Letak Demokrasi Dalam Pemilihan Wali Kota Bima
Cari Berita

Advertisement

Letak Demokrasi Dalam Pemilihan Wali Kota Bima

Kamis, 05 April 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki bentuk pemerintahan yang berdemokrasi, tentu kata demokrasi ini sering kita dengar maupun sering sekali diucapkan, baik itu dalam aksi aksi orasi maupun dalam keadaan yang mendekati saat saat menjelang pemilu. Tentu saja iya, kerna demokrasi sejatinya adalah dimana masyarakatnya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Demokrasi mengijinkan warga negara baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya peraktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Jadi demokrasi ini adalah dimana pemerintahan dan masyarakat memiliki ruang publik, baik itu masyarakat dapat menyampaikan keritikan keritikan terhadap pemerintahan melalui aksi aksi serta pada saat dilaksanakan suatu forum pun terjadi yang namanya ruang publik.

Secara umum, pandangan masyarakat tentang demokrasi adalah “kebebasan”, baik dalam berpendapat maupun hak haknya untuk memilih. Dewasa ini tidak sedikit orang yang menyalah artikan makna dari kata demokrasi, kata demokrasi tidak bisa kita artikan sebagai suatu kebebasan. Karena jika kita hanya mengartikannya dengan satu pandangan, tentyunya kita akan tersesat dalam memaknai kata tersebut. Demokrasi menjamin suatu kebebasan, baik dalam berpendapat maupun hak untuk memilih, tetapi dari kebebasan yang diberikan tentu saja memiliki batasan batasan yang sudah ditetapkan oleh konstitusi yang ada. Kita memang diberikan kebebasan dalam berpendapat maupun hak untuk memilih, tetapi kita juga tetap terikat pada aturan aturan yang ada, baik itu aturan dalam Undang uandan dasar maupun hukum serta kebijakan kebijakan lainnya.

Suatu pemerintahan tentu saja berawal dari suara suara rakyat, yang dimana suara rakyat adalah sesuatu yang absolute atau mutlak dalam negara berdemokrasi. Dalam berbagai pemilu yang ada tentu saja itu tidak lepas dari adanya peran rakyat, karena rakyatlah yang menentukan siapa yang akan mendapatkan serta menduduki suatu kekuasaan. Dimana orang yang memegang kekuasaan tersebut bertangung jawab untuk menjalani amanah yang dipercayakan oleh rakyat dan itu untuk kesejahteraan rakyatnya, seperti pada sila ke-4 dan sila ke-5 pancasila.

Dewasa ini sering kita lihat dan kita jumpai bahwa seorang pemimpin yang terpilih oleh rakyat dan untuk mensejahterakan rakyat menyalahgunakan kekuasaan dan legitimasi yang ia miliki untuk mensejahterakan dirinya sendiri, banyak kasus para petinggi petinggi negara yang terlibat kasus korupsi, suap menyuap atau kolusi dan lain sebagainya, bahkan ketika ia memegang kekuasaan ia melakukan nepotisme atau politik keluarga dimana ia menaikan jabatan orang orang terdekatnya dan mengabaikan orang orang yang lebih berkemampuan dari pada orang yang dia angkat. Tentu saja hal ini dapat merusak kesetabilan negara, baik itu dalam hal ekonomi, politik, sosial serta budaya masyarakat. Dalam hal ekonomi negara akan dirugikan, dalam hal politik pasti akan membuat kebijakan kebijakan sepihak, dalam hal sosial akan merusak ruang publik yang dimiliki pemerintah dan rakyat serta dapat menimbulkan konflik konflik, sedangkan dlam hal budaya kepercayaan masyarakat akan dirusak dan menciptakan pemikiran pemikira baru yang akan merusak budaya itu sendiri. Jika tidak ada keseimbangan dalam negara, pasti akan memunculkan maslah maslah yang lebi banyak lagi.

Dalam menangani atau mengantisipasi munculnya masalah masalah seperti ini, haruslah peran rakyat dalam penguatan demokrasilah yang harus ditekankan. masyarakat harus keritis dan tidak hanya berdiam diri saja, karena dalam negara demokrasi suara rakyatlah yang terkuat. salah satu bagian terpenting peran rakyat dalam memperkuat demokrasi adalah dari diadakannya pemilihan pemilihan kepala daerah. Dalam memperkuat demokrasi sendiri, rakyat juga memiliki beberapa masalah seperti banyaknya jumlah golput, hal seperti inilah yang akan merusak masa depan bangsa, karena satu saja dari suara rakyat, dapat menentukan masa depan dari bangsa. Maka oleh sebab itu marilah kita tanamkan serta mengingatkan betapa pentingnya peran rakyat dalam penguatan demokrasi demi terwujudnya cita cita bangsa.

Sebentar lagi akan diadakannya pemilihan wali kota Kota Bima, dari data yang diperoleh, bahwa KPU Kota Bima NTB, menetapkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Satu pasangan tidak memenuhi syarat. Hal itu ditetapkan saat rapat pleno terbuka penetapan calon wali kota dan wakil wali kota bima di aula kantor KPU, Bima, Senin (12/02/2018). Tiga pasangan yang memenuhi syarat adalah H M Lutfi-Feri Sofian, H Arahman-Hj Fera Amelia dan Subhan-Wahyudi.

Dari ke tiga calon wali kota tersebut, salah satu pasangan akan menjadi wali kota bima yang akan datang, disinilah letak penguatan demokrasi, dimana rakyat sangat sangat berperan penting dalam majunya kota bima ke depannya, rakyat harus serentak dalam melaksanakan pilkada dan kurangi persentasi dari golput, karena untuk mendapatkan seorang pemimpin yang secara iklas menjalankan amanah rakyat maka haruslah ditekankan jiwa demokratisme dalam masyarakat untuk menciptakan bangsa yang sejahtera adil dan makmur.

Semoga dengan adanya pemilihan wali kota bima ini, dapat membangun jiwa jiwa nasionalisme dan dapat memperkuat peran demokrasi serta dapat menjadikan kota bima semakin maju dan terjadi kesetaraan dalam berdemokrasi, semoga pemimpin yang akan datang dapat mewujudkan cita cita bima kedepannya. Karena dalam islam seorang pemimpin yang baik akan membawa kesejahteraan bagi sebuah negeri.

Penulis : Khairur Raziqin