Menyambut Pesta Demokrasi NTB di Tahun 2018
Cari Berita

Advertisement

Menyambut Pesta Demokrasi NTB di Tahun 2018

Selasa, 29 Mei 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah melewati proses yang panjang, pergantian pemimpin pun silih berganti mewarnai proses demokrasi.

Tahun 2018 ini banyak sekali daerah yang akan melaksanakan proses pemilihan umum, di mana pesta demokrasi ini akan merebut kursi gubernur, bupati dan walikota. Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian Pemilu. Pilpres sebagai bagian dari Pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim Pemilu.

Pada umumnya, istilah "Pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Terlepas dari pada pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia saya akan fokus membahas kaitan nya dengan pesta demokrasi Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu Pemilihan Umum Gubernur dan Walikota Bima yang saat ini lagi hangat dibicarakan dari masyarakat biasa, akademisi, mahasiswa, pemuda dan remaja.

Momen pesta demokrasi seperti ini sering sekali banyak permasalahan yang kemudian muncul mewarnai dinamika perpolitikan. Mulai dari saling mengejek antara masing masing pendukung, isu buruk yang dimainkan mengarah pada pribadi kandidat bakal calon, politik uang, bahkan hubungan keluarga juga ikut hancur gara-gara berseberangan yang dipilih.

Merujuk dari permasalahan di atas peran masyarakat pun perlu ikut ambil andil dalam mengawasi dan mengontrol proses berjalan nya pesta demokrasi yang di helat sebentar lagi, masyarakat bukan hanya saja mencoblos ketika saatnya tiba melainkan juga bahu membahu mensukseskan kegiataan pemilihan umum karena sukses nya penyelenggaraan ini akan menentukan masa depan NTB ke depannya.

Peran tokoh masyarakat adalah sangat strategis, di mana bangsa kita mempunyai karakter dalam kepemimpinan yang lebih bersifat paternalistik, yang lebih melihat sosok public figure sebagai panutan dan sangat ditaati petuah dan nasehat-nasehatnya, sehingga jika para tokohnya dapat menjaga martabat bangsanya dengan arif maka masyarakat secara umum akan mengikuti wawasan.

Peran mahasiswa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan levelnya. Mahasiswa bisa aktif dalam proses pemilu dengan pengawasan yang terlembaga melalui pemantau pemilu, dan juga mahasiswa harus harus mampu juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana menilai kandidat yang mengarah kepada Ide, program dan visi misi yang di hidangkan.

Demokrasi merujuk dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat maka dilaksanakan secara langsung yang bersifat umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Untuk mendorong dari pada itu pihak Bawaslu dan jajaran ke bawah nya harus bekerja keras, mengedepankan integritas, kredibilitas dan transparansi hasil pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan penerapan pemilihan yang baik maka akan mengantarkan demokrasi Indonesia ke depannya semakin lebih baik dari sebelumnya.

Maka dengan proses demokrasi yang sebentar lagi akan dihelat mudah-mudahan masyarakat mendapatkan pemimpin yang berintegritas, berkompetensi, konsisten dan berkomitmen dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis: Amirullah (Mahasiswa STISIP MBOJO BIMA).