Tahun Politik dan Gesekannya
Cari Berita

Advertisement

Tahun Politik dan Gesekannya

Selasa, 27 Maret 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Tahun Politik sudah mulai dilakoni. Potensi benturan kepentingan sangat rawan terjadi. Proses dan dinamika politik di pusaran Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden, bakal seru dan penuh resiko.

Kasus korupsi elit politik bakal menjadi trending topik "berkalori tinggi" yang dikonsumsi publik. Tak berselang lama lagi, kontestasi politik tak bisa dihindari. Sebahagian besar energi bangsa bakal terkuras mengurusi urusan politik. Tahun ini, Pemilihan Gubernur NTB dan beberapa Pilkada Kabupaten Kota akan digelar secara serentak.

Tahun 2019 juga akan digelar Pemilu (Legislatif dan Presiden) secara serentak. Ini adalah awal bangsa ini memilih calon Anggota Legislatif bersamaan dengan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Sehingga tak ada salahnya, jika Tahun ini dijadikan sebagai Tahun Politik-karena gegap gempita politik akan menjadi buah bibir seluruh komponen bangsa hingga Tahun depan.

Di NTB, gegap gempita politik jelang Pilgub dan pilkada serentak 2018, tak bisa lagi dibendung. Suhu politik sudah hangat dan mulai gaduh. Ada asumsi kuat, bahwa persaingan di Pilkada serentak ini sangat mempengaruhi peta politik 2019 nanti. Jadi dikhawatirkan, "tangan-tangan kotor" ikut memainkan irama politik menyambut puncak pertarungan politik di 2019 nanti. 

Saya percaya, masih ada segelintir orang yang ingin membenturkan masyarakat agar konflik horisontal itu mencuat dan menjadi konflik politik. Sebab mereka mempunyai misi merontokkan persatuan masyarakat, Mereka ingin masyarakat lemah agar mereka masih bisa memiliki peran strategis.

Masyarakat yang lemah akan bersikap pragmatis. Abaikan hal-hal yang ideal. Sehingga "tangan-tangan kotor" ini, kadang dianggap sebagai pahlawan, lalu menjatuhkan pilihannya.

Tahun Politik akan diiringi dengan issu korupsi. Ada yang dibuat-buat juga ada yang nyata. Sebab alam demokrasi mempunyai konsekuensi terhadap kebebasan, termasuk kebebasan bagi seorang eks-napi menjadi pemimpin. Sebab kepemimpinan ditentukan "transaksi politik" yang dilakukan melalui proses lobbyng dan proses elektoral nanti.

Inilah fenomena di alam reformasi, Kadang kita melihat masyarakat begitu enteng mengelu-elukan koruptor sebagai idola, Bahkan tanpa tedeng aling-aling, memilih dan memperjuangkan mereka jadi pemimpinnya. Terlepas dari itu, tahun politik ini akan diwarnai dgn issu-issu kasus korupsi, Saling tuding menuding, saling lapor melapor ke KPK. Inikah indikasi yg disebut oleh pak prabowo bahwa indonesia akan bubar 2030? Entahlah.

Penulis : Syahru Ramadhan Ramli