Apakah UU MD3 Berpihak Kepada Rakyat?
Cari Berita

Advertisement

Apakah UU MD3 Berpihak Kepada Rakyat?

Selasa, 03 April 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Sebelum adanya perubahan pada Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) terdapat Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD saat ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD. Dengan dilakukannya perubahan pada Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) ternyata memicu golongan Pro dan Kontra, baik dari kalangan masyarakat, aktivis, pengamat politik maupun mahasiswa. Mereka yang kontra beranggapan bahwa perubahan Undang-Undang tersebut hanya dianggap sebagai sarat dari kepentingan politik dan perubahan yang dilakukan tersebut harus dibatalkan.

Pro dan Kontra terhadap pengesahan perubahan Undang-Undang MD3 ini begitu ramai dibincangkan diberbagai media, baik dari media cetak maupun media elektronik. Dimana perubahan tersebut dianggap sebagai sarat dari kepentingan politik, terlebih pada pengesahan perubahan Undang-Undang MD3 ini terkesan dipaksa untuk disahkan tepat pada sehari sebelum pemilu calon Presiden dan calon wakil Presiden dilaksanakan.

Dalam putusan Nomor 92/PUU-X/2012 dan nomor 79/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Dewan Perwakilan Daerah selaku pemohon untuk membatalkan beberapa ketentuan dalam ketiga Undang-Undang tersebut yang dianggap mulai mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembentukan Undang-Undang dan kemandirian anggaran. DPR, DPD dan Presiden menyelenggarakan kedaulatan rakyat dibidang pembentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Semua aspek penyelenggaraan Negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat yang merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetap saja memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi, menegasikan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Dengan begitu perlu dilakukannya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi muatan perubahan Undang-Undang ini meliputi norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

Perumusan kembali putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada hakikatnya mengandung dua makna yang penting, Pertama mengembalikan mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi desentralistik sesuai dengan constitutional judicial. Kedua, mengembalikan putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-XII/2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang sekaligus juga menghormati keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusional yang diberi wewenang melakukan tafsir Undang-Undang terhadap UUD 1945. 

Dengan pengembalian marwah keputusan Mahkamah Konstitusi terebut berarti para pembentuk Undang-Undang tidak dipandang telah melakukan contempt of court. Selain itu dalam perubahan ini juga ditambahkan beberapa ketentuan yang terkait dengan aspek kelembagaan dan kemandirian anggaran. Hal ini mengingat sebagai lembaga Negara maka pengaturan tentang aspek kelembbagaan dan anggaran harus bersifat equal dan nondiskriminatif. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Bab VII Pasal 19,Pasal 20, Pasal 21 dan pasal 22 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada Pasal 20 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Adanya kekuasaan yang dimiliki oleh DPR ini tanpa sadar mereka telah mendapat peluang untuk melakukan keleluasaan dalam melahirkan sebuah efektivitas hukum yang lebih menguntungkan bagi anggota DPR perlu digaris bawahi keuntungan ini bukan untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan politik. 

Adapun pasal yang dirubah pada Undang-Undang MD3 ini adalah Pasal yang terkait pemimpin DPR. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (sebelum perubahan) Pasal 82 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut: (1) Pemimpin DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. (2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPR.

Dari pasal diatas dapat ditegaskan bahwasanya yang menduduki posisi jabatan sebagai pimpinan DPR itu adalah mereka yang berasal dari partai pemenang dalam pemilu.

Faktanya partai politik pemenang pemilulah yang lebih dominan mengisi jabatan yang ada di DPR, namun dengan adanya perubahan Undang-Undang MD3 menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tersebut tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, dalam Pasal 84 dijelaskan bahwa yang menduduki jabatan sebagai pimpinan DPR itu bukan hanya partai pemenang pada pemilu yang mengisi jabatan yang ada di DPR melainkan dipilih dari anggota DPR. Akan tetapi hal tersebut dinilai oleh berbagai pihak sangat merugikan bagi partai pemenang pemilu. Karena partai pemenang pemilu mearasa haknya dicederai dengan adanya pasal 84 Undang-Undang MD3.

Pada saat sidang paripurna diadakannya pengesahan perubahan Undang-Undang MD3, adapun 3 fraksi yang melakukan aksi walk out pada sidang paripurna, yaitu Fraksi PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura. Ketiga fraksi tersebut menolak adanya pengesahan Undang-Undang MD3. Meskipun ketiga fraksi tersebut melakukan walk out akan tetapi Undang-Undang MD3 ini tetap disahkan. Tidak berhenti disitu saja PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pihak maupun fraksi yang mendukung dilaksanakannya perubahan Undang-Undang MD3 mengemukakan alasan bahwa perlu adanya proses pada mekanisme kerja pada pemilihan pimpinan DPR.

