Registrasi Kartu Sim; Masyarakat Butuh Kepastian Perlindungan Data
Cari Berita

Advertisement

Registrasi Kartu Sim; Masyarakat Butuh Kepastian Perlindungan Data

Selasa, 27 Maret 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Rencana menonaktifkan secara total bagi pengguna kartu SIM yang tidak mendaftar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) akhir april 2018 tidak disertai dengan semangat pemberian perlindungan yuridis setingkat Undang-Undang, sehingga urgensi registrasi kartu SIM prabayar dengan menyertakan NIK dan KK rupanya hingga saat ini masih belum memberikan kepastian perlindungan dan keamanan kepada pengguna kartu SIM, karena masih menjadi pro dan kontra ditengah masyarakat.

Baik NIK maupun KK, keduanya memiliki banyak informasi, bukan hanya satu orang (pemilik kartu) saja akan tetapi seluruh anggota keluarga.

Setiap NIK terdapat beberapa informasi penting di antaranya; nama provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, tempat dan tanggal lahir serta nomor komputerisasi. Selain itu, pada KK juga terdapat informasi penting bahkan lebih detail, di mana di dalamnya ada nama ibu kandung, pendidikan, pekerjaan dan status perkawinan. Walaupun pihak pemerintah melalui Direktur Jenderal IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) Kemkominfo berpendapat bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk mencegah agar tidak semakin meluasnya suatu tindak kejahatan yang dilakukan melalui kartu SIM. Namun belum bisa dipastikan bahwa perlindungan data pribadi dijamin tidak akan bocor. 

Kebijakan ini memang dari Kemenkominfo tetapi data tersebut tetap tersimpan di Ditjen Dukcapil Kemendagri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri), akan tetapi tetap saja masih menjadi pertanyaan apakah Ditjen Dukcapil sudah memiliki sistem yang baik untuk melindungi data-data pribadi seseorang agar tidak terjadi kebocoran untuk kejahatan atau kepentingan politik? Bisa saja benar apa yang pernah diucapkan oleh pakar ITE, Roy Suryo bahwa selama ini "security system" tidak menjamin tidak bisa diretas. Secara yuridis, perlindungan data pribadi ini baru diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dalam hirarki perundang-undangan peraturan ini jauh dibawah Undang-Undang.

Tentu saja masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam menanggulangi segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari terkait segala bentuk kejahatan terhadap perlindungan data pribadi. Demikian pula dengan sanksi yang terdapat dalam peraturan tersebut dapat dianggap kurang greget atau tidak memiliki sanksi yang tegas untuk memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Pemerintah harus segera menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan segera mengajukan ke gedung parlemen. Polemik yang bergulir di masyarakat saat ini sangatlah rasional agar pembentukan Undang-Undang perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) walaupun sebelumnya hal ini tidak termasuk dalam daftar Prolegnas 2018 sebab melihat urgensinya yang cukup tinggi juga mengingat saat ini masyarakat tengah gencar menyuarakan perlindungan data pribadi terkait program registrasi kartu SIM.

Penulis : Iswa_Dimen
Editor   : Sirsulk