Soal LHP WTP yang Diterima DPRD dan Pemkot Bima

Selasa, 29 Mei 2018

Penandatangan dokumen LHP oleh Walikota Bima dan Ketua DPRD Kota Bima (foto : kahaba.net).
Indikatorbima.com - Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mataram yang diterima oleh pemerintah kota Bima dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipertanyakan oleh rakyat, Selasa (29/05/18).

LHP dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diterima langsung wali kota Bima HM Qurais H Abidin dan ketua DPRD kota Bima Syamsurih Senin (28/05) lalu di kantor BPK Mataram.

Diketahui, setidaknya kriteria yang diaudit BPK adalah terkait, laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan kelengkapan bukti yang memadai serta pengendalian intern harus baik, juga terkait penyusunan harus sesuai undang-undang.

Sementara itu, penerimaan LPH WTP oleh Pemkot dan DPRD kota Bima yang dipertanyakan oleh rakyat ini dianggap tak sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh wali kota Bima dan DPRD kota Bima.

Sebab, menurut rakyat yang tertuang di beberapa media sosial bahwa, persoalan temuan BAPPEDA yang fantastik saja tidak ada pada pemerintah kota Bima serta DPRD.

"Ha, WTP bagus sedangkan persoalan temuan BAPPEDA yang fantastik nggak ada. Perlu dipertanyakan nhhh keberadaan BPK ha. Ini ada apa dengan cinta atau ada apa dengan BPK," tulis Sandipanji pada kolom komentar disebuah portal berita online.

Selain itu, Sandipanji juga mengungkap kepala BAPPEDA dan Bendahara yang sampai mengadaikan tanah untuk menangani hutan BAPPEDA.

"Padahal gak perlu ditutupi hutang BAPPEDA kota. Sampai kepala BAPPEDA dan bendahara harus gadaikan tanah pada seorang untuk tangani hutang BAPPEDA. Sertifikat tanah gunung kepala BAPPEDA seluas 75 are jadi jaminan. Bendahara dan PLT kepala BAPPEDA. Kok bisa ya BPK keluar WTP. Perlu dipertanyakan keberadaan BPK. Apa layak tidak orang-orang jadi pegawai BPK," lanjut Sandi Panji.

Sementara itu, akun FB Bima Mawardi juga memperntanyakan Organisasi Pemerintah Daerah yang diaudit BPK.

"Hebat WTP. Apakah semua OPD di audit total? Kombi WTP cola bune weli kancongo wati weli tahu isi ra tempe," tulisnya

Reporter : Furkan AS
Editor      : Subhan Forest