Seimbangkan Demokrasi DPR RI, Segera Bentuk Hak Imunitas Mahasiswa
Cari Berita

Advertisement

Seimbangkan Demokrasi DPR RI, Segera Bentuk Hak Imunitas Mahasiswa

Kamis, 29 Maret 2018

Foto : Penulis (baju hitam)
Indikatorbima.com - Tahun 1998 -1999 Indonesia terwariskan sebuah tragedi dan sejarah besar tentang bangkitnya pegerakan mahasiswa yang kala itu berhasil menduduki gedung parlemen hingga menggulingkan rezim Orde Baru. Pemicu utama dari perlawanan ini berangkat dari kelalaian dan kesewenang-wenangan pemangku kekuasaan yang telah fatal membawa negara ini kedalam lembah hitam dan turut serta sebagai korban dalam "Krisis Finansial Asia". Kelaparan, Pengangguran, kemiskinan dan peperangan antara suku dan agama terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Kini, Indonesia kembali dalam genggaman pemangku kekuasaan yang lalai. Demikian kalimat yang pantas dilontarkan untuk menggambarkan kondisi negara kesatuan kita saat ini. Polemik - polemik yang muncul saling berhubungan dan semakin merisaukan masyarakat yang menghuni negeri ini. Rentetan kejadian mulai dari bangkitnya perlawanan gerakan GAM oleh Masyarakat Aceh, Pemberontakan OPM di Papua Barat hingga Munculnya aksi 212 (Aksi Bela Al-Qur'an) dan beberapa konflik lain dalam negara yang kita cintai ini semakin menguatkan posisi Indonesia dalam status tidaklah baik-baik saja. Jika diibaratkan dengan pembacaan status gunung api maka saat ini Negara kita telah memasuki status "Siaga" karna kelalaian Pengambilan kebijakan yang tidak pro rakyat semakin nyata terlihat dan memasuki status "Awas".

Dalam beberapa pekan terakhir tampak kericuhan dan cacian-cacian yang ditujukan kepada para Legislator kembali muncul lantaran para pembuat kebijakan kembali mengesahkan sebuah kebijakan yang tampak dengan jelas mencoba membentengi diri dari kritikan dan pengawalan dari Masyarakat dan Mahasiswa.

Undang-Undang MD3 kini Muncul dengan Tiga Pasal yang menuai Kotroversi yaitu pasal 73 yakni mekanisme pemanggilan paksa dengan menggunakan bantuan dari pihak kepolisian. Sementara itu dalam Pasal 122 mencoba membentengi legislatif lalai agar kebal kritikan dan memeberikan sangsi kepada orang-orang yang bernai mengkmentari kecacatan Legislatif negeri ini. Dalam Pasal 245 membahas tentang pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden setelah mendapat pertimbangan MKD. Sungguh sebuah peraturan yang sangat berseberangan dengan landasan hukum negeri ini yakni UUD 1945.

MD3 yang dirancang diatas tampak begitu rapi dengan Indikasi kepentingan DPR hingga mereka lupa bahwasanya kita hidup di negara Demokrasi dimana hak bersyarat dan berpendapatpun telah disusun dan dijalankan dari jauh-jauh hari yakni dalam UUD 19945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” malah coba diruntuhkan dengan benteng rapuh penuh kepentingan mereka.

Dengan melihat kasus dan kejadian yang muncul layaknya sebuah permainan ludruk yang amat menggelitik perut ini, maka sebagai penetralisir akan ada tindakan kesewang-wenangan daripada pemilik kebijakan diatas sana, maka harus segera dirancang pula Undang-Undang yang mengatur tentang hak Imunitas Mahasiswa (Agen Of Social Control) dalam mengemukakan pendapat di depan publik demi menjaga kestabilan daripada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini.

Mengutip dari kata sang maestro pergerakan anti tirani Che Guevara, Beliau pernah berkata bahwa "Kami berjuang bersama rakyat dan demi rakyat, ketika seseorang melakukan kesalahan dan itu merugikan perjuangan revolusioner, maka eksekusi mati memang harus dilakukan bukan kami tidak menghargai hak asasi manusia justru kami melindungi hak asasi manusia yang lebih besar" maka dari itu sebagai pejuang dan pengawal kebijakan patutlah diberikan sebuah hak imunitas melalui Undang-Undang yang legal jika para anggota DPR RI masih ingin awet dalam memimpin lembaga legislatif Indonesia. Jika tidak, maka kebijakan ini bisa menjadi penyulut amarah dan kemurkaan mahasiswa Indonesia dan bukan suatu hal yang tidak mungkin lagi jika tragedi kereta Rezim orba akan segera terjadi di negara ini.

Mahasiswa adalah pengawal demokrasi, Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif adalah alat dari demokrasi maka mari bersama kita jaga kemurnian demokrasi kita dengan kebijakankebijakan yang sama Skali tidak mengurangi nilai ataupun Marwah demokrasi kita.

Penulis : Damanhury Jab (Aktivis Mahasiswa Malang)