Dalam pemilihan pimpinan DPR yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat ini akan menggambarkan cerminan dari sistem demokrasi di Indonesia. Akan tetapi bagi kalangan yang tidak setuju dengan cara pemilihan pimpinan DPR ini justru menciderai suara rakyat yang diberikan pada saat pemilu. Rakyat mengharapkan yang mendapat suara terbanyak pada pemilulah yang akan mengisi jabatan di kursi DPR. Kalau bukan begitu apa artinya mereka memberikan hak suaranya sedangkan yang dipilih dan didukung ternyata tidak bisa menduduki jabatannya. 

Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menyetujui proses pemilihan pimpinan DPR yang baru, karena proses ini menunjukkan keadilan karena fraksi-fraksi lain mendapat keadilan untuk menduduki jabatan DPR. Akibat disahkannya peraturan MD3 ini mengakibatkan kemenangan diraih oleh partai koalisi yang terbanyak, dikarenakan partai politik dapat mengajukan paket calon pimpinaan dan dengan mempunyai koalisi terbanyaklah yang akn mendapatkan suara terbanyak. 

Bukan hanya sampai disitu peraturan tersebut malahirkan konflik internal terhadap badan legislative, Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Kontroversial pengesahan kebijakan ini mengakibatkan adanya usaha yang dilakukan oleh lawan politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH), untuk melakukan uji materi pada Mahkamah Konstitusi. Uji materi tersebut dikhususkan pada pembahasan yang tertera dalam pasal 84 UU MD3 yang menjelaskan mengenai sistem pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Negara Indonesia merupakan Negara yang menerapkan sistem Pemerintahan Demokrasi. UU MD3 akan secara otomatis berlaku setelah 30 hari sejak disahkan meski Presiden tak memberikan tanda tangan, hal itu merupakan risiko yang sudah ada dalam undang-undang. Jika dilihat dari arti demokrasi itu sendiri dimana kekuasaan sepenuhnya ada ditangan masyarakat. Namun, kenapa DPR membuat UU MD3 lantas dimana hak-hak rakyat yang dilindungi? DPR tugasnya merupakan perwakilan rakyat dan ternyata mengkhianati rakyatnya sendiri, melupakan bahwa kedaulatan rakyatlah yang harus dijunjung tinggi.

Hak Dewan Perwakilan Rakyat mengambil tindakan hukum terhadap warga Negara dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jika dilihat dari isi UU MD3 itu sendiri, kebebasan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memberi tanggapan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dikekang oleh UU MD3. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat membahas dan mengeluarkan Undang-Undang yang berpihak kepada masyarakat. 

Apakah selama ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serius dalam membahas kebijakan-kebijakan yang memihak kepada masyarakat? Saat ini Pasal 122 huruf K Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) disahkan pada saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Senin 12 Februari 2018 dianggap bertentangan dengan prinsip keterwakilan rakyat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan disahkannya UU MD3 menjadi bentuk legitimasi kekuasaan DPR yang tidak terbantahkan lagi. 

Mendekatnya tahun politik, DPR kian memainkan intri. Enggan di kritik apalagi di usik. Lantas bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat yang enggan mau di kritik terhadap rakyatnya sendiri? Dilihat dari kondisi sekarang anggota DPR,DPD dan DPRD terlihat sangat menghindari yang namanya kritik, karena mereka ingin menunjukkan bahwa cara melindungi dirinya dari kritikan juga melindungi lembaganya. Meski demikian, dalam Pasal 122 huruf K UU MD3 dapat menjadi pasal karet. Sebab, tidak ada penjelasan yang lebih jelas mengenai apa yang disebut sebagai merendahkan kehormatan DPR. Seharusnya DPR menambahkan aturan baru yang menjelaskan tentang definisi merendahkan kehormatan tersebut. 

Dengan demikian, ada batas-batas tertentu sehingga tidak sembarangan orang dapat dikenai sanksi akan kesalahan yang dilakukannya atau kritik yang disampaikannya. Pada intinya, UU MD3 yang tengah di perbincangkan masih belum memberikan hasil. Dalam artian kejelasan UU MD3 masih di perdebatkan status pengesahanya.

Asumsi sederhana dari penulis adalah bagaimana peranan wakil rakyat mampu memberikan atau menjalankan tupoksinya secara maksimal, tidak adanya tumpangan tindih kebijakan-kebijakan yang memicu kebimbangan masyarakat secara luas. Dalam trias politika yang di pahami penulis adalah bagaimana tiga lembaga mampu menjalankan stabilitas Negara yang menjadi organisasi skala besar. Tidak membawa kepentingan politik secara kelompok maupun individu, melainkan kepentingan rakyat secara umum.

Dalam tahap ini Negara belum mampu menangani permasalahan secara keseluruhan, fungsi pemerintahan telah mengalami kecacatan fungsional, dalam artian masyarakat masih mengsubsidi pemerintahannya sehingga belum mampu menjalankan struktural fungsional secara massif.

Penulis : Ridha Darnaz (mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan, fakultas llmu sosil dan politik universitas muhammadiyah malang).