Orang Gila Menganiaya, Bagaimana Hukumnya?
Cari Berita

Advertisement

Orang Gila Menganiaya, Bagaimana Hukumnya?

Sabtu, 14 April 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Kasus penyerangan di lingkungan tempat ibadah baru-baru ini kini kembali terulang. Kali ini terjadi di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kab. Bima. Sebelumnya, (Sabtu, 27/1/2018) dini hari kasus penganiayaan dilakukan terhadap KH. Umar Bisri, pemimpin pondok pesantren Al-Hidayah di Cicalengka, Jawa Barat. Berselang seminggu kemudian, (Kamis,01/2/2018) penyerangan terhadap ulama atau pemuka agama kembali terjadi terhadap Ustad Prawoto warga Kota Bandung hingga meninggal dunia, di Tuban Jawa Timur (Selasa,13/2/2018) meski tidak menyerang orang, tengah malam seorang pria paruh baya mengamuk dan melakukan pengrusakan di masjid Jami Baiturrahim. Dari semua peristiwa ini, pihak kepolisian dengan cepat menyatakan para pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Kesimpulan tersebut berdasarkan rujukan dari dokter spesialis kesehatan jiwa.

Dari rentetan peristiwa di atas korbannya tidak sedang melakukan shalat. Berbeda dengan yang terjadi di Bima Jum’at (13/42018) kemarin, penyerengan terhadap 4 (empat) korban dilakukan saat korban sedang melakukan shalat maghrib berjamaah di Masjid Jami Raudhatul Abrar, Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Belakangan diketahui pelaku diduga mengalami gangguan jiwa.

Langkah preventif yang dilakukan pihak kepolisian Polsek Woha harus diacungi jempol karena mampu mengendalikan amarah masyarakat untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri dengan memberikan keyakinan kepada pihak keluarga dan masyarakat dengan asumsi bahwa pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Namun kepolisian Polres Bima harus segera membuktikan dugaan tersebut apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak, pembuktian ini tentunya melalui pemeriksaan oleh pihak yang berwenang yakni dokter spesialis kesehatan jiwa. Hal ini semata-mata agar kasus ini menjadi terang, guna tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

Polisi sebagai salah satu elemen penting dalam penegakan hukum khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan, harapannya agar profesional dalam menangani kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polisi juga perlu mempertimbangkan gejolak yang bergulir dimasyarakat pasca kejadian tersebut. Di sosial media ‘facebook’ berita tentang peristiwa ini tengah bergulir seantero tanah Bima hingga mencapai 679 kali dibagikan. Untuk itu, menjadi penting bagi pihak kepolisian untuk membaca situasi tersebut guna menghindari aksi balas dendam dikemudian hari. Tentunya tidak boleh dilupakan bahwa penegakan hukum secara profesional berdasarkan "Rule Of Law" adalah prioritas utama.

Tanggung jawab pelaku,
sistem hukum pidana Indonesia menganggap bahwa orang yang sakit jiwa atau orang yang kurang sempurna akalnya, dianggap sebagai orang yang tidak dapat bertanggung jawab. Hal ini, ditegaskan dalam pasal 44 KUHP "Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kepadanya karena kurang sempurna akalnya, atau karena sakit, berubah akal, tidak boleh dihukum." Pasal tersebut semata-mata untuk melindungi para pelaku yang melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan diluar kesadarannya karena gangguan kejiwaan. Namun dalam prakteknya, jika polisi menemukan peristiwa semacam ini, ia diwajibkan memeriksa perkaranya sebagaimana mestinya. Sebab, kewenangan untuk memutus tentang dapat tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan adalah kewenangan hakim.

Para ahli hukum pidana Indonesia sepakat bahwa, konsep pemidanaan bukan lagi konsep balas dendam dengan cara "harus" memasukkan orang yang bersalah kedalam penjara. Akan tetapi, terhadap mereka yang diputus bersalah oleh pengadilan harus dibina supaya menjadi orang yang lebih baik agar dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah dirinya menjalani masa hukuman dalam lembaga pemasyarakatan.

Jika kemudian pelaku pembacokan di Masjid Jami Raudhatul Abrar Kalampa-Woha berdasarkan hasil penyidikan terbukti mengalami gangguan jiwa, tidak serta merta kepadanya lepas dari segala perbuatannya. Memang ketentuan pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang cacat jiwanya karena pertumbuhan atau karena penyakit tidak dapat dipidana. Kendati demikian, tak berarti orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana tidak menerima konsekuensi hukum apapun. Tetapi, sebagai tindakan untuk mencegah bahaya baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat lainnya sangatlah tepat supaya pelakunya dapat dimasukan dalam rumah sakit atau direhabilitasi. Ini merupakan bentuk penghukuman juga.

Penulis: Iswa_Dimen